INFID NEWS : UTANG DAN PEMBANGUNAN ALTERNATIF

Sri Mulyani Indrawati: Bank Dunia Sungguh Memacu Adrenalin Saya

2011-04-20T00:17:00.000-07:00

#
Sri Mulyani Indrawati:
Bank Dunia Sungguh Memacu Adrenalin Saya

PERJUMPAAN itu bagaikan homecoming yang meriah di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali. Sri Mulyani Indrawati melangkah ke ruangan yang dihadiri peserta pertemuan menteri keuangan ASEAN ke-15 pada Jumat, 8 April lalu. Sederet wartawan yang tengah giat membidik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta sejumlah figur penting lain terperangah sejenak, lalu serentak berbalik arah, menyongsong Ani-begitu Sri Mulyani biasa disapa. Segar dan semampai dalam balutan batik biru pucat berhiasan motif bunga-daun berkelir cokelat moka, Ani menebar senyum. Kamera-kamera kontan membalasnya dengan sepadan: menjepret dia berulang kali dalam kilatan lampu blitz.

Undur dari kursi Menteri Keuangan Indonesia Bersatu II per 1 Juni 2010, Sri Mulyani pindah ke Washington, DC, Amerika Serikat, pada bulan yang sama. Ia mengisi pos barunya sebagai Managing Director Bank Dunia. Lingkup tanggung jawabnya meliputi kawasan Amerika Latin dan Karibia, Asia Timur dan Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara. Sejak pindah ke ibu negeri AS itu-selepas periode panas, gencar, dan melelahkan dalam kasus Bank Century-inilah pertama kali Sri Mulyani hadir dalam forum internasional di Indonesia.

Namanya kian kerap disebut sebagai salah satu kandidat calon Presiden Indonesia periode 2014. Tapi Sri Mulyani hanya tersenyum tatkala ditanyakan perihal ini. "Bank Dunia memberi saya banyak sekali pekerjaan yang menantang. Jadi saya perlu konsentrasi penuh untuk memikul tugas ini dengan sebaik-baiknya," sahutnya. Dua hari di Bali, skedul Ani dipadati aneka agenda formal. Toh, tetap ada suasana "pulang kampung": bertemu dengan banyak kolega dan kawan dari masa dulu, termasuk menemui bekas atasannya di Kabinet Indonesia Bersatu II, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di sela-sela segala kesibukan itu, Ani memberi wawancara khusus kepada wartawan Tempo Hermien Y. Kleden dan Yuli Ismartono, serta fotografer Ijar Karim. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Stefan G. Koerbele, Kepala Ekonom Bank Dunia di Indonesia Subham Chaudhuri, dan Penasihat Managing Director Robert Saum turut menemani. Berlangsung di suite eksekutif Laguna, Nusa Dua, perbincangan itu makan waktu sekitar 50 menit. Sri Mulyani menjawab setiap pertanyaan dengan fasih, fokus, sesekali diselingi bahasa Inggris. Dan, kali ini, nyaris tanpa off the record.

Apa poin penting kehadiran Bank Dunia di forum menteri keuangan ASEAN ke-15 ?

Bank Dunia biasa diundang dalam pertemuan menteri keuangan ASEAN. Mereka membutuhkan perspektif global dalam melakukan assessment perkembangan ekonomi dan keuangan, baik di negaranya masing-masing maupun di tingkat regional. Relevansi ASEAN kian diperhitungkan dalam membentuk kebijakan bersama di level regional dan internasional. Penting bagi Bank Dunia hadir di sini: untuk memelihara kemitraan yang telah ada sekaligus menjaga stabilitas dan keseimbangan perekonomian dunia.

Dalam konteks ASEAN-Bank Dunia, apakah ada yang diperbarui dalam pertemuan ini?

Yang baru adalah sesudah krisis 2008-2009, peran Asia menjaga keberlangsungan pemulihan (ekonomi) kian penting. Asia-dan ASEAN-tidak bisa lagi hanya mengandalkan faktor eksternal. Selama ini ASEAN amat diuntungkan sebagai kawasan yang memanfaatkan pasar global untuk menciptakan pertumbuhan, lapangan kerja, dan kemakmuran. Sekarang mereka harus berperan sebagai mesin pertumbuhan untuk dirinya sendiri.

Mampukah ASEAN bersaing dengan raksasa seperti Cina dan India?

Cina dan India bukan pesaing ASEAN. Struktur dan masa depan perekonomian Cina memperlihatkan mereka kian butuh format lain untuk menjaga perekonomiannya. Ada kebutuhan mutualistik dengan negara-negara lain. Kenapa demikian? Pertama, surplus tenaga kerja Cina makin menurun, upah buruh kian mahal. Kedua, akumulasi cadangannya amat besar. Dua hal itu membuat Cina harus menyesuaikan kebijakan domestiknya, dan ini menguntungkan posisi ASEAN. Karena Cina membutuhkan negara lain untuk terus bertahan serta meningkatkan perekonomiannya.

Bagaimana agar Bank Dunia berperan makin signifikan dalam mendorong perbaikan ekonomi negara berpenghasilan menengah?

Peran Bank Dunia pada negara berpenghasilan menengah sebetulnya amat relevan dengan kebutuhan negara itu mereformasi ekonominya di level kebijakan dan institusional. Mereka butuh banyak investasi infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Mereka perlu mempertahankan serta meningkatkan posisi menjadi negara berpenghasilan tinggi. Bank Dunia punya banyak pengetahuan untuk menjadi jembatan antarnegara, menjadi fasilitator, berbagi pengetahuan. Reformasi institusi amat dibutuhkan. Ini bukan soal mudah. Kita lihat betapa Eropa dan Amerika Serikat juga mengalami masalah lembaga keuangan dan regulasi.

Bagaimana dengan Indonesia?

Tentunya sama. Dulu saya ingatkan bahwa reformasi bidang infrastruktur dan pendidikan di Indonesia amat pelik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Reformasi di bidang institusi lebih pelik lagi. Seperti yang mungkin saya lakukan dulu di bidang pajak, bea-cukai, pasar modal, asuransi. Itu semua perlu institusi regulator efektif, berwibawa, bersih, sehingga dapat menjaga integritas mekanisme pasar. Dengan demikian, reformasi tak membahayakan masyarakat kecil dan mampu menciptakan kemakmuran secara adil. Itulah sebenarnya esensi suatu reformasi, dan merupakan bagian tersulit karena berhubungan dengan kualitas dan kompetensi pembuat kebijakan serta integritas sistem.

Setujukah Anda bahwa reformasi dan good governance sangat urgen bagi negara-negara middle income dan bukan fenomena spesifik Indonesia?

Definitely. Apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang dan di Afrika Utara (menunjukkan hal itu). Tema ini menjadi amat-sangat relevan. Di banyak region, Bank Dunia giat mengangkat tema inclusiveness. Lalu reformasi birokrasi, dan akuntabilitas publik. Orang berdebat tentang apa itu korupsi. Dulu ini dianggap masalah politik. Kualitas gender, dulu dianggap masalah politik, ekonomi, atau kedua-duanya? Bank Dunia, sebagai institusi pembangunan, hanya dapat berperan bila negara-negara ini memintanya. Karena kami beroperasi di suatu negara atas permintaan. Tapi Bank Dunia-dengan kepemilikan 187 negara-kian menyadari betapa institutional building dan reformasi institusi publik (amat diperlukan) untuk menjalankan fungsi yang jujur dalam sistem global. Institusi publik yang efektif menjadi isu utama.

Dari pengalaman di Indonesia, apa saja yang diperlukan untuk merawat kelangsungan reformasi birokrasi?

Reformasi tak boleh bergantung pada satu orang atau satu rezim. Ada dua pihak yang harus terus-menerus berjalan dalam reformasi. Pertama, masyarakat yang menghendaki (reformasi). Masyarakat sipil yang efektif dan berpengetahuan merupakan prakondisi kelangsungan reformasi. Di negara Timur Tengah, dan Cina, misalnya, akses informasi, data, dan transparansi menjadi tuntutan publik. Di Amerika Latin yang amat demokratik dan terbuka, mereka harus terus-menerus menjaga momentum tuntutan agar transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dapat dilaksanakan. Kedua, institusi publik yang mau bertanggung jawab kepada masyarakat. Institusi publik tidak hanya pemerintah, tapi bisa yudisial, legislatif, eksekutif. Reformasi hanya muncul jika checks and balances serta demand and supply efektif berinteraksi dalam satu kekuatan cukup seimbang.

Bagaimana posisi Indonesia dalam hal good governance, terutama untuk bersaing di dunia global sekarang?

Daya saing kan ukurannya macam-macam. Kalau di Bank Dunia, ada good business indicator yang menggambarkan seberapa banyak halangan melakukan bisnis yang baik. Sebenarnya ini berhubungan dengan governance: apakah aturan terlalu berbelit-belit, penegakan aturan tidak adil, implementasinya bermasalah, lapisan di birokrasi kian banyak. Dalam hal doing business, Indonesia (ada di peringkat) 121.

Mana lebih gampang, menjadi Menteri Keuangan Indonesia atau Managing Director Bank Dunia?

Ha-ha-ha..., keduanya memberikan tantangan berbeda. Di Indonesia, sebagai Menteri Keuangan, (saya) fokus pada satu negara, dan memimpin satu institusi dengan 64 ribu orang. Ini institusi besar, tapi dalam satu negara saja. Di Bank Dunia, saya harus mengatur 74 negara. Jadi, bagaimana, ya, membandingkannya? Pada intinya, satunya lebih in-depth, satunya lebih cross-sectional.

Pengalaman menjadi Menteri Keuangan di negara kita seberapa besar membantu Anda di Bank Dunia?

Banyak sekali! Pengalaman saya sebagai Menteri Keuangan kini dapat saya share secara universal. Sewaktu ke Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia-Pasifik, saya bisa berkomunikasi amat baik dan mudah dengan para presiden, perdana menteri, menteri keuangan. Di Kolombia, saya berbagi soal desentralisasi. Di Peru, tentang menciptakan suatu transfer dari resources yang adil. Di Filipina, Presiden Aquino yang baru hendak meluncurkan reformasi antikorupsi di pajak. Saya bisa bicara pada Menteri Keuangan Filipina dengan jelas, spesifik, dan teknis. Mereka lantas mendapat ide mempercepat reformasi.

Wah, benarkah sedemikian bermanfaat?

A lot, a lot! Bicara tentang badan usaha milik negara (state-owned enterprise) maka kita mulai dari Timur Tengah. Sekarang, negara-negara di sini, umpamanya saja Vietnam, punya banyak badan usaha milik negara. Atau di Brasil. Mereka bicara bagaimana agar BUMN menjadi usaha efektif dan tak ringkih karena di-abuse oleh birokrat dan politikus. Problem-problem ini sama di mana-mana. Jadi pengalaman sebagai Menteri Keuangan luar biasa menolong, terutama dalam hal pengalaman dan pengetahuan, yang dapat saya bagikan kepada banyak negara di dunia.

Bagaimana dengan isu pencalonan Anda sebagai Presiden RI pada 2014?

Well, I'm having now a very challenging job as a Managing Director of the Bank. Saya harus mengurusi tiga region yang amat dinamis. Dan sesungguhnya saya mewakili kita semua sebagai "ambassador of Indonesia". Jadi, kalau saya malu-maluin, kan yang malu bukan cuma saya. Itu sebabnya saya perlu fokus pada pekerjaan sekarang. Indonesia will be seen as an able person, that we can do the job well. Jadi bukan hanya sekelompok manusia di khatulistiwa yang residual. Saya menjalankan peran ini dengan sepenuh kesadaran, bahwa saya mewakili lebih dari 200 juta warga. Orang tidak akan melihat saya sebagai Sri Mulyani belaka, tapi Sri Mulyani sebagai salah satu contoh Indonesia. Itu beban yang saya pikul sekarang. Karena itu, saya memerlukan konsentrasi penuh.

Oke, tapi boleh kami tahu apa bagian tersulit hidup di Washington?

Ha-ha-ha..., musim dinginnya terlalu panjang, dan terlalu dingin. Tapi ada Bank (Dunia) yang hangat. Mereka menyediakan berbagai tantangan yang sehat bagi saya. Betul bahwa tidak selalu mudah, tapi sungguh memacu adrenalin. I think I'm enjoying the challenges.

SRI MULYANI INDRAWATI

Tempat dan tanggal lahir: Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962

Pendidikan:
# Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1981-1986)
# Master of Science of Policy Economics, University of Illinois Urbana Champaign, USA (1988-1990)
# PhD of Economics University of Illinois Urbana Champaign, USA (1990-1992)

Pekerjaan:
# Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan Peneliti di LPEM Fakultas Ekonomi UI (1998-2004)
# Anggota Dewan Ekonomi Nasional (1999-2001)
# Konsultan USAID di Atlanta, Georgia, AS (2001-2002)
# Direktur Eksekutif IMF (2002-2004)
# Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas (2004-2005)
# Menteri Keuangan (2005-Mei 2010)
# Managing Director Bank Dunia (mulai Juni 2010)

Siapa Peduli Darsem? Oleh Wahyu Susilo

2011-03-10T02:14:00.000-08:00

kompas , 10 Maret 2011

Siapa Peduli Darsem?
Oleh Wahyu Susilo

Kegaduhan politik koalisi yang melahirkan spekulasi perombakan kabinet tampaknya menyita seluruh waktu dan tenaga petinggi republik. Maka, kasus gawat yang dialami Darsem, pekerja rumah tangga migran asal Subang yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, luput dari perhatian.

Apalah arti Darsem bagi mereka? Bagi Ketua DPR Marzuki Alie,
kasus Darsem cuma mencoreng citra bangsa. Bahkan, menurut anggota partai yang sedang berkuasa ini, wajar saja mereka mengalami kekerasan karena kebodohannya. Sebuah pernyataan yang sejatinya mencoreng martabat sendiri sebagai wakil rakyat yang (seharusnya) terhormat.

