INFID - REPORT ON AID EFFECTIVENESS

LATAR BELAKANG

Kerjasama pembangunan internasional sudah lama menjadi bahan diskusi dan debat dalam forum-forum resmi antar-pemerintah, baik melalui forum-forum yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga kerjasama regional. Salah satu dari berbagai kesepakatan internasional tentang pembangunan adalah Deklarasi Millenium. Pada goal delapan dari Deklarasi MDGs menyatakan pentingnya kerjasama pendanaan internasional guna mengurangi angka kemiskinan dunia.

Komitmen Negara-negara yang menandatangani Deklarasi Millennium ini dipertegas dalam beberapa komitmen yang lebih spesifik seperti Konsensus Monterey yang menegaskan komitmen Negara-negara maju untuk memberi 0.7% dari Gross National Income (GNI) untuk membantu Negara-negara miskin dan sedang berkembang, dan Deklarasi Paris tentang Aid Effectiveness (2005). Pada forum tingkat tinggi (High Level Forum) di Accra, Ghana, pada tahun 2008, Negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yang menandatangani Deklarasi Paris mempertegas komitmen dari semua actor pembangunan, seperti yang tertuang dalam Accra Agenda for Action (AAA).

Salah satu komitmen yang diterima di dalam AAA adalah pengakuan terhadap masyarakat sipil (CSOs) sebagai pembangunan yang memiliki karakteristiknya tersendiri. CSOs diakui telah memiliki kontribusi besar dalam proses pembangunan, baik yang sudah maupun yang tengah berlangsung. Masyarakat sipil juga telah menjadi bagian aktif dalam setiap perundingan internasional termasuk juga dalam proses-proses pencapaian MDGs. Dalam Accra Agenda for Action, peran CSOs tersebut mendapatkan pengakuan yang tegas.

Indonesia Context

Meskipun porsi bantuan di Indonesia kurang dari 5% dari total APBN, namun bantuan luar negeri memiliki andil besar dalam pembangunan. Tidak hanya mendorong kemajuan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan budaya tetapi bantuan juga memberi andil dalam politik Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari persyaratan (conditionality) yang melekat dalam bantuan. Bentuk persyaratan tersebut seperti penggunaan tekhnologi dan konsultan dari Negara donor, juga perubahan kebijakan seperti privatisasi sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Hal inilah yang membuat bantuan memiliki dua sisi mata uang, di satu sisi bantuan memberi kontribusi bagi pembangunan tapi di sisi lain menimbulkan kesengsaraan.

Meskipun Indonesia telah memiliki Jakarta Commitment, namun masih ada beberapa tantangan terkait dengan efektifitas bantuan. Salah satu tantangan terbesar dari dalam negeri adalah good governance. Masih adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat public berkaitan dengan pengelolaan bantuan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Hal ini menjadi alasan donor untuk belum menggunakan system yang dimiliki Indonesia. Demikian halnya dengan tantangan dari mitra pembangunan (donor) berkaitan dengan persyaratan. Belum semua donor benar-benar menghilangkan persyaratan. Namun tantangan terbesar bangsa ini berkaitan dengan pengelolaan bantuan adalah kepemilikan yang demokratis.

Terlepas dari tantangan-tantangan yang ada, telah ada kemajuan yang diraih Indonesia dalam mendorong efektifitas bantuan. Kemajuan tersebut bisa dilihat dari impelementasi Jakarta Commitment melalui A4DES (aid for development effectiveness secretariat), di mana salah satu fungsi A4DES adalah fasilitasi agar system yang mendukung efektifitas bantuan bisa berjalan termasuk mendorong partisipasi CSO. INFID bersama A4DES beberapa kali mengadakan sosialisasi mengenai Jakarta Commitment di berbagai daerah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah sharing pengetahuan mengenai komitmen-komitmen yang ada dalam mendorong pentingnya efektifitas bantuan untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Sosialisasi ini merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan di tahun 2010.

HASIL YANG DICAPAI

Secara umum capaian yang diraih dalam mendorong aid effectiveness meliputi:

a. Adanya keterbukaan ruang dialog khususnya dari pemerintah terhadap CSOs dalam mendorong efektifitas bantuan dengan menggunakan instrument Jakarta Commitment. A4DES sebagai secretariat bersama yang memiliki tugas menjalankan mandat Jakarta Commitment telah secara aktif mendorong partisipasi CSO dalam menjalankan Jakarta Commitment.

b. Lahirnya beberapa peraturan yang mendorong terwujudnya efektifitas bantuan seperti Peraturan Persiden No 54 tahun 2010 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah merujuk pada prinsip-prinsip akuntabilitas

c. Masyarakat sipil juga mulai membuka diri berdialog dengan actor-aktor pembangunan lainnya dalam mendorong efektifitas pembangunan khususnya untuk kepemilikan (ownership) dan akuntabilitas (accountability).

KEGIATAN YANG DIJALANKAN SELAMA TAHUN 2010

Hasil yang dicapai tersebut didukung beberapa kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2010 ini, diantaranya:

1. Rangkaian diskusi yang bertemakan peran CSOs dalam efektifitas pembangunan diselenggarakan di INFID. Diskusi ini bertujuan merumuskan peran CSOs di dalam Jakarta Commitment

2. Open Forum on CSO Development Effectiveness, diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 3 – 5 Mei 2010, bekerja sama dengan YAKKUM, INDIES dan AGRA atas dukungan Better Aid. Kegiatan yang dihadiri 72 organisasi dari berbagai daerah di Indonesia ini bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip efektifitas pembangunan dari perspektif CSOs.

3. INFID bersama A4DES mengadakan dialog multistakeholder dan workshop CSOs bertemakan “Efektifitas Pembangunan untuk CSOs Indonesia”. Pertemuan yang diselenggarakan di Jakarta pada 14 Juli 2010 ini selain mensosialisasikan hasil Yogya, juga mendorong partisipasi CSO dalam proses efektifitas pembangunan

4. INFID bersama A4DES dan Kemitraan mengadakan sosialisasi Jakarta Commitment dan Dialog Pencapaian Agenda Jakarta Commitment di beberapa daerah di Indonesia seperti Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar. Dialog ini bertujuan mendapatkan masukan dari actor-aktor pembangunan di daerah dan sosialisasi Jakarta Commitment.

LESSON LEARN

Sepanjang proses yang sudah berlangsung, berikut pelajaran yang bisa dipetik:

1. Meskipun ruang dialog antara masyarakat sipil, pemerintah dan donor telah dibuka tetapi masih ada kecurigaan di antara ketiga actor tersebut. Hal ini merupakan dampak dari proses-proses bantuan yang selama ini terjadi yang tidak menyertakan partisipasi dari semua pihak terkait. Oleh karena itu, penting adanya forum dialog multistakeholder yang dilaksanakan secara reguler.

2. Demokratik ownership merupakan kata kunci yang penting dalam memastikan tercapaian tujuan pembangunan termasuk yang bersumber dari bantuan luar negeri. Hal ini akan terwujud jika ada partisipasi yang berkualitas dari seluruh elemen pembangunan termasuk dalam pengelolaan bantuan. Sementara sebagian besar organisasi baik organisasi pemerintah juga masyarakat sipil khususnya di daerah belum mengetahui komitment-komitment pembangunan yang berkaitan dengan bantuan luar negeri. Padahal organisasi di daerah memiliki peranan yang penting dalam memastikan efektifitas pembangunan dari dana-dana pinjaman tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diadakan sosialisasi di daerah-daerah mengenai berbagai komitmen yang ada serta implikasinya bagi pembangunan di daerah.

----0000----