Saya juga tak yakin apakah Presiden Yudhoyono—yang hari-hari ini terlihat lelah dan lebih menonjolkan diri sebagai pemimpin koalisi ketimbang pemimpin rakyat—mendalami kasus ini. Presiden tampaknya tak ada waktu untuk mengurusi rakyat kecil seperti Darsem. Menghadapi persoalan buruh migran, pemerintah sering hanya berkilah,
kasus seperti ini tak lebih dari 1 persen jumlah buruh migran Indonesia. Padahal, menilai kasus hanya dengan data statistik menunjukkan, nyawa buruh migran yang punya martabat dan keluarga telah direduksi menjadi angka yang tak bisa ditanya siapa namanya dan apa masalahnya.
Terpaku diat
Dalam kasus Darsem, publik sempat dikecoh oleh informasi menyesatkan bahwa yang bisa menyelamatkan Darsem dari hukuman mati hanya pembayaran kompensasi pemberian maaf (diat) sebesar 2 juta riyal atau setara dengan Rp 4,7 miliar. Lebih parah lagi, negara terlihat enggan menutup pembayaran kompensasi itu dengan uang negara.
Dengan berulang kali menyebut ada donatur dari Arab Saudi yang membantu meringankan beban Darsem, negara merasa diringankan tanggung jawabnya. Bahkan, Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sempat melontarkan ide menggelar malam dana untuk mengumpulkan sumbangan biaya kompensasi pembebasan Darsem (Kompas, 7/3). Sebegitu tak berhargakah nyawa buruh migran kita?
Hiruk pikuk soal diat Rp 4,7 miliar ini membuat pemerintah abai dengan tugas utama, yaitu melakukan upaya hukum pada peradilan tingkat berikutnya untuk membebaskan Darsem.
Menggunakan perspektif HAM, kasus Darsem bisa dikategorikan sebagai kriminalisasi korban. Mengapa? Tindakan Darsem adalah upaya pembelaan diri dari tindak perkosaan. Membunuh memang masuk kategori pidana, tetapi harus diungkap mengapa tindakan itu terpaksa dilakukan Darsem. Harus pula jadi pertimbangan bahwa dalam konflik antara Darsem dan majikan yang mengakibatkan majikan tewas, kedudukan Darsem tidak setara dengan majikannya.
Upaya banding
Kasus kriminalisasi korban juga dialami Wilfrida Soik, buruh migran asal Belu, NTT, yang juga divonis hukuman mati di Malaysia dengan tuduhan membunuh majikan. Menurut investigasi Migrant Care, Wilfrida adalah korban perdagangan manusia karena ketika ia mulai bekerja di Malaysia, kebijakan moratorium penempatan pekerja rumah tangga migran ke Malaysia masih berlaku. Selain itu, seperti kasus Darsem, tindakan Wilfrida adalah upaya pembelaan diri dari tindak kekerasan majikan yang setiap hari dialaminya.
Penulis mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri RI untuk banding dalam kasus Darsem. Argumentasi bahwa dalam kasus Darsem ada upaya kriminalisasi korban bisa jadi bahan pertimbangan untuk meringankan atau bahkan membebaskan Darsem dari vonis hukuman mati. Dalam upaya banding, bisa dipertanyakan apakah selama persidangan tingkat pertama, Darsem (selaku terdakwa) memperoleh hak-hak yang maksimal sebagai terdakwa, seperti hak didampingi pengacara independen, hak didampingi penerjemah, hak mendapatkan layanan konseling, dan kesehatan.
Berdasarkan catatan Migrant Care, KBRI Singapura berpengalaman menyelamatkan nyawa pekerja rumah tangga migran yang terancam hukuman mati melalui upaya banding. Langkah KBRI Singapura adalah mempertemukan pengacara, keluarga, dan organisasi buruh migran untuk membangun argumentasi hukum, sekaligus strategi kampanye publik pembelaan. Berkat sinergi para pemangku kepentingan ini, setidaknya lima buruh migran Indonesia di Singapura dapat dibebaskan dari hukuman mati.
Publik tentu tak ingin kasus eksekusi mati Yanti Iriyanti—buruh migran asal Sukabumi yang bekerja di Arab Saudi—Januari 2008 terjadi kembali. Eksekusi ini terjadi karena pemerintah lengah dan sama sekali tak mengupayakan hukum dan diplomasi secara maksimal. Hingga kini, keluarga Yanti masih menunggu jenazah Yanti agar bisa dimakamkan di kampung halamannya.
Pengalaman lain yang bisa dicontoh adalah yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid saat meminta pembatalan eksekusi mati terhadap buruh migran asal Bangkalan, Siti Zaenab. Ia juga dituduh membunuh majikan di Arab Saudi. Saat itu, Gus Dur sebagai kepala negara melakukan diplomasi politik melalui komunikasi langsung (via telepon) dengan kepala negara Arab Saudi. Ia meminta pembatalan eksekusi dan permintaan dikabulkan. Kita tunggu apakah presiden kita saat ini punya komitmen dan keberanian seperti Presiden Abdurrahman Wahid.
Wahyu Susilo Policy Analyst Migrant CARE dan Program Manager INFID

INFID - REPORT ON AID EFFECTIVENESS

2011-03-08T00:44:00.000-08:00

LATAR BELAKANG

Kerjasama pembangunan internasional sudah lama menjadi bahan diskusi dan debat dalam forum-forum resmi antar-pemerintah, baik melalui forum-forum yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga kerjasama regional. Salah satu dari berbagai kesepakatan internasional tentang pembangunan adalah Deklarasi Millenium. Pada goal delapan dari Deklarasi MDGs menyatakan pentingnya kerjasama pendanaan internasional guna mengurangi angka kemiskinan dunia.

Komitmen Negara-negara yang menandatangani Deklarasi Millennium ini dipertegas dalam beberapa komitmen yang lebih spesifik seperti Konsensus Monterey yang menegaskan komitmen Negara-negara maju untuk memberi 0.7% dari Gross National Income (GNI) untuk membantu Negara-negara miskin dan sedang berkembang, dan Deklarasi Paris tentang Aid Effectiveness (2005). Pada forum tingkat tinggi (High Level Forum) di Accra, Ghana, pada tahun 2008, Negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yang menandatangani Deklarasi Paris mempertegas komitmen dari semua actor pembangunan, seperti yang tertuang dalam Accra Agenda for Action (AAA).

Salah satu komitmen yang diterima di dalam AAA adalah pengakuan terhadap masyarakat sipil (CSOs) sebagai pembangunan yang memiliki karakteristiknya tersendiri. CSOs diakui telah memiliki kontribusi besar dalam proses pembangunan, baik yang sudah maupun yang tengah berlangsung. Masyarakat sipil juga telah menjadi bagian aktif dalam setiap perundingan internasional termasuk juga dalam proses-proses pencapaian MDGs. Dalam Accra Agenda for Action, peran CSOs tersebut mendapatkan pengakuan yang tegas.

Indonesia Context

Meskipun porsi bantuan di Indonesia kurang dari 5% dari total APBN, namun bantuan luar negeri memiliki andil besar dalam pembangunan. Tidak hanya mendorong kemajuan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan budaya tetapi bantuan juga memberi andil dalam politik Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari persyaratan (conditionality) yang melekat dalam bantuan. Bentuk persyaratan tersebut seperti penggunaan tekhnologi dan konsultan dari Negara donor, juga perubahan kebijakan seperti privatisasi sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Hal inilah yang membuat bantuan memiliki dua sisi mata uang, di satu sisi bantuan memberi kontribusi bagi pembangunan tapi di sisi lain menimbulkan kesengsaraan.

Meskipun Indonesia telah memiliki Jakarta Commitment, namun masih ada beberapa tantangan terkait dengan efektifitas bantuan. Salah satu tantangan terbesar dari dalam negeri adalah good governance. Masih adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat public berkaitan dengan pengelolaan bantuan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Hal ini menjadi alasan donor untuk belum menggunakan system yang dimiliki Indonesia. Demikian halnya dengan tantangan dari mitra pembangunan (donor) berkaitan dengan persyaratan. Belum semua donor benar-benar menghilangkan persyaratan. Namun tantangan terbesar bangsa ini berkaitan dengan pengelolaan bantuan adalah kepemilikan yang demokratis.

Terlepas dari tantangan-tantangan yang ada, telah ada kemajuan yang diraih Indonesia dalam mendorong efektifitas bantuan. Kemajuan tersebut bisa dilihat dari impelementasi Jakarta Commitment melalui A4DES (aid for development effectiveness secretariat), di mana salah satu fungsi A4DES adalah fasilitasi agar system yang mendukung efektifitas bantuan bisa berjalan termasuk mendorong partisipasi CSO. INFID bersama A4DES beberapa kali mengadakan sosialisasi mengenai Jakarta Commitment di berbagai daerah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah sharing pengetahuan mengenai komitmen-komitmen yang ada dalam mendorong pentingnya efektifitas bantuan untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Sosialisasi ini merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan di tahun 2010.

HASIL YANG DICAPAI

Secara umum capaian yang diraih dalam mendorong aid effectiveness meliputi:

a. Adanya keterbukaan ruang dialog khususnya dari pemerintah terhadap CSOs dalam mendorong efektifitas bantuan dengan menggunakan instrument Jakarta Commitment. A4DES sebagai secretariat bersama yang memiliki tugas menjalankan mandat Jakarta Commitment telah secara aktif mendorong partisipasi CSO dalam menjalankan Jakarta Commitment.

b. Lahirnya beberapa peraturan yang mendorong terwujudnya efektifitas bantuan seperti Peraturan Persiden No 54 tahun 2010 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah merujuk pada prinsip-prinsip akuntabilitas

c. Masyarakat sipil juga mulai membuka diri berdialog dengan actor-aktor pembangunan lainnya dalam mendorong efektifitas pembangunan khususnya untuk kepemilikan (ownership) dan akuntabilitas (accountability).

KEGIATAN YANG DIJALANKAN SELAMA TAHUN 2010

Hasil yang dicapai tersebut didukung beberapa kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2010 ini, diantaranya:

1. Rangkaian diskusi yang bertemakan peran CSOs dalam efektifitas pembangunan diselenggarakan di INFID. Diskusi ini bertujuan merumuskan peran CSOs di dalam Jakarta Commitment

2. Open Forum on CSO Development Effectiveness, diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 3 – 5 Mei 2010, bekerja sama dengan YAKKUM, INDIES dan AGRA atas dukungan Better Aid. Kegiatan yang dihadiri 72 organisasi dari berbagai daerah di Indonesia ini bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip efektifitas pembangunan dari perspektif CSOs.

3. INFID bersama A4DES mengadakan dialog multistakeholder dan workshop CSOs bertemakan “Efektifitas Pembangunan untuk CSOs Indonesia”. Pertemuan yang diselenggarakan di Jakarta pada 14 Juli 2010 ini selain mensosialisasikan hasil Yogya, juga mendorong partisipasi CSO dalam proses efektifitas pembangunan

4. INFID bersama A4DES dan Kemitraan mengadakan sosialisasi Jakarta Commitment dan Dialog Pencapaian Agenda Jakarta Commitment di beberapa daerah di Indonesia seperti Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar. Dialog ini bertujuan mendapatkan masukan dari actor-aktor pembangunan di daerah dan sosialisasi Jakarta Commitment.

LESSON LEARN

Sepanjang proses yang sudah berlangsung, berikut pelajaran yang bisa dipetik:

1. Meskipun ruang dialog antara masyarakat sipil, pemerintah dan donor telah dibuka tetapi masih ada kecurigaan di antara ketiga actor tersebut. Hal ini merupakan dampak dari proses-proses bantuan yang selama ini terjadi yang tidak menyertakan partisipasi dari semua pihak terkait. Oleh karena itu, penting adanya forum dialog multistakeholder yang dilaksanakan secara reguler.

2. Demokratik ownership merupakan kata kunci yang penting dalam memastikan tercapaian tujuan pembangunan termasuk yang bersumber dari bantuan luar negeri. Hal ini akan terwujud jika ada partisipasi yang berkualitas dari seluruh elemen pembangunan termasuk dalam pengelolaan bantuan. Sementara sebagian besar organisasi baik organisasi pemerintah juga masyarakat sipil khususnya di daerah belum mengetahui komitment-komitment pembangunan yang berkaitan dengan bantuan luar negeri. Padahal organisasi di daerah memiliki peranan yang penting dalam memastikan efektifitas pembangunan dari dana-dana pinjaman tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diadakan sosialisasi di daerah-daerah mengenai berbagai komitmen yang ada serta implikasinya bagi pembangunan di daerah.

----0000----

LSM Desak Moratorium Perda Ahmadiyah

2011-03-02T00:55:00.000-08:00

LSM Desak Moratorium Perda Ahmadiyah
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/03/207336/18/1/LSM_Desak_Moratorium_Perda_Ahmadiyah

Rabu, 02 Maret 2011 18:15 WIB 287 Dibaca | 2 Komentar

JAKARTA--MICOM: Tim Advokasi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan moratorium sementara atas peraturan-peraturan daerah yang melarang keberadaan Ahmadiyah. Hal ini disampaikan Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Erna Ratnaningsih. Rabu (2/3).

Tim ini menemui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Dalam pertemuan selama kurang lebih satu jam itu, hanya dibahas perihal keberadaan perda-perda yang melarang keberadaan Ahmadiyah.

"Berdiskusi soal maraknya perda dan SK pelarangan Ahmadiyah. Kami meminta dua hal. Pertama, meminta Mendagri melakukan preview kajian perda, atau SK terkait pelarangan itu. Kedua, agar Mendagri mengeluarkan surat edaran kepada gubernur untuk bisa mencegah pelarangan dulu SK-SK serupa," paparnya tentang pertemuan tersebut.

Ia khawatir jika semakin banyak perda yang muncul, akselerasi kekerasan akan lebih tinggi lagi. "Tidak menutup kemungkinan akan muncul akselerasi kekerasan yang lebih tinggi," imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Erna, Gamawan pun sependapat.

Tim Advokasi ini terdiri dari, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, ELSAM, Kontras, HRWG, ILRC, ANTBI, Wahid Institute, Setara Institute, PBHI, INFID, DPN REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi), dan MADIA.

Hal senada disampaikan Direktur LBH Jakarta Nurkholis Hidayat. Pihaknya menemui mantan Gubernur Sumatra Barat itu.

"Kita sebenarnya mau mengklarifikasi posisi Mendagri yang mempersilahkan pemerintah daerah dan gubernur mengambil keputusan ini. Karena memang berdasarkan UU ini dimungkinkan. Jadi, sepanjang sesuai dengan SKB dan peraturan yang ada," ujarnya tentang penjelasan Mendagri.

Nurkholis pun menyampaikan kekhawatirannya jika ini terus dibiarkan. Pasalnya, jika perda semacam ini terus ada, perda ini akan menjadi semacam bentuk legitimasi atas tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah.

"Ada yang melampaui SKB. Yang melampaui ini harus dilakukan review. Kami khawatirkan aturan ini menjadi legitimasi atas tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Advokasi Hukum dan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sri Suparyati menyatakan pihaknya menanggapi positif atas rencana dialog yang akan diadakan Menteri Agama Suryadharma Ali.

"Kami sepakat diskusi-diskusi yang difasilitasi Kemendagri untuk menyelesaikan solusi yang ada," tutupnya.

Tim pun mencontohkan SK Gubernur Jatim yang dikeluarkan pada 28 Februari silam. Dalam SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/kpts/013/2011, ada hal-hal yang dilarang. Ahmadiyah dilarang menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik.

Mereka juga dilarang memasang papan nama Organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di tempat umum, dilarang memasang papan nama pada masjid, musala, lembaga pendidikan dan lain-lain dengan identitas Jemaah JAI, serta dilarang menggunakan atribut JAI dalam segala bentuknya. (OL-12)

Undangan - Mengenang Asmara Nababan

2011-01-31T21:00:00.000-08:00

Banner Mengenang - Asmara Nababan

2011-01-26T21:44:00.000-08:00

Undangan Asmara Nababan

2011-01-26T21:34:00.000-08:00

ASMARA NABABAN

2011-01-26T21:27:00.000-08:00

MENGENANG ASMARA NABABAN - 8 FEBRUARI 2011

2011-01-26T21:23:00.000-08:00

PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN KEGIATAN DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

2011-01-04T01:14:00.000-08:00

PETUNJUK
PENGUSULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN
DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

Format PDF

Yudhoyono Yakin Indonesia Masuk Perkumpulan BRIC

2011-01-03T01:44:00.000-08:00

Yudhoyono Yakin Indonesia Masuk Perkumpulan BRIC
http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2011/01/03/brk,20110103-303337,id.html

Senin, 03 Januari 2011 | 14:06 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyakini Indonesia bisa masuk dalam negara-negara Brazil, Rusia, India dan Cina (BRIC). Indonesia memiliki potensi dan peluang sejajar menjadi emerging countries. "Saya berani mengatakan dalam 10 tahun ini bisa bergabung emerging economics bisa hadapi bottlenecking, dayagunakan potensi apakah kita betul serius untuk perbaikan negara kita," katanya saat sesi tanya jawab dengan pelaku usaha dan investor setelah pembukaan perdagangan bursa efek di Jakarta, Senin (3/1).

Salah seorang pelaku usaha, Hartaji, bertanya soal kemampuan Indonesia bisa mampu mensejajarkan dengan negara BRIC dalam forum itu. Saat ini, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan yang cukup baik.

Jika mengikuti analisis, proyeksi, perkiraan dari sejumlah pandangan, Presiden mengatakan umumnya mengatakan proses baik masuk BRIC meski banyak catatan kritis. Indonesia, masih banyak pekerjaan rumah yang musti diperbaiki, masalah hukum, infrastruktur, masalah sinergi pusat dan daerah dan masalah-masalah yang dirasa menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Presiden bercerita soal sejumlah pertemuan yang digelar perkumpulan negara-negara seperti G20 dan G8. Dalam pembentukan awal pertemuan G20, Indonesia diajak berunding dengan Presiden Amerika dan Perdana Menteri Australia.

"Kalau kita diajak bicara dan konsultasi artinya kita dihitung, kita dapat peran terlibat aktif dalam pembentukan framework global," ujar Presiden. Peran Indonesia pun, juga menjembatani kawasan Timur dan negara Barat.

EKO ARI WIBOWO | EVANA DEWI | FAMEGA SYAVIR

Sesat Pikir soal PRT Migran - Oleh Wahyu Susilo

2010-12-17T18:42:00.000-08:00

Sesat Pikir soal PRT Migran
Sabtu, 18 Desember 2010 | 03:47 WIB

Oleh Wahyu Susilo

Tanggal 18 Desember 2010 adalah Hari Buruh Migran Sedunia bertepatan dengan 20 tahun kelahiran Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Momentum ini merupakan saat yang tepat untuk menegaskan kembali agenda perlindungan hak-hak buruh migran saat kekerasan terhadap buruh migran, terutama pekerja rumah tangga migran Indonesia, terus terjadi.

Dalam menghadapi kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga (PRT) migran Indonesia di luar negeri, setiap kali pula muncul tuntutan agar Indonesia menghentikan penempatan PRT migran Indonesia keluar negeri.

Alasannya bisa bermacam- macam: karena mereka berpendidikan rendah dan tidak berketerampilan, masuk kategori sektor informal, hingga argumentasi moralis bahwa ”mengirim babu keluar negeri merendahkan martabat bangsa”. Tulisan ini mencoba menyikapi secara kritis tuntutan-tuntutan tersebut dalam perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan hak buruh migran.

Dalam konstruksi sosial yang patriarkis, penghargaan terhadap kerja sangatlah diskriminatif. PRT migran mengalami diskriminasi yang berlapis-lapis sehingga kerentanan yang dihadapinya bertumpuk-tumpuk.

Sebagai perempuan, PRT migran distigma sebagai pekerja yang penurut, didiskriminasi dalam skema pengupahan, dan rentan mengalami kekerasan berbasis jender (pelecehan seksual dan perkosaan).

Sebagai pekerja asing, PRT migran berhadapan dengan sistem keimigrasian yang restriktif dan politik xenophobia yang semakin hari semakin berkembang.

Sebagai pekerja di sektor yang belum terlindungi dalam hukum perburuhan, PRT migran berhadapan dengan situasi kerja yang tidak layak, tak bisa berserikat, dan sulit untuk menikmati hari libur.

Kehilangan argumen

Dengan mengupas akar masalah yang sedemikian kompleks yang dihadapi oleh PRT migran Indonesia, kita didorong untuk mencari jalan keluar yang komprehensif tanpa harus turut serta menghakimi dan menjatuhkan vonis melarang perempuan-perempuan Indonesia bekerja sebagai PRT migran keluar negeri.

Bekerja keluar negeri adalah hak asasi manusia yang harus dihargai dan merupakan kewajiban dari negara untuk memastikan pelaksanaan hak tersebut terpenuhi dan terlindungi.

Pemerintah punya peran penting dalam mengonstruksi sesat pikir soal PRT migran. Keengganan pemerintah (bersama parlemen) untuk menyusun Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga semakin memperpanjang kerentanan pekerja rumah tangga karena tak tercakup dalam skema perlindungan hukum perburuhan. Dalam diplomasi perlindungan PRT migran, Indonesia juga akan kehilangan argumen jika ditantang balik mengenai perlindungan PRT di Indonesia sendiri.

Konstruksi sesat pikir yang juga terus dibangun oleh pemerintah adalah dengan menyebut PRT migran sebagai pekerja tak berketerampilan (unskilled) dan informal. Dikotomi skilled dan unskilled dikritik kalangan feminis sebagai bentuk diskriminasi pekerjaan yang mempunyai implikasi pada pengupahan. Sementara konsep informal tak beda jauh sebenarnya dengan konsep tak resmi (ilegal). Ini merupakan bentuk penghindaran negara dalam memenuhi hak-hak normatifnya. Dalam demografi angkatan kerja, mayoritas pekerja yang dikonstruksikan sebagai unskilled dan informal itu adalah perempuan.

Di negara-negara yang memberikan pengakuan kesetaraan pada pekerja rumah tangga (baik dalam UU Perburuhan maupun UU Perlindungan PRT), tak ada lagi penyebutan diskriminatif terhadap pekerja rumah tangga sebagai pekerja unskilled dan informal.

Dalam berbagai kesempatan, para pejabat negara selalu menyatakan bahwa Indonesia bertekad untuk mengurangi penempatan buruh migran yang unskilled dan nonformal dan berupaya meningkatkan penempatan buruh migran skilled di sektor formal untuk meningkatkan penerimaan remitansi. Pernyataan ini jelas merupakan ancaman terhadap pemenuhan hak kaum perempuan Indonesia untuk bekerja.

Ironisnya (atau lebih tepat kurang ajarnya), selama lebih kurang 40 tahun Pemerintah Indonesia menikmati remitansi jerih keringat PRT migran Indonesia yang merupakan wajah utama buruh migran Indonesia. Kebijakan resmi pertama Pemerintah Indonesia dalam penempatan buruh migran adalah pengiriman PRT migran ke Arab Saudi pada dekade 1970-an. Kebijakan ini memanfaatkan keresahan Pemerintah Arab Saudi dalam menghadapi PRT migran asal Filipina yang menuntut kondisi kerja dan upah layak.

Kondisi ini dijadikan peluang oleh Pemerintah Indonesia untuk menawarkan ”keunggulan komparatif” PRT migran Indonesia. Keunggulan komparatif itu adalah: bersedia dibayar murah dan penurut. Dengan modal keunggulan komparatif itulah sampai sekarang Indonesia mendominasi pasar tenaga kerja sektor PRT migran di kawasan Timur Tengah dan Asia Pasifik.

Realitas ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia sendiri menginginkan agar PRT migran Indonesia ”tetap layak jual” sehingga tak perlu memperjuangkan adanya standar upah yang layak serta tuntutan pemenuhan hak-hak normatif sebagai pekerja.

Memberi pengakuan

Sudah saatnya Pemerintah Indonesia mengakhiri eksploitasi terhadap PRT migran Indonesia sebagai komoditas yang memiliki keunggulan komparatif serta berhenti mendiskriminasi mereka sebagai pekerja unskilled dan informal. Pemenuhan hak-hak PRT migran harus dimulai dengan memberikan pengakuan bahwa pekerja rumah tangga (bukan pembantu rumah tangga) adalah pekerja yang dilindungi oleh hukum perburuhan.

Dengan adanya pengakuan tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kerja pekerja rumah tangga, menjamin upah yang layak, serta memiliki hak untuk berserikat. Dalam hal penempatan PRT migran keluar negeri, negara dituntut untuk memaksimalkan diplomasi perlindungan dan memastikan PRT migran bekerja di tempat yang aman.

Pada bulan Juni 2011, Organisasi Buruh Internasional (ILO) akan menyelenggarakan International Labour Conference dengan agenda utama penetapan Konvensi ILO tentang Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ini menjadi penegas bahwa pekerja rumah tangga adalah profesi yang diakui dalam hukum perburuhan dan setara dengan profesi-profesi yang lain.

Untuk mengakhiri sesat pikir soal PRT migran yang selama ini melegitimasi eksploitasi dan diskriminasi PRT migran, Indonesia mutlak harus meratifikasi Konvensi ILO tentang Pekerja Rumah Tangga dan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

Wahyu Susilo Analis kebijakan Migrant CARE dan Program Manager INFID

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2010/12/18/0347256/sesat.pikir.soal.prt.migran

Diskusi Implementasi Agenda Pembangunan G20 Pasca KTT Seoul

2010-12-16T23:34:00.000-08:00

Indonesia - Filipina, Siapa yang Menang?

2010-12-15T00:34:00.000-08:00

Kamis, 16/12/2010 11:29 WIB
Indonesia - Filipina, Siapa yang Menang?
Wahyu Susilo - detikNews

Jakarta - Hari-hari ini diwarnai dengan harapan dan perbincangan tentang pertandingan Indonesia - Filipina di semifinal Piala AFF. Olahraga memang menjadi selepas dahaga kedua negara yang memang belum bisa menuntaskan krisis ekonomi-politik peninggalan rezim lama yang otoriter.

Soal siapa yang menang dalam pertandingan nanti, pasti urusan komentator-komentator
bola yang memang dibayar untuk berbual-bual dan seakan paling tahu sekalipun dari pelatihnya. Yang pasti, keduanya punya ciri yang sama: (maaf) sebagai pengekspor buruh migran dan pengimpor pemain bola melalui naturalisasi.

Membandingkan dua negara ini dalam mengelola penempatan buruh migran tentu tak kalah penting dari membandingkan kekuatan kedua kesebalasan yang mempunyai prestasi mengejutkan dalm turnamen AFF kali ini, apalagi yang dikalahkan adalah Malaysia dan Singapura, negara-negara yang selama ini angkuh terhadap buruh migran dari Indonesia dan Filipina.

Dibanding dengan Indonesia, Filipina memang duluan dalam urusan pengiriman reguler
buruh migran pada dekade awal 70-an, tujuannya adalah Timur Tengah, Eropa dan Amerika Utara. Dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, Ferdinand Marcos mengisi pundi-pundi pendapatan negaranya dari jerih keringat buruh migrannya. Pada saat yang sama, Indonesia masih berkelimpahan rezeki minyak hingga kemudian surut akibat korupsi di Pertamina dan dominasi baru negara-negara Petro-dollar di Timur Tengah.

Surutnya rez eki minyak pada pertengahan tahun 1970-an dan krisis politik pasca Malari menguncang ekonomi Indonesia. Mengirim buruh migran adalah opsi pengaman dari makin tingginya angka pengangguran dan angan-angan guyuran devisa remitansi menggantikan rezeki minyak yang telah berlalu.

Ketika Philipina menetapkan bahwa remitansi buruh migran menjadi sumber pengharapan negara, mereka serius menyiapkan kebijakannya. Tidak demikian dengan Indonesia, mengurusnya masih dengan sambil lalu.

Sadar menjadi negara yang paling lambat masuk dalam pasar tenaga kerja internasional, Indonesia cerdik menggunakan strategi comparative advantage (keunggulan komparatif). Caranya adalah mempromosikan keuntungan jika mempekerjakan buruh migran Indonesia yang penurut, tidak suka protes dan mau dibayar murah. Strategi ini mampu menggeser dominasi Filipina yang mulai "dimusuhi" negara-negara penerima. Pasalnya Filipina menerapkan standar upah minimal yang layak serta sejumlah persyaratan untuk perlindungan buruh migrannya. Dari sinilah akar sejarahnya mengapa buruh migran Indonesia tersandera dalam rezim upah murah nirproteksi.

Dari sisi regulasi, Filipina mempunyai kelengkapan kebijakan perlindungan mulai dari tingkat nasional, bilateral dan multilateral. UU Perlindungan Buruh Migrannya diawali dengan rekognisi (pengakuan) bahwa buruh migran punya peran signifikan dalam pembangunan ekonomi Filipina, bilateral agreement dibuat untuk mengingat perjanjian perlindungan di negara tujuan. Filipina juga meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

Bagaimana dengan Indonesia, boro-boro memberi pengakuan dan penghormatan terhadap buruh migran, yang dilakukan adalah pungutan dan pemerasan. Sebelum berangkat harus bayar sejumlah biaya, jika pulang harus rela masuk jalur khusus yang juga penuh pungutan bahkan pemerasan yang dilegalkan. UU yang dimuat hanya untuk memudahkan operasional perusahaan pengerah tenaga kerja dan bukan menjadi payung perlindungan. Perjanjian dengan negara tujuan juga bukan untuk tujuan perlindungan tapi memastikan bisnis penempatan berlangsung lancar. Maka jangan heran hampir tiap hari kita disuguhi berita tentang Ceriyati, Sumiyati dan derita-derita buruh migran seakan tak pernah berhenti.

Dalam hal ini, saya jujur mengatakan bahwa Filipina menang dalam urusan perlindungan buruh migran. Bagaimana dengan pertandingan sepakbola Indonesia - Filipina nanti malam? Apakah hanya berharap pada keunggulan komparatif sebagai kandang bermain atau berharap pada keunggulan kompetitif kualitas pemain? Bukan bagian saya menjawabnya.

*) Wahyu Susilo adalah Policy Analyst Migrant Care.

(vit/vit)

Undangan Diskusi Publik - Agenda Pembangunan G20 Pasca KTT Seoul

2010-12-13T19:39:00.000-08:00

Jakarta, 14 Desember 2010

Hal : Undangan Diskusi Publik

“Indonesia dan Implementasi Agenda Pembangunan G20 Pasca KTT Seoul”

Kepada Yang Terhormat :
Kawan-kawan seperjuangan
di Tempat.

Dengan Hormat,

The G20 Seoul Summit, di Korea Selatan yang diselenggarakan tanggal 11-12 November 2010, telah menghasilkan The Seoul Concensus dan Multi-Year Action Plan Komunike dan kesepakatan itu memiliki 6 (enam) prinsip dasar. Selain itu, The Seoul consensus memiliki 9 (sembilan) “pilar utama” yang dipandang sangat kritis dan paling penting untuk segera dilaksanakan dan direformasi, sedangkan Multi-Yaer Action Plan memiliki outline khusus yang berisi rencana aksi yang telah dirumuskan secara detil oleh para pemimpin Anggota G 20.

Sebagai tindak lanjut diskusi publik tentang “Indonesia, G 20 dan Komitmen Pemberantasan Korupsi” yang dilaksanakan oleh INFID, tanggal 30 November 2010, di Hotel Santika, Jakarta, dengan ini, INFID memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr. untuk hadir sebagai peserta pada acara Seminar dan Diskusi Publik, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tgl: Senin, 20 Desember 2010
Waktu : 13.00 – 17.00 WIB, diawali makan siang jam 12.00 WIB
Tempat : Hotel Santika, Lantai 1 Ruang Betawi I, Jl. KS. Tubun Jakarta Pusat.

Pembicara Utama:

Dr. Ir. Lukita D. Tuwo, Wakil Menteri PPN/BAPPENAS:
“Agenda Pembangunan G20 dan Pembangunan Nasional Indonesia setelah KTT G20 Seoul”

Pembicara topik:

Herfan Brilianto, G20 Co-ordinator, Kementerian Keuangan RI:
“Reformasi Lembaga-lembaga Keuangan Internasional dan Manfaatnya untuk Pembangunan Indonesia ke Depan”.
Dr. Umar Juoro, The Habibie Center:
"Komitmen Pembangunan Seoul dan Koherensi Kebijakan Pembangunan dalam Negeri Indonesia”
Don. K Marut: Direktur Eksekutif Infid:
“Konsensus Pembangunan Seoul dan Peluang Penyelesaian masalah-masalah Sovereign Debts dan Pencapaian MDGs di Indonesia”
Edi Suprapto, MNC News,

“Peranan Media Untuk Penguatan Peran International Indonesia”.

Moderator : Wahyu Susilo, Program Manager INFID.

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami;

Don.K. Marut
Executive Director

Cc : Nawawi Bahrudin : 0815-961-3469

LSM Pesimis Tanggapi Janji Pemerintah untuk Berhemat

2010-12-12T18:53:00.000-08:00

Find this article at:
http://www.voanews.com/indonesian/news/LSM-Pesimis-Tanggapi-Janji-Pemerintah-Untuk-Berhemat-111758089.html

LSM Pesimis Tanggapi Janji Pemerintah untuk Berhemat

Mereka memandang upaya pemerintah untuk menghemat anggaran negara, terutama terkait kunjungan ke luar negeri, selama ini belum cukup serius.

Iris Gera | JakartaMinggu, 12 Desember 2010

Para LSM mengkritisi berbagai kunjungan pemerintah dan DPR ke luar negeri, yang dipandang sebagai pemborosan uang negara.

Sepanjang tahun 2010 pemerintah dan DPR terus mendapat sorotan negatif masyarakat karena terlampau sering bepergian ke luar negeri dengan alasan perjalanan dinas. Banyaknya pejabat atau anggota DPR yang dilibatkan dalam setiap perjalanan dinilai merupakan sikap tidak berempati terhadap kondisi masyarakat yang sedang sulit.

Menanggapi hal ini, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pemerintah akan melakukan revisi anggaran tahun 2011 untuk lebih hemat. Mengenai jumlah anggaran serta pos kerja yang perlu dihemat, menurut Menko, akan ditentukan setelah berkonsultasi dengan DPR.

“Kita berusaha keras untuk melakukan penghematan terhadap anggaran-anggaran yang kita rasakan bisa kita lakukan penghematan, terutama yang menyangkut perjalanan dinas, rapat-rapat di hotel-hotel,” ungkap Menko Perekonomian.

Meski menyambut baik janji pemerintah untuk berhemat mulai tahun depan, Hamid Chalid selaku Ketua Badan Pengurus Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) akan tetap kritis menunggu realisasi janji tersebut.

Menurut Hamid Chalid, upaya pemerintah berhemat terutama terkait perjalanan dinas ke luar negeri, belum serius. Ditegaskannya, masih banyak anggaran proyek tahunan pemerintah yang perlu dipangkas.

“Banyak sekali sebetulnya anggaran yang bisa dihemat, terutama integrasi dalam program kerja antar departemen. Itu sebetulnya pemborosan yang luar biasa. Coba perhatikan pekerjaan umum yang berkaitan dengan Telkom, PLN, jalan, saling tumpang tindih, sehingga anggaran terus menerus keluar untuk sesuatu yang sebetulnya mestinya bisa dikerjakan sekaligus,” kata Hamid Chalid.

Seorang tokoh LSM menilai DPR sebagai lembaga negara yang paling boros.
Seorang tokoh LSM menilai DPR sebagai lembaga negara yang paling boros.
wikimedia commons
Seorang tokoh LSM menilai DPR sebagai lembaga negara yang paling boros.

Persoalan apapun terkait anggaran negara harus mendapat persetujuan DPR. Hamid Chalid menilai, ia pesimis upaya tersebut akan mendapat tanggapan serius dari DPR, karena menurutnya, DPR justru adalah lembaga paling boros.

“Saya sudah kehilangan kepercayaandengan DPR,” tukas Hamid Chalid.

Hal senada juga disampaikan Dian Kartikasari selaku Deputi Direktur International NGO Forum on Indonesian (Infid). Menghadapi pemerintahan yang korup, menurutnya masyarakat harus lebih kritis mengawasi kinerja pemerintah, terlebih lagi setelah pemerintah berjanji akan berhemat.

“Kita melihat pemerintah memang tidak melakukan pola yang sistemik untuk memperbaiki keadaan itu. Bantuan-bantuan yang judulnya untuk mengatasi korupsi, dikorupsi,” kata Dian.

Ditambahkannya, keterlibatan DPR justru membuat masyarakat semakin pesimis, karena selama ini sikap DPR juga tidak berbeda dengan pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk hal-hal non-prioritas.

INFID - Akar Masalah Belum Terurai

2010-12-12T18:50:00.000-08:00

Kompas
11 Desember 2010 | 03.12 WIB

Akar Masalah Belum Terurai

Jakarta, Kompas - Indonesia termasuk dalam 10 negara yang mencatat kemajuan pesat dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia. Namun, pemerintah masih harus bekerja lebih keras karena akar masalah pembangunan manusia dan kemiskinan nasional belum terurai.

Demikian disampaikan Manajer Program International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) Wahyu Susilo yang dihubungi di Sanur, Bali, Jumat (10/12). Wahyu menanggapi laporan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) 2010, yang disusun Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Jakarta, Jumat.

”Meski income (pendapatan) ada (perbaikan), tetapi masalahnya apakah akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang sehat memadai? Kalau memakai (indikator) pendapatan, mungkin hanya 35 juta jiwa orang miskin,” kata Wahyu.

Namun, ia mencontohkan, satu keluarga dengan pendapatan cukup tetapi tinggal di daerah yang jauh dari akses pendidikan dan kesehatan tidak patut diklaim bebas dari kemiskinan. Pemerintah sepatutnya menuntaskan akar masalah pembangunan sumber daya manusia sehingga upaya mengatasi kemiskinan lebih konkret.

Komitmen serius

PBB mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam pembangunan manusia. Kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia El-Mostafa Benlamlih menilai nilai HDI Indonesia yang naik 54 persen, tahun 1980-2010, menunjukkan komitmen pemerintah memperbaiki kondisi masyarakat.

”Kemajuannya luar biasa. Hal ini juga menunjukkan komitmen serius pemerintah memperbaiki pembangunan manusia di negara ini,” ujar Benlamlih.

Penulis utama laporan HDI, Jeni Klugman, menyatakan bahwa indikator-indikator, seperti pendidikan dan kesehatan, memberikan informasi tambahan yang penting untuk memberi gambaran lebih jelas mengenai kondisi pembangunan manusia di dunia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana mengingatkan, Indonesia tidak mengalami kenaikan peringkat HDI karena metodologi yang digunakan berbeda. Metodologi yang digunakan pada HDI 2010 direvisi dengan memasukkan indikator kesetaraan jender dan kemiskinan multidimensi.

”Jangan bandingkan data per tahun karena tidak sama. Ada indikator tambahan pada HDI tahun ini,” kata Armaida.

Namun, menurut Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, validitas metodologi yang digunakan oleh HDI 2010 masih harus didiskusikan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana menerjemahkan data HDI menjadi kebijakan atau program yang konkret di pusat dan daerah.

”Ini penting karena melibatkan penyusunan anggaran. Pilihan intervensi itu yang penting dan kadang sulit diputuskan,” ujarnya. (LUK/ham)

Komitmen Antikorupsi G-20 Permudah Tuntaskan Kasus Korupsi

2010-12-01T22:58:00.000-08:00

Komitmen Antikorupsi G-20 Permudah Tuntaskan Kasus Korupsi

Jakarta (ANTARA) - Komitmen antikorupsi 20 negara-negara yang tertuang dalam "Rencana Aksi Antikorupsi G20" diyakini akan mempermudah penuntasan kasus korupsi di tanah air.

"Intinya masing-masing negara tentu punya agenda sendiri, tapi banyak langkah untuk memerangi korupsi terhambat kalau tidak ada kerjasama yang solid," kata Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar, dalam diskusi "Indonesia, G20, dan Komitmen Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan isu korupsi mengemuka di masa awal krisis keuangan global. Persoalan tidak berjalannya "good governance" membuat instansi besar di dunia terpukul oleh isu korupsi.

Sejak saat itu, menurut dia, isu antikorupsi masuk dalam tatanan G20.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa selama ini terdapat yurisdiksi hukum yang menjadi kendala saat penegak hukum di satu negara hendak menangkap koruptor atau pun aset hasil korupsi yang sudah berada di negara lain.

"Di sini lah kita perlu perkuat kerjasama global, dan G20 mencoba merumuskannya dalam sebuah Rencana Aksi Antikorupsi," ujar dia.

Ia berharap rencana aksi tersebut dapat disetujui untuk diimplementasikan dalam pertemuan berikutnya di Perancis. Sehingga seluruh 20 negara anggota G20 mau meratifikasi UNCAC.

"Kalau anggota G20 banyak yang meratifikasi rencana aksi tersebut tentu bagus. Ini menjadi tantangan agar semua mau meratifikasi, karena masih ada Jepang, Arab Saudi, dan India yang belum meratifikasi," ujar dia.

Yang jelas, G20 sepakat untuk tidak ada lagi surga yang aman bagi para koruptor.

http://id.news.yahoo.com/antr/20101130/tpl-komitmen-antikorupsi-g-20-permudah-t-cc08abe.html

Diskusi Publik : Indonesia, G 20 dan Komitmen Pemberantasan Korupsi

2010-11-26T06:44:00.000-08:00

No : 43/INFID-HR&D/INF/XI/2010 Jakarta, 25 November 2010
Lamp : 1 (satu) Lembar

Kepada Yang Terhormat :
Kawan-kawan
di Tempat.

Hal : Undangan Diskusi Publik : Indonesia, G 20 dan Komitmen Pemberantasan Korupsi

Dengan Hormat,

Baru-baru ini, di tingkat internasional ada dua peristiwa penting yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi yaitu: Pertama; The G20 Seoul Summit, diselenggarakan tanggal 11-12 November 2010, dan telah mengendorse The G20 Anti-Corruption Action Plan dan memiliki Working Group on Anti-Corruption, dimana Indonesia bertindak sebagai co-chair bersama Prancis. Kedua; International Anti Corruption Conference (IACC) ke-14 di Bangkok, Thailand yang diselenggarakan pada tanggal 10-13 November 2010. Dalam ke dua forum ini, Pemimpin Indonesia, turut menyatakan komitmennya untuk pemberantasan korupsi.

Berkaitan dengan itu, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengundang Bapak/Ibu/Sdr untuk hadir sebagai peserta pada acara Diskusi Publik, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 30 November 2010
Waktu : 13.00 – 16.00 WIB, diawali makan siang Jam 12.00 WIB
Tempat : Hotel Santika, Lantai 1 Ruang Betawi III, Jl. Petamburan Jakarta Pusat.

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami;

Don.K. Marut
Executive Director

Cc : Nawawi Bahrudin : 0815-961-3469

Sasaran Pembangunan Minimum - Wahyu Susilo

2010-09-27T07:20:00.000-07:00

Sasaran Pembangunan Minimum

*Wahyu Susilo*

Pekan lalu, Sidang Majelis Umum PBB menyelenggarakan pertemuan khusus Millennium Development Goals Summit yang dihadiri para kepala pemerintahan sedunia.

Pertemuan ini mengevaluasi perjalanan 10 tahun MDGs dan merumuskan langkah-langkah untuk memastikan komitmen global penanggulangan kemiskinan ini tercapai pada tahun 2015. Pertemuan ini juga akan memfinalisasi sebuah resolusi yang berjudul ”Keeping the Promise: United to Achieve the Millennium Development Goals”.

*Dari janji ke janji*

Membaca kritis draf revolusi dalam bentuk draft outcome document setebal 31 halaman, tak ada hal yang baru dari dokumen ini. Seperti judulnya, dokumen ini masih dipenuhi janji yang sulit dipastikan terpenuhi.

Dalam dokumen lain yang diterbitkan PBB mengenai implementasi sasaran kedelapan (Goal 8) yang berjudul ”Millennium Development Goal 8: The Global Partnership for Development at a Critical Juncture” dinyatakan negara-negara maju ingkar janji memenuhi komitmen alokasi 0,7 persen dari PDB untuk bantuan internasional (ODA) sebagai pembiayaan pencapaian MDGs.

Komitmen yang baru terealisasikan 0,31 persen. Dari delapan negara anggota G-8, hanya lima negara yang memenuhi komitmen, yaitu Swedia (1,12 persen), Norwegia (1,06 persen), Luksemburg (1,01 persen), Denmark (0,88 persen), dan Belanda (0,82 persen). Negara-negara G-8 juga ingkar janji dalam pembiayaan pencapaian MDGs di Afrika dalam skema Gleneagles Promise for Africa. Janji ini disampaikan dalam KTT G-8, Juli 2005. Komitmen menyediakan hibah untuk Afrika 50 miliar dollar AS hingga 2009 hanya terealisasi seperlima (11 miliar dollar AS). Menurut Oxfam International, janji negara-negara maju mengalokasikan bantuan hingga 25 miliar dollar AS hingga 2010 baru terealisasi kurang dari separuh (Africa Focus Bulletin, 24 Juni 2010).

Yang juga mengejutkan, draf resolusi ini tak memberikan perhatian khusus pada masalah migrasi tenaga kerja, pekerjaan yang layak, dan reforma agraria. Padahal, berdasarkan pengalaman negara-negara Dunia Ketiga, tiga masalah ini sangat berkaitan dengan berhasil tidaknya upaya penanggulangan kemiskinan.

Tersedianya lapangan kerja, kondisi kerja yang layak, serta ketersediaan pangan adalah syarat mutlak kesejahteraan rakyat. Tak adanya proposal yang progresif dalam draf resolusi MDGs Summit sekarang ini diperkirakan hanya menghasilkan capaian-capaian minimal sehingga MDGs bisa dipelesetkan sebagai ”Minimum Development Goals”.

Yang juga luput dari draf resolusi adalah kisah sukses Bolivia mengatasi pembiayaan untuk pencapaian MDGs. Laporan terpisah, MDG Gap Task Force Report 2010 menyebutkan, Bolivia berhasil mengatasi problem pembiayaan melalui dua jalan: mobilisasi sumber daya domestik dari politik nasionalisasi migas dan keberhasilan diplomasi pengurangan utang sehingga uang negara dapat dimaksimalisasi untuk program pencapaian MDGs.

*Capaian Indonesia*

Bagaimana dengan Indonesia? Patut disayangkan, dalam pertemuan penting ini Presiden Yudhoyono absen menghadirinya. Ketidakhadirannya mengesankan Presiden tidak menganggap penting MDGs sebagai paradigma kebijakan pembangunannya.

Dalam pertemuan tingkat menteri Asia Pasifik awal Agustus 2010, Indonesia dimandatkan mewakili Asia Pasifik dalam menyampaikan usulan dan evaluasi di MDGs Summit, September 2010. Mandat ini seharusnya diapresiasi dengan kehadiran langsung Presiden dan bukan mewakilkan kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Indonesia juga tidak mempersiapkan laporan yang komprehensif dan bisa diakses oleh publik mengenai keberhasilan dan hambatan pencapaian MDGs dalam 10 tahun ini. Hal ini makin memperkuat dugaan bahwa pemerintah memang tak menganggap penting momentum evaluasi 10 tahun pencapaian MDGs.

Dalam MDGs Summit ini, Marty Natalegawa menyampaikan bahwa posisi Indonesia on the track dalam MDGs. Pernyataan ini tentu tak mengejutkan. Walau berulang kali Indonesia mengklaim bahwa secara keseluruhan Indonesia on the track dalam pencapaian MDGs, klaim tersebut layak dipertanyakan. Pernyataan FAO WFP baru-baru ini, dalam laporan berjudul State of Food Insecurity in the World mengategorikan Indonesia sebagai salah satu dari tujuh negara yang paling banyak memiliki penduduk yang berkekurangan pangan adalah sangkalan terhadap klaim bahwa Indonesia bebas dari kelaparan (Goal 1).

Capaian lain yang mendapat penyangkalan adalah pada target pengurangan angka kematian ibu melahirkan. Berdasarkan Statistik Demografi Kesehatan Indonesia, terjadi penurunan angka kematian ibu melahirkan dari 307/100.000 angka kelahiran hidup menjadi 228/100.000 angka kelahiran hidup. Angka ini dibantah oleh badan-badan dunia di bawah PBB (UNDP dan WHO) dan juga lembaga keuangan internasional (ADB dan Bank Dunia) yang menyatakan kondisi sebaliknya, bahwa angka kematian ibu melahirkan di Indonesia semakin meningkat, mencapai 420/100.000 angka kelahiran hidup. Kondisi inilah yang jadi faktor penyebab kemerosotan indeks kualitas hidup manusia Indonesia tiga tahun terakhir ini.

Pemerintah gagal menempatkan MDGs sebagai perspektif pembangunan. MDGs hanya diposisikan sebagai alat ukur kuantitatif penanggulangan kemiskinan, yang seakan terpisah dari kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar warga negaranya. Lebih parah lagi, MDGs dipakai sebagai proposal pengajuan utang baru yang berpotensi memiskinkan masa depan bangsa.

*Wahyu Susilo
Program Manager International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*

REPORT ON THE ACHIEVEMENT OF THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS INDONESIA 2010

2010-09-25T19:28:00.000-07:00

REPORT ON THE ACHIEVEMENT
OF THE MILLENNIUM DEVELOPMENT
GOALS INDONESIA
2010

fulltext PDF format

The Millennium Declaration represents the consensus of the Heads of State and representatives from 189 countries achieved during meetings at the United Nations in New York in September 2000 in asserting the world’s commitment to achieve the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015. The MDGs place people as the main focus of development and include components to achieve the ultimate objective of human
development.

The Government of Indonesia has mainstreamed the MDGs in all phases of development, from planning and budgeting to implementation as provided in the Long-Term Development Plan for 2005-2025, the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) for 2004-2009 and 2010-2014, as well as the Annual Work Plans and the state budget documents. Based on pro-growth, pro-job, pro-poor and pro-environment strategies,
allocation of funds in central and local government budgets to support achievement of the MDGs targets have been increased each year. Productive partnerships with civil society organizations and the private sector have also contributed to accelerating achievement of the MDGs.

The Report on the Achievement the Millennium Development Goals in Indonesia 2010 is the sixth national report prepared. The first report was published in 2004, and it was subsequently followed by the publication of reports in 2005, 2007, 2008 and 2009. This report aims to provide information on the progress achieved by Indonesia to 2010, and also to demonstrate the nation’s commitment to accomplishing the goals of the Millennium Declaration of the United Nations of 2000.

Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia

2010-09-25T19:20:00.000-07:00

Peta Jalan Percepatan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Milenium
di Indonesia
tahun 2010

selengkapnya format PDF

Sepuluh tahun yang lalu, pada bulan September tahun 2000, saat berlangsungnya pertemuan Persatuan Bangsa-Bangsa di New York, Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara menyepakati Deklarasi Milenium yang menegaskan kepedulian utama secara global terhadap kesejahteraan masyarakat dunia. Tujuan Deklarasi yang disebut Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals-MDGs) menempatkan manusia sebagai focus utama pembangunan dan mengarti kulasi satu gugus tujuan yang berkaitan satu sama lain ke dalam agenda pembangunan dan kemitraan global. Setiap tujuan dijabarkan ke dalam satu sasaran atau lebih dengan indikator yang terukur.

Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang, Tujuan Pembangunan Milenium digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan, strategi, dan program pembangunan. Pemerintah Indonesia telah mengarus-utamakan MDGs dalam pembangunan sejak tahap perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaannya. Hal ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 dan 2010-2014, dan Rencana Kerja Tahunan berikut dokumen anggarannya. Berlandaskan strategi pro-growth, pro-jobs, pro-poor dan pro-environment, alokasi dana dalam anggaran pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran MDGs terus meningkat setiap tahunnya. Di samping itu, kemitraan produktif Pemerintah dengan organisasi masyarakat madani dan sektor swasta mempunyai kontribusi penting terhadap percepatan pencapaian MDGs.

Watchdog to Govt: Want to Keep Workers Here? Give Them Jobs

2010-09-25T18:58:00.000-07:00

http://www.thejakartaglobe.com/indonesia/watchdog-to-govt-want-to-keep-workers-here-give-them-jobs/397993

Watchdog to Govt: Want to Keep Workers Here? Give Them Jobs
Dessy Sagita & Ismira Lutfia | September 24, 2010

The Indonesian government would prevent Indonesians from working illegally abroad if it provided them with alternative jobs here, the National Commission on Violence Against Women said on Friday.

The call comes after a 26-year-old Indonesian from East Java, identified only as WF, went to Malaysia illegally in February and was found abandoned in a park in Penang last week, allegedly tortured and raped by her Malaysian employers.

An Indonesian ban on sending migrant workers to Malaysia is still in force.

“The fact is that many of these women are breadwinners of their family, therefore even during the moratorium, many of these migrant workers prefer to enter Malaysia illegally,” said Yuniyanti Chuzaifah, head of the Komnas Perempuan commission.

Yuniyanti said that if the workers entered a country illegally, it would be a lot harder for the government to provide them with protection. She said commission data showed that more than 2,700 Indonesian migrant workers were deported from Malaysia every month. She said deportation was a serious threat because workers were often left only at the countries’ borders.

“If they were dropped off at a country’s border, they could easily become subject of human trafficking, because many times those workers do not have enough money to go back to their hometown. In this vulnerable state, the women are also prone to sexual and physical abuse threat.”

Sri Nurherwati, another member of the commission, said the ban on sending migrant workers should pressure other countries to strengthen their workers’ protection system.

“The moratorium gives us a bargaining power, but it has to be a temporary policy only because the government should not ban people from their right to seek work abroad,” she said.

Yuniyanti said the government should only send Indonesians to countries which have workers’ protection system already in place.

According to the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), Malaysia is the country with the biggest number of Indonesian workers, estimated at more than 1.2 million. The figure did not include those who enter the country illegally and without any document.

The commission also reported that at least 1,000 Indonesian workers face legal problems every year and 60 percent of the cases were about unpaid salaries.

Wahyu Susilo, a migrant worker analyst from the International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), said the moratorium has been ineffective and has failed to stem the flow of migrant workers to Malaysia since only Indonesia implemented it.

He said the Malaysian government should also ban its citizens from hiring Indonesian domestic workers, before the two countries agree on a new memorandum of understanding on migrant workers.

“Without a ban from the Malaysian side, they would not deny entry to Indonesian workers and it would be business as usual, they will keep hiring them as domestic workers,” he said.

Muchamad Cholily, chairman of the East Java chapter of the Indonesian Migrant Workers Union, previously estimated that about 5,000 Indonesians still illegally enter Malaysia to work each month despite the ban.

Infid and Migrant Care, a non government group advocating migrant workers’ rights, staged a rally on Thursday in front of the Malaysian Embassy to call on the Malaysian government to forbid its citizens from employing Indonesian domestic workers.

“But we will also write a formal letter [to the Malaysian government] and bring this issue up at the upcoming Asean Summit in October,” Wahyu said.

--

Pencapaian Target MDGs, Pemerintah Lakukan Kebohongan Publik

2010-09-23T21:08:00.000-07:00

Pencapaian Target MDGs, Pemerintah Lakukan Kebohongan Publik

Suara Pembaruan, 23 September 2010

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=25369

[JAKARTA] Klaim pemerintah atas pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) akan lebih cepat, adalah suatu kebohongan publik dan manipulatif. Apa yang disampaikan pemerintah di forum dunia itu kebalikan dengan fakta di dalam negeri.

Demikian rangkuman pendapat Ketua Devisi Jaringan dan Kampanye International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) atau Forum LSM Internasional untuk Pembangunan Indonesia, Wahyu Susilo dan pakar kesehatan, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat peduli kesehatan Prof Hasbullah Thabrany di Jakarta, Kamis (23/9). Keduanya menanggapi klaim Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di KTT Majelis Umum PBB bahwa pencapaian MDGs di Indonesia akan lebih cepat.

Menurut Hasbullah, untuk ahun 2015 yang paling sulit dicapai Indonesia adalah menurunkan angka kematian ibu. Kematian ibu dalam proses melahirkan masih tertinggi di Asia, yakni 228/100.000 kelahiran, jauh di bawah target, yakni 102/100.000 kelahiran.

Karena itu, sebaiknya pemerintah jangan terlalu percaya diri dan mengeluarkan pernyataan berlebihan kepada dunia internasional bahwa capaian MDGs di Indonesia akan lebih cepat. Menurut Hasbullah, banyak pernyataan dan publikasi di level internasional cenderung tidak sesuai dengan data di lapangan.

Pemerintah Indonesia tidak berani mengatakan kenyataan dan sering memanipulasi angka. “Overstatement padahal, belum tentu terjadi. Yang jadi masalah besar, Indonesia tidak berani mengatakan apa saja. Sebab, mereka tidak akan tercapai atau tidak. Pemerintah kita juga pintar cari alasan,” katanya.

Semu
Misalnya, soal kemiskinan yang menjadi sorotan utama dunia internasional, pemerintah mengakali angka penurunannya kepada pejabat internasional, padahal kenyataannya semu. Dia menambahkan, Indonesia bisa mencapai MDGs tahun 2015 dengan program percepatan, antara lain dengan efisiensi anggaran internasional dan APBN.

”Anggaran kesehatan harus 90% langsung diterima oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan, seperti vaksin dan obat,” katanya.

Berdasarkan sejumlah survei, 70%-80% anggaran daerah habis terserap untuk gaji dan perjalanan dinas pejabat. “Pemerintah harus menggunakan jaringan swasta, dokter, dan bidan praktik, maka secara teknis efisien. Selain itu, harus ada pengawasan dari masyarakat madani, seperti ICW, wartawan, dan universitas karena korupsi bisa mengancam,” katanya.

Selain itu, program persalinan gratis bisa membantu. Sebab, tingginya angka kematian ibu, antara lain disebabkan oleh persalinan yang tidak ditangani oleh tenaga kesehatan. Hanya saja hasilnya belum bisa dipastikan dan harus dievaluasi karena baru dilaksanakan tahun depan.
Wahyu Susilo mengatakan, pernyataan Pemerintah Indonesia di KTT PBB tidak berisi. Berbeda dengan negara lain yang tidak hanya menyampaikan kemajuan, tetapi juga hambatan yang dihadapi dan menwarkan solusi politik yang konkret.

“Indonesia bicara seolah-olah tidak ada hambatan pelaksanaan MDGs, terlihat optimistis semua, padahal realitasnya di dalam negeri terbalik,” ujarnya.

Pernyataan Menlu, yang mengatakan program MDGs telah melibatkan banyak sektor, adalah kebohongn publik. Sebab, selama ini Pemerintah Indonesia hanya menganggap MDGs bukan program nasional, tetapi sebagai proyek yang dijadikan bahan untuk mendapatkan utang baru dari dunia internasional.

“MDGs itu bisa dijual agar Indonesia dapat utang baru. Ini kontraproduktif dengan prinsip-prinsip MDGs, yang mengacu pada bagaimana kapasitas domestik untuk melakukan upaya-upaya seperti itu,” ucapnya.

Dia juga mengkritisi pernyataan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya peningkatan akses terhadap air, kebersihan, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, tidak masuk akal dan terbalik dari kenyataan.

Meski tidak memiliki sanksi hukum yang mengikat, namun katanya, pernyataan tersebut, bisa menurunkan kepercayaan dunia internasional terhadap kejujuran Indonesia dalam menyampaikan informasi. [D-13]

Indonesian workers face execution in Malaysia

2010-08-31T21:59:00.000-07:00

- CathNews Asia - http://www.cathnewsasia.com -

http://www.cathnewsasia.com/2010/08/30/indonesian-workers-face-execution-in-malaysia/
Indonesian workers face execution in Malaysia

Posted By cnanewsletter On August 30, 2010 @ 8:12 am In Asian News, Indonesia, Malaysia | No Comments

Indonesian Church spokesmen and a group of NGOs have criticized the government over its apparent lack of concern for hundreds of imprisoned migrant workers who face the death penalty in Malaysia.

The International NGO Forum on Indonesia Development [1], Migrant Care [2] and theCommission for Disappeared and Victims of Violence [3] have compiled a list of 345 Indonesian migrant workers who await execution for crimes such as murder and drug trafficking, ucanews.com reports.

The government claims the figure is lower at 177 but Father Serafin Danny Sanusi of the Indonesian Bishops’ Commission for Justice and Peace believes that this typifies its indifference. “It shows that the government doesn’t intend to protect its citizens,” he said.

He also pointed out that Indonesian workers in other countries face similar fates. “In Arabian countries, Indonesians have died after receiving the death sentence. But the government hasn’t publicized their case.”

“It’s really an irony that these overseas workers, who contribute six billion rupiahs to national revenue, are not appreciated,” he said.

Wahyu Susilo, the Catholic program manager of Infid, an NGO, said he is pessimistic that the government provides accurate data on the number of Indonesian workers who are persecuted, raped or underpaid.

He also criticized Indonesia’s Minister of Law and Human Rights for his attitude to the workers sentenced to death in Saudi Arabia when he said there were “only 12.”

SOURCE

Hundreds of Indonesian workers face execution [4] (ucanews.com)

REHABILITASI MENTAL

2010-08-31T21:54:00.000-07:00

* Rabu, 1 September 2010 | 09:51 WIB

http://www.surya.co.id/2010/09/01/rehabilitasi-mental.html

REHABILITASI MENTAL

Prof Dr Bambang Satriya SH MH
Guru Besar dan Dosen di Universitas Machung Malang

Masihkah kita layak menyebut diri sebagai elemen strategis Indonesia, manakala di negeri jiran ada pahlawan-pahlawan devisa yang harus ngotot berjuang membebaskan dirinya dari kemungkinan jeratan hukuman mati?

Menurut Migrant Care bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta Infid, bahwa sejumlah 345 WNI di Malaysia yang terancam hukuman mati dengan tuduhan narkoba dan pembunuhan. Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengungkapkan, dari 345 WNI yang terkena hukuman mati itu sebanyak tujuh orang sudah dieksekusi.

Saat para TKI bisa menyetorkan uang atau mengirimkan jerih payahnya bekerja di Malaysia atau negara-negara lain yang nilainya triliunan rupiah, mereka disebut pahlawan devisa. Namun, saat mereka harus antre dalam penuntasan proses hukum yang mengancamnya dengan hukuman mati, apa yang sudah diperbuat oleh negara untuk mereka? Sudahkah negara benar-benar peduli pada pahlawan devisa itu?

Tuduhan banyak dialamatkan pada elemen pemimpin Indonesia yang dinilai kehilangan mental keindonesiaannya. Jika mereka memang punya komitmen yuridis dan kemanusiaan terhadap rakyatnya yang sedang berjuang memperbaiki taraf hidupnya di negara lain, semestinya, langkah taktis, cepat, dan berani selalu ditunjukkannya.

Tuduhan publik kalau pemerintah kurang cekatan dalam menangani warganya yang bermasalah secara hukum di negara lain bukan tanpa alasan. Sudah sangat sering pemerintah (negara) terlambat mendengar kalau ada warganya yang akan dihukum mati. Bahkan tidak jarang, pemerintah baru mendengar ada warga negara Indonesia yang bermasalah secara hukum, setelah warga ini sudah dieksekusi mati oleh pengadilan Malaysia.

Dalam ranah yuridis, idealnya pemerintah bertindak cekatan dalam menangani kasus warga negara Indonesia yang bermasalah secara hukum di negara lain, pasalnya sistem peradilan pidana yang dijalani warga bermasalah ini, seperti yang berlaku di Malaysia, tidak bersifat inklusif dan akuntabel. Dalam ranah penyelidikan dan penangkapan, misalnya, aparatnya tidak bersifat terbuka.

Pembelaan Negara

Perlu dipahami bahwa Malaysia merupakan salah satu tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia karena faktor geografis dan kemudahan bahasa. Sedikitnya 2,2 juta tenaga kerja Indonesia ada di negeri jiran ini, dengan 1 juta di antaranya bekerja tanpa dokumen resmi serta rentan menjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Memang selama ini, warga yang tak berdokumen di negara lain sering menjadi sasaran politik tumbal secara ekonomi dan yuridis. Dalam ranah ekonomi, mereka dikorbankan oleh majikan atau korporasi dengan cara dibayar murah atau dieksploitasi dengan upah sangat rendah, sementara secara yuridis, mereka dijadikan sasaran pencarian oleh aparat bilamana terjadi tindak kejahatan.

Meski sebagai pekerja liar atau tak berdokumen resmi, namun mereka tetaplah warga negara Indonesia, yang mempunyai hak-hak asasi manusia, seperti hak mendapatkan pembelaan atau bantuan hukum sejak penangkapan, hak diperlakukan secara manusiawi, berkeadaban, dan berkeadilan, dan hak dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang wajib ditegakkan atau dilindungi.

Penghormatan tersebut dapat terbaca dalam Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Produk yuridis (UU HAM) menyebut bahwa setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Instrumen yuridis dan HAM itu menunjukkan bahwa proses peradilan yang diimplementasikan oleh negara yang banyak bermasalah secara hukum seperti di Malaysia, seharusnya menjadi pekerjaan istimewa bagi pemerintah Indonesia. Dari lembaga peradilan Malaysia yang berpola eksklusif dan sepak terjangnya yang sering menciptakan ”atmosfer panas” secara politik, menjadi beban berat bagi warga yang bermasalah secara hukum.

Lebih dari 300 warga negara yang terancam hukuman mati itu tidaklah sedikit. Lihatlah upaya pemerintah Filipina jika ada seorang warga negara ini bermasalah secara hukum, apalagi sampai terancam hukuman mati, negara langsung turun tangan, baik menggunakan saluran diplomasi maupun menunjuk lawyer andal. Sikap pemerintah Filipina atau negara lain yang cekatan sudah selayaknya diteladani pemimpin Indonesia yang kehilangan atau terdistorsi jiwa keindonesiaannya. Jika pemimpin memang benar-benar berjiwa keindonesiaan, tentulah anak bangsa ini tidak dibiarkan menjadi pahlawan devisa yang sia-sia.

Pemimpin berjiwa keindonesiaan merupakan sosok pemimpin yang memahami derita rakyatnya yang sedang memperjuangkan nasibnya. Kalau mereka terabaikan dalam memperjuangkan (membebaskan) jeratan sanksi hukuman mengerikan atau dibiarkan sendirian berjihad melawan ancaman hukuman mati yang akan menimpanya, berarti pemimpin negeri ini semakin kehilangan keindonesiaannya. Pemimpin demikian harus direhabilitasi mentalitasnya.

Proses peradilan yang mengancam TKI dengan hukuman mati, tidak gampang ”dilawan” oleh komunitas pekerja kelas bawah yang secara umum kurang paham norma yuridis, sehingga jika mereka tidak mendapatkan bantuan hukum dari negara secara memadai, maka agenda buram gugurnya pahlawan devisa akan benar-benar tertulis dalam sejarah kehidupan negeri ini. Mereka bukan menjadi korban eksekusi dari sistem peradilan negara lain, tetapi sejatinya sebagai korban mental pemimpin yang kehilangan nyali nasionalismenya.n

Dibaca: 20 kali

Seakan Bukan Manusia Oleh: Wahyu Susilo

2010-08-29T21:04:00.000-07:00

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2010/08/30/index.shtml?ArtId=010_003&Search=Y

Seakan Bukan Manusia

Oleh: Wahyu Susilo

Sengaja judul diatas saya kutip dari versi bahasa Indonesia laporan Human Rights Watch mengenai situasi buruh migran (terutama dari Asia) yang bekerja di Saudi Arabia yang berjudul “As If I Am Not Human”. Laporan ini berkisah soal nasib buruh migran (terutama pekerja rumah tangga) di Saudi Arabia yang kondisinya sangat buruk. Tidak terlindungi dalam hukum perburuhan, dibayar dengan upah rendah sementara bekerja hampir sepanjang hari. Realitas kekerasan dan perkosaan adalah kisah harian yang tak putus-putus.

Namun tulisan kali ini, walau tetap berkait dengan cerita muram para buruh migran, akan lebih menggambarkan betapa negara ini juga memperlakukan warga negaranya yang sedang bekerja dan menghadapi masalah di luar negeri hanya sekedar angka, seakan bukan manusia.

Sepanjang pekan ini, masalah ancaman hukuman mati yang dihadapi oleh ratusan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia mengusik keprihatinan publik setelah tiga lembaga hak asasi manusia (Migrant CARE, Kontras dan INFID) menyampaikan laporan yang menyebutkan setidaknya ada 345 warga negara Indonesia harus menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia dengan berbagai tuduhan antara lain pembunuhan, perampokan dan pengedaran narkotika (ganja).

Tentu saja laporan ini makin mengusik kegerahan publik yang juga sedang disuguhi manuver arogansi Malaysia dan lembeknya diplomasi Indonesia dalam sengkarut penangkapan aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau serta dugaan pelanggaran perbatasan aparat polisi Malaysia.

Laporan ini tentu saja juga mengusik rutinitas dan ketenangan kerja para pejabat publik yang baru saja mensuplai data-data keberhasilan program instansinya masing-masing untuk bahan pidato yang disampaikan oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Agustus 2010.

Tentu bukan datang dari atas langit, tiga lembaga hak asasi manusia (Migrant CARE, Kontras dan INFID) menyampaikan data-data mengejutkan tersebut ke publik. Sebelumnya Kontras Aceh menerima surat permintaan dari keluarga Tarmizi dan Bustaman, 2 warga negara Indonesia asal Aceh yang menerima vonis mati dari Supreme Court Malaysia pada tanggal 18 Agustus 2010. Vonis tersebut adalah putusan final dan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Dengan demikian jumlah orang yang menghadapi eksekusi mati semakin bertambah, karena pada tahun 2007, Kontras, Migrant CARE dan INFID juga mempersoalkan tingginya jumlah warga negara Indonesia asal Aceh yang terancam hukuman mati. Laporan ini bahkan disampaikan sendiri oleh Gubernur NAD Irwandi Yusuf yang kemudian membentuk tim khusus untuk menginvestasi dan mengadvokasi kasus tersebut.

Sementara itu Migrant CARE juga aktif menerima pengaduan kasus ancaman hukuman mati yang dialami oleh buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dalam kasus Adi bin Asnawi yang akhirnya dibebaskan pada tanggal 10 Januari 2010, Migrant CARE menjadi kuasa hukum keluarga Adi bin Asnawi. Berdasar informasi Adi bin Asnawi, kasus ancaman hukuman mati bukan hanya menimpa dirinya. Teman-teman sepenjaranya juga ada yang mengalaminya.

Tingginya jumlah warga negara Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati hingga mencapai ratusan, tentu tak bisa lagi dikatakan sebagai kasus tetapi sudah merupakan kejadian yang sistematik. Untuk itu diperlukan upaya politik untuk mengakhirinya. Diperlukan adanya eksaminasi dari proses peradilan Malaysia yang menghasilkan vonis mati tersebut serta evaluasi dari proses pembelaan hukum dan diplomasi yang memang sangat lembek ketika berhadapan dengan Malaysia.

Berdasarkan pengalaman mengadvokasi kasus-kasus buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati, masalah utama yang dihadapi adalah arus informasi dan komunikasi serta kualitas diplomasi. Hingga saat ini Indonesia belum mampu mendesak Malaysia menjalankan mandatory consuler notification (MCN) yang menjadi instrumen penting hubungan diplomasi. MCN ini adalah kewajiban pemberitahuan kepada negara asal jika ada warga negara asing menghadapi masalah hukum di negara tujuan dengan ancaman hukuman yang berat. Dengan demikian, pihak perwakilan RI di Malaysia memang harus kerja keras untuk memantau WNI yang bermasalah dengan hukum di Malaysia.

Kondisi tersebut diperparah dengan tidak lancarnya saluran informasi dan komunikasi dari pihak perwakilan RI ke Jakarta serta pihak perwakilan RI ke keluarga WNI yang mengalami masalah hukum di Malaysia. Dalam kasus ancaman hukuman mati, banyak keluarga WNI yang memperoleh informasi dan berita anggota keluarganya yang terancam hukuman mati di Malaysia bukan dari informasi resmi pemerintah Indonesia. Sebagian besar menerima informasi dari media massa, komunikasi langsung melalui surat atau hubungan telepon dan pemebritahuan dari rekan sekerja. Baru setelah kasusnya muncul di media massa, pemerintah RI bergegas menghubungi keluarga.

Keterlambatan pihak perwakilan RI mengetahui WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati mengakibatkan tidak maksimalnya upaya pembelaan hukum di tingkat litigasi sehingga banyak putusan vonis hukuman mati di pengadilan tingkat pertama makin diperkuat dengan vonis tetap oleh Mahkamah Agung Malaysia.

Dengan situasi kesemrawutan seperti itu sangat mustahil diperoleh data yang memadai mengenai situasi warga negara Indonesia yang menghadapi masalah hukum di Malaysia, terutama hukuman mati. Dan bukan hal yang mengherankan apabila kemudian pihak negara terkejut dan mempertanyakan kebenaran data tersebut. Pihak istana kepresidenan bahkan meminta langsung data-data yang disampaikan oleh tiga lembaga HAM tersebut. Data inilah yang kemudian menjadi acuan dalam sidang kabinet yang berlangsung secara berturut-turut pada tanggal 23-24 Agustus 2010. Presiden memerintahkan semua menteri terkait menyelesaikan secara tuntas masalah ini.

Apa yang terjadi sesudahnya? Alih-alih bertindak proaktif dan jujur mengakui kelemahannya, para menteri dan pejabat lainnya malah sibuk mencari dalih dan sebisa mungkin membantah data yang ada. Ada yang menuding data yang disampaikan 3 lembaga tersebut data lama, ada yang balik mempertanyakan apakah perlu membela warga negara yang melakukan pembunuhan dan mengedarkan narkotika serta alasan-alasan lain yang sebenarnya menunjukkan kekerdilan mereka. Faktanya selama ini instansi terkait tak pernah menyetor dan mempublikasikan data mengenai ancaman hukuman mati terhadap warga negara Indonesia di Malaysia sebagai wujud tanggungjwab kinerja mereka.

Langkah akhir yang dilakukan adalah dengan mengkoreksi data dengan menyebut angka yang lebih kecil. Tindakan ini adalah langkah aman ketika tak mampu lagi membantah bahwa ada banyak warga negara Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati. Kutipan surat kabar berbahasa Inggris The Jakarta Post tanggal 25 Agustus 2010 yang berbunyi: Only 70 on death row in Malaysia: Govt” menegaskan bahwa negara telah menganggap warga negaranya yang terancam hukuman mati hanyalah angka, seakan bukan manusia. Dengan menyebut kata “hanya” nampak benderang terlihat bahwa harkat manusia sama sekali tak dihargai. Kata “hanya” juga memiliki konotasi merendahkan, misalnya dalam kalimat: “Dia bukan pejabat, dia hanya pegawai biasa”.

Ketika para pejabat telah terperangkap dengan cara pandang meremehkan nyawa warga negara yang terancam hukuman mati dan telah dipenuhi prasangka bahwa mereka adalah pembunuh dan pedagang narkotika, akan sulit baginya secara jernih merumuskan langkah dan tindakan untuk pembelaan dan diplomasi.

============================================

Wahyu Susilo, Policy Analyst Migrant CARE dan Program Manager INFID

WNI dan Ancaman Hukuman Mati di Malaysia - Wahyu Susilo

2010-08-25T22:18:00.000-07:00

Artikel Kompas 26 Agt 2010:

WNI dan Ancaman Hukuman Mati di Malaysia

Wahyu Susilo

Akhir pekan lalu, Migrant Care, Infid, dan Kontras mengeluarkan seruan keprihatinan atas kian banyaknya jumlah warga negara Indonesia di Malaysia yang menghadapi ancaman hukuman mati.

Seruan keprihatinan ini dibuat setelah vonis mati Supreme Court Malaysia terhadap dua WNI pada 18 Agustus lalu. Menurut ketiga organisasi itu, setidaknya 345 WNI terancam hukuman mati atas tuduhan terlibat pembunuhan, perampokan, dan pemilikan atau pengedaran narkotika. Bahkan, menurut Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia Tatang B Razak, jumlah WNI yang terancam hukuman mati sudah mendekati 400 orang (Koran Tempo, 22/8). Mereka adalah buruh migran, TKI, tapi ada juga yang berstatus pengungsi, terutama yang berasal dari Aceh.

Besarnya jumlah WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia semakin menambah kegeraman masyarakat atas sikap lembek Pemerintah Indonesia dalam diplomasi politik dengan Malaysia yang dalam pekan terakhir ini kembali memanas. Akhirnya atas desakan berbagai kalangan, termasuk politikus di DPR, awal pekan ini Presiden SBY menggelar sidang kabinet dengan salah satu topik tentang penyelesaian kasus ancaman hukuman mati terhadap 345 WNI.

Pada sidang kabinet itu, semua menteri yang terkait dengan persoalan ini diminta berkoordinasi menyelesaikan masalah. Namun, apa yang mereka lakukan? Alih- alih melacak akar masalah, para menteri sibuk cari argumentasi membantah data WNI yang terancam hukuman mati. Menlu, Mennakertrans, dan Ketua BNP2TKI mengoreksi data bahwa WNI yang terancam hukuman mati ”hanya” 177, ”bukan” 345.

Lain lagi Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Ia melansir data WNI di Arab Saudi yang terancam hukuman mati ”hanya” 12 orang. Memilukan sekali, nyawa WNI dianggap angka belaka, bukan manusia. Pertanyaan pokoknya: apa yang telah mereka lakukan ketika mengetahui angka-angka itu? Jika tak terserang amnesia, seharusnya pemerintah tak kelabakan ketika data ratusan WNI di Malaysia terancam hukuman mati tersiar ke publik.

Data yang dilansir Migrant Care, Infid, dan Kontras dikompilasi dari laporan KBRI Malaysia, Liaison Officer Polri Kuala Lumpur, NCP Interpol, dan laporan keluarga. Mestinya pemerintah tahu persis data itu, mestinya juga diketahui para petinggi RI, apalagi sang presiden.

Pemerintah memang lebih suka menyajikan data yang menunjukkan keberhasilan pembangunan ketimbang menampilkan wajah muram pembangunan. Dalam soal migrasi tenaga kerja, pemerintah sangat tahu jumlah remitansi yang dikirim buruh migran hingga digit terakhir dan tak pernah lupa minta iuran 15 dollar AS kepada calon buruh migran untuk disumbangkan ke APBN sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Namun, jangan harap pemerintah mampu menjawab berapa buruh migran yang dianiaya, diperkosa, dan dibayar rendah upahnya. Hingga kini pun negara tak pernah mengeluarkan statistik: berapa buruh migran kita yang meninggal dan menghadapi ancaman hukuman mati?

Dalam upaya pembebasan buruh yang menghadapi hukuman mati, kita selalu mengambil contoh advokasi model Filipina. Kisah heroik pembelaan Pemerintah Filipina terhadap Sarah Balabagan dan Flor Contemplacion selalu jadi rujukan. Teladan negara lain penting dipelajari, tapi sering kita lupa, Indonesia pernah punya kisah sukses membebaskan buruh migran dari ancaman hukuman mati.

Diplomasi tingkat tinggi

Semasa menjadi presiden, Gus Dur berhasil membebaskan Siti Zaenab (PRT migran Indonesia) dari eksekusi mati di Arab Saudi melalui diplomasi politik tingkat tinggi: berkomunikasi langsung dengan Raja Fahd. Berkat Gus Dur pula dan dilanjutkan SBY, Suhaidi bin Asnawi, buruh migran Indonesia yang divonis mati di Malaysia, dibebaskan dan sekarang menghirup udara bebas di Lombok, kampung halamannya.

Peran perwakilan RI di luar negeri sangat signifikan membela WNI yang terancam hukuman mati. KBRI di Singapura berhasil meloloskan lima PRT migran Indonesia dari ancaman hukuman mati karena sangat proaktif dalam pembelaan hukum dan pemantauan proses peradilan. KBRI Singapura juga relatif terbuka: bahkan mengajak organisasi pembela buruh migran bahu-membahu dalam kampanye pembebasan.

Sikap berbeda ditunjukkan KBRI Arab Saudi dan Malaysia (terutama saat di bawah Dubes Rusdiharjo). Mereka sangat tertutup soal buruh migran yang terancam hukuman mati dan pasif membela di peradilan. Pada pertemuan antara Presiden SBY dan keluarga Suhaidi bin Asnawi (penulis jadi pendamping keluarga), Mei 2005 di Wisma Duta RI Kuala Lumpur, Rusdiharjo gelagapan ketika diminta SBY menjelaskan kasus ini.

Di kemudian hari dia tersangkut korupsi pungli perpanjangan paspor WNI dan divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Untuk memperkuat diplomasi pembelaan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri, perlu pemimpin yang berani pasang badan untuk diplomasi tingkat tinggi, perwakilan RI dengan diplomat proaktif, dan pelibatan dukungan masyarakat sepenuhnya.
###
Wahyu Susilo Manajer Program di Infid

Partai Demokrat -Golkar Debat Soal Malaysia di Rapat Paripurna DPR

2010-08-25T03:53:00.000-07:00

Partai Demokrat -Golkar Debat Soal Malaysia di Rapat Paripurna DPR
Posted in Berita Utama by Redaksi on Agustus 25th, 2010

SINAR INDONESIA BARU
http://hariansib.com/?p=137548

PARIPURNA DPR: Menteri Keuangan Agus Martowardojo (tengah bawah) beserta jajarannya mengahadiri rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8). Paripurna digelar dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2011.
Jakarta

Dua partai besar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbeda pendapat terkait sikap Indonesia terhadap Malaysia. Golkar mendesak Pemerintah keras terhadap Malaysia, Partai Demokrat sebaliknya.

“Interupsi pimpinan, kami dari FPG mengajak kita sebagai wakil rakyat untuk mendesak Pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia,” ujar anggota Komisi I DPR dari FPG Tantowi Yahya, menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8).

Tantowi kembali menyerukan kekecewaan Golkar atas kegagalan diplomasi Pemerintah menghadapi Malaysia. Kasus penangkapan tiga petugas DKP Kepri, dianggap Tantowi sudah sangat merendahkan martabat bangsa.
“Kami mendesak bahwa persoalan kehormatan Indonesia tidak bisa ditukar apapun,” tegas Tantowi.

Pandangan FPG tersebut ditolak mentah-mentah oleh FPD DPR. FPD DPR memilih mempercayakan penyelesaian konflik Indonesia-Malaysia secara kekeluargaan.

“Kita akan mengundang petugas KKP, diharapkan ini bisa menyelesaikan masalah. Mengingat Malaysia adalah negara sahabat, negara serumpun yang harus saling menghormati,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR dari FPD Hayono Isman, membantah Tantowi.

Hayono mengajak anggota DPR mempercayai pekerjaan Pemerintah. Menurutnya DPR seharusnya mendukung kinerja Pemerintah.

“Sudah seharusnya kita mendukung dan mensukseskan kebijakan Pemerintah,” jelasnya.

345 TKI SEGERA DIHUKUM MATI PEMERINTAH KOK BARU BEREAKSI

Malaysia betul-betul menjengkelkan. Setelah insiden penangkapan pejabat kelautan Indonesia, negeri jiran ini kembali bikin panas karena menjatuhkan hukuman mati kepada 345 pekerja Indonesia di sana.

Mahkamah Agung Malaysia menetapkan vonis mati terhadap ratusan TKI itu karena diduga terlibat dalam berbagai kasus, yakni narkoba, pembunuhan dan pemerkosaan. Di antara mereka, ada yang terkait pembunuhan karena diperlakukan kejam oleh sejumlah majikannya di Malaysia. Tapi, ada juga yang menjual narkoba karena terdorong faktor ekonomi. Misalnya, ada dua warga asal Aceh, yakni Bustaman bin Bukhari dan Tarmizi bin Yakub divonis mati karena membawa ganja dalam jumlah besar. Rencananya, eksekusi terhadap mereka akan dilakukan dengan cara digantung.

Desakan agar pemerintah menuntut pembebasan terhadap para pelaku itu disampaikan tiga lembaga nirlaba, yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), INFID, dan Migrant Care. Ketiga organisasi itulah yang melansir data yang mengungkapkan terdapat 345 warga Indonesia terancam hukuman mati di Malaysia.

Terhadap ratusan TKI yang bakal mati di tiang gantungan ini, Istana baru bereaksi Senin. Saat rapat kabinet, Presiden SBY membahas khusus hal itu.

Soal Malaysia, Presiden memerintahkan instansi terkait segera bertindak. Kementerian Luar Negeri harus membantu memperjuangkan keadilan dalam proses hukum yang sepenuhnya dilakukan pemerintah Malaysia.
“Soal nasib WNI yang tengah menunggu hukuman mati, ini menjadi isu utama. Tadi pagi (kemarin), saya sudah berkomunikasi dengan Menlu (Marty Natalegawa) membahas masalah ini”, kata SBY, saat membuka rapat kabinet.

Presiden meminta agar nasib 345 TKI itu diperjuangkan dengan gigih guna mendapatkan keringanan hukuman. Kasus seperti ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, kata Presiden, sudah beberapa kali ada WNI di luar negeri yang juga bernasib serupa dan bisa diperjuangkan untuk mendapatkan keringanan hukuman.

“Saya sering turun langsung untuk meminta keringanan hukuman bagi WNI yang terbelit hukum di negara lain. Saya mau ini (345 WNI) juga diurus dengan gigih. Saya tidak mau ada perlakuan tidak adil dalam proses hukuman yang sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Malaysia”, lanjutnya.

Menurutnya, permintaan keringanan hukuman adalah hal wajar dalam kancah internasional. Pemerintah Indonesia pun seringkali diminta meringankan hukuman bagi warga negara asing yang bermasalah hukum di Indonesia. Namun, prinsipnya harus ada sikap saling menghormati terhadap sistem hukum di tiap negara.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa berjanji akan membentuk tim khusus menangani kasus seratusan WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia. Tim itu akan ditugasi untuk memberikan bantuan hukum yang maksimal kepada para pekerja Indonesia itu.

“Tim terdiri dari Kemenkum HAM dan Kemenlu untuk konsolidasinya”, kata Marty usai menghadiri sidang paripurna kabinet. Seperti yang sudah-sudah, tim akan menempuh jalur dan mekanisme diplomasi agar hukuman mati itu dapat dibuat lebih ringan. “Namun semua tetap dalam koridor menghormati aturan hukum di negara yang bersangkutan”, sambung Marty.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengakui, langkah diplomasi Indonesia lemah. Itu bisa dilihat dari penanganan kasus-kasus TNI, pemerintah tidak bisa memberikan jaminan dan pembelaan.

INDONESIA AKAN MOHON AMPUNAN KE MALAYSIA

Direktur Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri Teguh Wardoyo menjelaskan bahwa saat ini Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur sedang meminta data dan berkas dari pengacara.

Bersama dengan pengacara, mereka akan menyusun permohonan pengampunan kepada Yang Dipertuan Agong.
Teguh menegaskan, info terakhri aygn diterima dari pemerintah Malaysia, jumlah narapidana hukuman mati asal Indonesia adalah 70 orang.

“Info terakhir dari Jabatan Penjara Malaysia per 12 Agustus 2010 ada 70 bantuan hukuman mati di seluruh penjara Malaysia”, kata Teguh ketika dihubungi SH, Selasa (24/6).
Saat ditanya apakah jika mendapat pengampunan maka para narapidana akan dipulangkan ke Indonesia, Teguh mengatakan bahwa langkah yang terbaik sedang diupayakan. “Minta dukungan dan doanya”, katanya melalui layanan pesan singkat (SMS). Teguh sendiri saat ini sedang berada di Kinabalu, Sabah, Malaysia dalam rangka mengurusi masalah tenaga kerja Indonesia (TKI).

KURIR NARKOBA

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) telah membentuk Satuan Tugas Tenaga Kerja Indonesia (Satgas TKI) terkait banyaknya TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia. Langkah pertama yang dilakukan Satgas TKI adalah melakukan verifikasi data tentang jumlah TKI yang tersangkut kasus pidana di Malaysia. Pasalnya, ada dua data yang berbeda tentang jumlah TKI yang terancam hukuman mati.

“Kami sedang melakukan verifikasi, karena menurut data Migrant Care jumlahnya mencapai 345 WNI, sementara menurut data Kementerian Luar Negeri jumlahnya 177 WNI”, kata Juru Bicara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Faisol Riza yang dikonfirmasi SH, Selasa (24/8 ) pagi.

Menurut Faisol, tidak semua WNI yang terancam hukuman mati itu adalah TKI. Dia mensinyalir sebagian besar dari mereka adalah sindikat narkoba antarnegara. “Saya juga khawatir ada sebagian TKI yang telah dimanfaatkan oleh para mafia di sana untuk menjadi kurir narkoba”, ujarnya.

Faisol menambahkan, kasus-kasus narkoba yang menimpa para TKI di Malaysia itu merupakan kasus lama yang terjadi tahun 1999-2001. Dalam periode tersebut hingga saat ini pemerintah telah berupaya melakukan advokasi yang prosesnya dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri. “Namun proses hukum di Malaysia dengan di Indonesia agak berbeda sehingga kita tidak bisa mengintervensi proses hukumnya. Selama ini pemerintah kita hanya bisa mengamati”, tegasnya.

Hal senada dikemukakan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat yang telah mengirimkan dua staf, yakni Direktur Kerja Sama Luar Negeri Kawasan Asia Pasifik dan Amerika Anjar Prihantono, serta Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasifik ke Malaysia Rohyati Sarosa untuk mendampingi 177 WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia.

“Masalah ini diharapkan bisa lekas selesai dan menjadi terang, sekaligus pihaknya dapat melakukan perlindungan maksimal pada TKI”, kata Jumhur dalam siaran persnya. Menurut Jumhur, Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia Tatang B Razak menjelaskan jumlah WNI yang terancam hukuman mati 177 orang , sebagian di antaranya adalah TKI.
“Dari 177 kasus, 142 merupakan kasus narkotika dan 35 pembunuhan”, tandasnya.

Menlu: 177 WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia, Bukan 345
Menlu Marty Natalegawa menegaskan, Warga Negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di Malaysia adalah 177 orang, bukan 345 orang. Sebagian besar WNI itu terjerat kasus narkoba.
“Jumlah yang terancam hukuman mati ada 177 orang, bukan 345 orang. Dari 177 itu sebanyak 142 di antaranya terkena kasus narkoba, tentu kita tahu hukum pidana kasus narkoba di negara kita juga berat,” ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Hal itu disampaikan Menlu di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/8).
Sedangkan sisanya, imbuh

Marty, terjerat hukuman mati karena kasus pembunuhan dan kepemilikan senjata api. Dari 142 orang itu, sekarang menjalani proses hukum yang berbeda tingkatannya.

Marty merinci, 8 orang sudah divonis penjara 10-14 tahun, bukan divonis mati. 54 Orang lainnya divonis mati dan sedang mengajukan proses banding. Sementara 3 orang WNI sudah divonis mati dn sedang mengajukan kasasi dan grasi.
“Jadi setelah ditelusuri semua, yang sudah ada ketetapan pasti hukuman mati ada 3 orang dalam kasus narkoba. Ini pun sedang dalam proses grasi dan kasasi,” papar Marty.

Bagaimana dengan data 345 orang yang terancam hukuman mati?
“Yang 345 itu angka besarnya. Mungkin itu jumlah WNI di Malaysia yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati. Tapi dalam proses hukumnya, yang dikenai pasal hukuman mati ada 177 orang,” tegas Marty.
DPR akan Panggil Menlu Marty Terkait Malaysia

Komisi I DPR akan memanggil Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa terkait masalah penangkapan petugas DKP oleh kepolisian Malaysia. Komisi I ingin mengetahui detil persoalan itu sehingga tidak terulang lagi.
“Kita akan minta penjelasan seputar penculikan mereka (petugas DKP). Kita juga ingin mendorong ketegasan Menlu dalam diplomasinya terhadap Malaysia,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.
Mahfudz menjelaskan, selain memanggil Marty Natalegwa, DPR juga akan memanggil tiga orang petugas DKP yang ditangkap polisi Malaysia.

Jika Keterangan Menlu Tidak Memuaskan, Golkar Gulirkan Interpelasi
Partai Golkar sudah geram dengan cara diplomasi Menlu yang tidak maksimal, terutama menghadapi Malaysia. Jika keterangan Menlu di depan Komisi I DPR terkait penangkapan tiga petugas DKP Kepri tidak jelas, FPG DPR akan mendorong hak interpelasi untuk meminta penjelasan Presiden.

“Itu hak anggota dewan silakan saja,” ujar Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso.
Untuk saat ini Priyo sedang menunggu klarifikasi petugas DKP Kepri di Komisi I DPR yang dijadwalkan hari ini. Selanjutnya Priyo berharap Komisi I DPR menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Menlu untuk diklarifikasi.
“Kalau penjelasan Menlu kepada Komisi I DPR kurang memuaskan, silahkan saja diambil langkah-langkah tersebut,” tegas Priyo.

“Tugas Komisi I untuk mempertegas ini semua, termasuk kesan lembeknya diplomasi kita,” tutupnya.(detikcom/RM/SH/c)

Keluarga TKI Lebih Percaya LSM-

2010-08-25T03:03:00.000-07:00

Keluarga TKI Lebih Percaya LSM
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2010/08/25/ArticleHtmls/25_08_2010_001_006.shtml?Mode=0

Setelah memperjuangkan kebebasan anaknya tanpa hasil, salah satu keluarga TKI meminta tolong Kontras. KBRI mestinya memiliki data akurat soal kondisi warga negara Indonesia yang berada di wilayah mereka.'' Wahyu Susilo Analis Kebijakan Migrant Care

LAMBANNYA pemerintah merespons permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri membuat kerabat para TKI di Tanah Air lebih memercayai lembaga swadaya masyarakat (LSM) ketimbang pemerintah. Itu terlihat, misalnya, dari surat keluarga dua TKI asal Aceh yang divonis hukuman gantung di Malaysia, Bustaman bin Bukhari dan Tarmizi bin Yacop, yang ditujukan kepada Koordinator Kontras Aceh. Keluarga dua TKI itu meminta Kontras mencarikan jalan agar hukuman Bustaman dan Tarmizi yang mendekam di penjara Pokok Sena, Kedah, Malaysia, diringankan.

Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo mengungkapkan, banyak kerabat TKI yang dirundung masalah mendapat kabar keluarga mereka bukan dari pemerintah. "Me reka menerima kabar dari TKI itu sendiri yang menitipkan surat kepada temannya yang menjenguk mereka di penjara," kata Wahyu yang sering mendampingi TKI itu, kemarin.

Menurut Wahyu, KBRI di luar negeri mestinya memiliki data akurat soal kondisi warga negara Indonesia yang berada di wilayah mereka.

Kisah yang menimpa orang tua Tarmizi kian meneguhkan kelambanan pemerintah memperjuangkan nasib TKI.

Rukiah, ibu kandung Tarmizi, menuturkan ia sudah berusaha membebaskan anaknya sejak 13 tahun lalu.

Ia juga sudah meminta dukungan Pemkab Bireuen dan Pemprov Aceh. Rukiah pernah mengutus dua saudara Tarmizi pada 1997 dan 2000.

``Untuk dua kali perjalanan tersebut, kami sudah menjual semua tanah kami," tutur Rukiah kepada Media Indonesia, kemarin.

Toh, hasilnya nihil. Tarmizi tetap divonis hukuman gantung. Baru setelah Migrant Care merilis ada 345 TKI di Malaysia yang terancam hukuman mati, pemerintah mulai sibuk.
Sayangnya, kesibukan pertama adalah menangkis data Migrant Care dengan menyodorkan data yang menyebut jumlah TKI terancam mati 177 orang, bukan 345 orang.

"Migrant Care merilis dari data yang sangat lama. Data terakhir versi atase tenaga kerja di Malaysia 177 orang," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar, kemarin.

Menlu Marty Natalegawa menambahkan, jika ditelusuri lebih jauh, dari 177 TKI itu, yang terancam hukuman mati 142 orang. "Sebanyak 19 TKI sudah bebas. Yang betul-betul hukuman mati paling tinggi ada tiga TKI." (Rin/*/X-7)

Kualitas Hidup Oleh: Wahyu Susilo

2010-08-25T03:00:00.000-07:00

Analisis Ekonomi dimuat Tabloid Kontan
Edisi 23-29 Agustus 2010 hal.39

Kualitas Hidup

Oleh: Wahyu Susilo

Ada yang hilang dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dan Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2011 yang disampaikan secara berurutan oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Agustus 2010 didalam Sidang Paripurna DPR-RI dan DPD-RI. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, secara eksplisit Presiden SBY selalu menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia semakin menurun, pada tahun ini Presiden SBY tidak menyebut berapa angka kemiskinan di tahun 2010 ini. Presiden SBY hanya menyebut cita-cita penurunan angka kemiskinan di akhir masa jabatannya pada tahun 2014 berkisar antara 8-10 persen.

Ada beberapa kemungkinan mengapa angka kemiskinan tidak disebut dalam Pidato Presiden SBY. Pertama, menghindari perdebatan mengenai kesahihan penghitungan angka kemiskinan, Kedua, ada kenaikan angka kemiskinan sehingga Presiden enggan menyampaikannya. Dan ketiga, masalah kemiskinan memang tidak menjadi prioritas utam lagi. Apapun alasannya, kenyataan ini tentu menyedihkan.

Pidato Presiden SBY memang menyinggung masalah komitmen global penanggulangan kemiskinan MDGs (Millennium Development Goals) namun sama sekali tidak menyinggung tantangan berat yang harus dihadapi Indonesia untuk pencapaiannya yang hanya tinggal 5 tahun lagi.

Selain keliru menyebutkan tahapan akhir MDGs pada tahun 2014 (dari yang seharusnya 2015), Presiden SBY juga sama sekali tidak menyinggung apa yang harus dilakukan Indonesia dalam menghadapi Millennium+10 Summit yang akan diselenggarakan pada bulan September 2010 di Markas Besar PBB, New York. Summit ini akan mengevaluasi kemajuan dan hambatan pencapaian MDGs selama 10 tahun ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan menjadi jurubicara negara-negara Asia-Pasifik menyampaikan hasil dari Special Ministerial Meeting on MDGs in Asia and the Pacific yang diselenggarakan awal bulan Agustus 2010 di Jakarta. Yang lebih parah lagi, dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2011 sama sekali tidak membahas masalah MDGs sebagai indikator pembangunan Indonesia.

Kualitas Hidup Terus Merosot

Adalah sah-sah saja jika pemerintah merasa optimis terhadap kinerja perekonomian Indonesia jika diukur dari penilaian positif lembaga pemeringkat ekonomi, seperti Fitch, S&P dan Moody’s. Namun demikian, seharusnya pemerintah juga tidak boleh tutup mata atas realitas kemerosotan kualitas hidup manusia Indonesia selama 4 tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Kualitas Hidup Manusia yang disusun oleh Badan Pembangunan PBB (Human Development Report UNDP), peringkat kualitas hidup manusia Indonesia terus merosot. Jika pada tahun 2006-2007 berada pada posisi 107, tahun 2008 menurun pada posisi 109 dan pada tahun 2009 makin merosot pada posisi 111. Posisi ini lebih buruk ketimbang Palestina (posisi 110) dan Srilanka (posisi 102), dua negara yang masih berkecamuk konflik bersenjata.

Sementara itu, langkah pencapaian MDGs juga masih terasa berat. Dalam pembukaan Special Ministeraial Meeting on MDGs in Asia and the Pacific awal bulan ini di Jakarta, Wakil Presiden Boediono mengakui bahwa Indonesia harus bekerja lebih keras untuk mencapai target-target MDGs di tahun 2015.

Tentu saja pemerintah boleh terus menerus membangun rasa optimisme mencapai MDGs dengan menerbitkan laporan pencapaian MDGs (Indonesia MDGs Progress Report) dengan menyatakan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat (on the track). Namun apakah pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan?

Klaim keberhasilan untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan bisa diperhadapkan dengan realitas gizi buruk, busung lapar dan kenaikan harga pangan yang makin tak terkendali. Pernyataan bahwa ada kenaikan prosentasi angka bersekolah pada tingkat dasar mendekati 100% bisa diperbandingkan dengan realitas kesenjangan pembiayaan pendidikan yang makin mahal serta kualitas pendidikan. Dalam lima tahun terakhir ini masih dijumpai fakta bahwa masih banyak anak lulusan SD di Papua dan Maluku Utara ternyata masih buta huruf.

Indonesia telah menghentikan laju kematian ibu melahirkan. Meskipun pemerintah Indonesia mengklaim telah berhasil mengerem laju kematian ibu melahirkan dari 307/100.000 angka kelahiran hidup menjadi 228/100.000 angka kelahiran hidup, namun realitas sebaliknya ditunjukkan oleh lembaga-lembaga internasional. Menurut WHO (yang juga menjadi sumber rujukan dari UNDP, UNFPA, ADB dan World Bank), Indonesia gagal menahan laju kemtian ibu melahirkan, bahkan yang terjadi adalah eskalasi kematian ibu melahirkan, dari 307/100.000 kelahiran hidup meningkat menjadi 420/100.000 kelahiran hidup.

Kegagalan Indonesia dalam pencapaian MDGs juga bisa diukur dengan makin gundulnya hutan Indonesia sebagai penyuplai oksigen dunia, buruknya kualitas air minum dan sanitasi serta kegagalan untuk berhenti dari kecanduan utang luar negeri.

Realitas-realitas inilah yang seharus diurai dan dicarikan jalan keluarnya, dan bukan untuk disembunyikan dalam Pidato Kenegaraan di Hari Kemerdekaan.

==========================================

Wahyu Susilo, penulis adalah Program Manager INFID (International NGO Forum on Indonesian Development)

Only 70 on death row in Malaysia: Govt

2010-08-25T02:55:00.001-07:00

Published on The Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com)
Only 70 on death row in Malaysia: Govt

The Jakarta Post | Wed, 08/25/2010 4:46 PM |

The government on Tuesday dismissed a report made by NGOs that more than 300 Indonesians were on death row in Malaysia, claiming that only 70 Indonesians had been sentenced to death in the neighboring country.

There were 177 Indonesians who had been charged with crimes carrying the death penalty in Malaysian courts, Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa said before a Cabinet meeting at State Palace on Tuesday.

“There are 345 Indonesians facing the death penalty [for their crimes], but only 177 of them have been officially charged with death penalty offenses in courts,” Marty said as quoted by Antara news agency, adding that 142 of them were accused of drug-related offenses.

The remainder had been accused of murder or the possession of illegal weapons, he said.

Separately, Indonesian Ambassador to Malaysia Da’i Bachtiar said no Indonesians had been executed in Malaysia. As of today, 70 people had been sentenced to death, and only three of them had had their appeals rejected by the Malaysian Supreme Court.

The death row convicts were in the process of requesting pardons from the Malaysian kingdom, he said. “There is a long way to go before they are executed.”

The three convicts were identified as Bustaman, Tarmizi and Parlan Dadeh.

The Foreign Ministry has come under fire for allegedly neglecting the fate of 345 fellow countrymen in Malaysia, who several NGOs said were awaiting execution.

The NGOs, which include the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), the International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) and Migrant Care, said the figure was “enormous”.

“There aren’t that many Indonesians on death row in any other country. I find it strange that [President] Susilo Bambang Yudhoyono and the government can remain calm given the huge number of our own people sitting in cells waiting to be killed,” Migrant Care director Anis Hidayah said.

In response to the criticism, the President has instructed the foreign minister to review the figure and take immediate steps to assist them.

Yudhoyono also stressed that in any assistance it provided to the convicts, Indonesia had to respect the legal system and policies in place in Malaysia.

Justice and Human Rights Minister Patrialis Akbar said Tuesday that the government had set up a team led by the Foreign Ministry to seek ways to save convicted Indonesians from execution.

“There may be a way, such as by requesting a pardon. I think this is allowed,” he said.

Da’i said the embassy would continue to provide legal assistance for Indonesians facing the death penalty in Malaysia. He said his office had managed to free 19 Indonesians from capital punishment.

Earlier, the Foreign Ministry director general for justice and protection of Indonesian nationals said that the protection of convicted Indonesians abroad did not aim to clear them of charges.

According to the embassy records, 6,845 Indonesians are currently imprisoned in Malaysia, 4,804 of whom had been convicted for immigration offenses. The rest were convicted for criminal offenses including murder, drug trafficking and theft

— JP
Copyright © 2010 The Jakarta Post - PT Bina Media Tenggara. All Rights Reserved.
Source URL: http://www.thejakartapost.com/news/2010/08/25/only-70-death-row-malaysia-govt.html

Pernyataan Sikap Bersama Migrant CARE – KontraS – INFID Pemerintah RI Harus Serius Memperjuangkan Pembebasan terhadap 2 WNI Yang Di Vonis Hukuman

2010-08-20T03:31:00.000-07:00

Pernyataan Sikap Bersama
Migrant CARE – KontraS – INFID

Pemerintah RI Harus Serius Memperjuangkan Pembebasan terhadap 2 WNI Yang Di Vonis Hukuman Gantung Di Malaysia serta Pembelaan Terhadap Ratusan WNI Yang Terancam Hukuman Mati

Pasang surut dan dinamika hubungan diplomatik RI - Malaysia tak pernah lepas dari persoalan hak asasi manusia, selain perbatasan dan budaya tentunya. Rentetan arogansi Malaysia dalam sepekan cukup memicu ketersinggungan RI sebagai negara berdaulat. Bagaimana tidak, tak berselang lama setelah pada 1 Juli 2010, Chen Pei Ee (majikan yang menyiksa Kunarsih hingga meninggal dunia) divonis bebas oleh pengadilan di Kualalumpur dan 3 petugas pengawas kelautan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Bintan, Kepulauan Riau Indonesia ditangkap dan ditahan oleh Malaysia. Malaysia juga secara terang-terangan menolak tuntutan gaji minimum sebesar RM 600 yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia bagi domestic workers kita disana. Dan jumlah inipun sebenarnya tidak sebanding dengan besaran gaji PRT migran dari Philipina di Malaysia yang mencapai antara RM 700 – 1200.

Bersamaan dengan penolakan Malaysia terhadap standarisasi gaji bagi PRT migran Indonesia di Malaysia, Supreme Court (Mahkamah Agung) Malaysia juga menjatuhkan vonis hukuman gantung bagi “BS” dan “TI”, dua orang WNI asal Aceh yang merupakan pengungsi di Malaysia pasca Tsunami 2004 silam. BS dan TI telah bertahun-tahun menghabiskan masa di penjara Kajang dan dipindahkan ke penjara Pokok Sena Kedah Malaysia . Harapan BS dan TI untuk mendapatkan kesejahteraan pasca Tsunami 2004 justru berbuah dengan ancaman tiang gantungan setelah Supreme Court Malaysia menjatuhkan vonis hukuman mati atas pelanggaran pasal 302 penal code Malaysia pada 18 Agustus 2010, sehari setelah RI merayakan Kemerdekaannya. Dan kabar ini diperoleh dari isi surat yang ditandatangani BS yang dikirim ke KontraS Aceh pada (18/8) dengan stempel Jabatan Penjara Malaysia , Pokok Sena, Kedah.

Sangat ironi, vonis hukuman mati ini dijatuhkan tak berselang lama setelah Presiden SBY melakukan kunjungan bilateral ke Malaysia pada tanggal 18-19 Mei 2010 yang salah satu agendanya adalah membahas perlindungan WNI dan buruh migran Indonesia di Malaysia. Kami mengkhawatirkan bahwa Presiden SBY tidak tahu menahu bahwa saat ini ada 345 WNI (termasuk buruh migran Indonesia) yang terancam hukuman mati di Malaysia. Meningkatnya angka buruh migran yang dijatuhi hukuman mati di Malaysia adalah bukti bahwa sangat minim tindakan advokatif Pemerintah Indonesia terhadap WNI yang dituduh melanggar hukum di Malaysia.

Migrant CARE, KontraS dan INFID menilai bahwa situasi diatas adalah situasi extra ordinary bagi penegakan HAM untuk warga negara Indonesia di Malaysia. Pemerintah Indonesia harus segera mengakhiri diplomasi politik serumpun dengan Malaysia yang hanya merupakan ilusi dan harmoni semu. Menyikapi vonis hukuman gantung terhadap “BS” dan “TI”, Migrant CARE, KONTRAS dan INFID menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk:

Presiden SBY dan Pemerintahannya harus segera melakukan diplomasi HAM ke Kerajaan Malaysia. Diplomasi HAM ini menjadi penting mengingat bahwa Indonesia memiliki kewajiban penghormatan HAM bagi setiap orang (WNI) sebagaimana yang sudah dijamin didalam Konstitusi Indonesia, seperti Jaminan Hak hidup. Kewajiban promosi HAM ini juga harus dijadikan standar hubungan diplomasi kedepannya agar semua bentuk hubungan, kerjasama atau penyelesaian sengketa (hukum) juga terus mengarusutamakan (mainstreaming) HAM. Bahkan sampai ditingkat ASEAN, yang sudah hampir setahun memiliki Komisi HAM dan sedang menyusun Deklarasi HAM ASEAN.
Dalam Konteks Hukuman Mati terhadap BS dan TI, Pemerintah Indonesia harus segera melakukan diplomasi politik ke Pemerintahan Malaysia M. Najib Razak untuk membebaskan BS dan TI dari hukuman gantung, serta melakukan pembelaan terhadap ratusan WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia.
Sebagai pembayar pajak dan penyumbang devisa, para buruh migran dan masyarakat Indonesia berhak untuk mempertanyakan kerja dan kinerja dari Pemerintah Indonesia, kementerian luar negeri dan kedutaan besar Indonesia di Malaysia. Harus segera dilakukan audit terhadap kedutaan besar Indonesia di Malaysia.

Demikian statement ini dibuat untuk desakan bagi pembebasan BS dan TI serta untuk perjuangan bagi penegakan hukum dan kedaulatan warga negara Indonesia .

Jakarta, 20 Agustus 2010

Migrant CARE, KontraS, dan INFID

Kontak Person:

Haris Azhar (081513302342), Anis Hidayah (081578722874), Wahyu Susilo (081510392859)

Undangan Diskusi “Reaktualisasi Dekolonisasi: Refleksi 65 Tahun Indonesia Merdeka dan 55 Tahun Konferensi Asia Afrika”

2010-08-18T18:00:00.000-07:00

Hal : Undangan Diskusi “Reaktualisasi Dekolonisasi:
Refleksi 65 Tahun Indonesia Merdeka dan 55 Tahun Konferensi Asia Afrika”

Kepada
Yth kawan-kawan Jaringan / Media
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Proses dekolonisasi yang menandai era baru pasca Perang Dunia II merupakan tahapan perkembangan yang merubah wajah benua Asia-Afrika yang sebelumnya menjadi wilayah penghisapan menjadi wilayah yang bergolak menuntut pembebasan nasional. Tahapan ini tentunya merupakan kesinambungan dari era pergerakan sebelumnya yang juga berhadapan kekuatan kolonial, baik bergerak melalui perjuangan bersenjata ataupun dengan cara-cara pergerakan modern seperti pendidikan dan pengorganisasian politik.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan hanya menjadi penanda pembebasan Indonesia dari kolonialisme, tetapi juga menjadi pemicu/trigger dari proses dekolonisasi di kawasan Asia dan Afrika. Ketika Belanda yang saaat itu merasa menjadi bagian dari pemenang Perang Dunia II dan berkehendak untuk kembali mengkolonisasi Indonesia, perjuangan untuk menolak kembalinya kolonialisme di Indonesia bukan hanya melalu perjuangan bersenjata tetapi juga dengan jalur diplomasi. Berkat diplomasi ini muncul pengakuan kedaulatan terhadap kemerdekaan Indonesia dari Mesir, India bahkan juga dari Ukraina, Yugoslavia dan negara-negara sosialis lainnya di Eropa.Jejaring diplomasi itulah yang kemudian menjadi motor penggerak dari pengelompokan politik anti imperialisme dan kolonialisme yang akan melahirkan Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok. Agenda utama kelompok ini adalah dekolonisasi. Apakah agenda dekolonisasi ini masih direlevan untuk dibicarakan sekarang?

Adanya kecenderungan polarisasi geo-ekonomi-politik yang terbelah menjadi Utara dan Selatan, agenda dekolonisasi masih relevan, tentu saja direaktualisasikan dalam konteks kekinian. Untuk membahas hal tersebut, INFID bekerjasama dengan Panitia Bersama Peringatan 55 Tahun Konferensi Asia-Afrika akan menyelenggarakan diskusi dengan tema REAKTUALISASI DEKOLONISASI: Refleksi 65 Tahun Indonesia Merdeka dan 55 Tahun Konferensi Asia Afrika.

Diskusi ini akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu/18 Agustus 2010
Tempat : Sekretariat INFID, Jl. Jatipadang Raya Kav 3 No 105 Jakarta Selatan
J a m : 14.30 WIB – 18.00 WIB (diakhiri buka puasa bersama)

Pembicara :
1. Don K. Marut MA, M.Phil (Direktur INFID)
2. DR. Darwis Khudori (Dosen University of Le Havre, Paris, Perancis)
3. Prof. DR. Siti Musdah Mulia (Feminist Muslim)*

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak kami sampaikan banyak terima kasih.

Salam hormat,
Don K Marut
Direktur Eksekutif

Informasi lebih lanjut hubungi :

Wahyu Susilo - Manager Program INFID

(wahyu@infid.org, 0815 1039 2859)

*Dalam konfirmasi

Denah Kantor INFID / Peta kantor INFID

2010-08-17T22:03:00.001-07:00

STATEMENT INFID 65 TAHUN INDONESIA MERDEKA MASIH TERUS BERKUBANG KEMISKINAN DAN BERADA DALAM JEBAKAN UTANG

2010-08-16T18:53:00.000-07:00

STATEMENT INFID

65 TAHUN INDONESIA MERDEKA

MASIH TERUS BERKUBANG KEMISKINAN DAN

BERADA DALAM JEBAKAN UTANG

Sebagai bagian dari Peringatan 65 Tahun Indonesia Merdeka, DPR RI bersama DPD RI menggelar Sidang Paripurna untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dan juga Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2011 pada hari Senin, 16 Agustus 2010.

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI yang disampaikan pada pagi hari, Presiden SBY lebih banyak menyampaikan klaim-klaim keberhasilan program pembangunan, namun tak banyak melihat masalah-masalah yang seharusnya juga direfleksikan penyebabnya. Bahkan dalam penyampaian pidatonya, Presiden SBY keliru menyatakan bahwa MDGs (Millennium Development Goals) akan berakhir pada tahun 2014, padahal yang benar seharusnya berakhir pada tahun 2015 (kekeliruan ini baru dikoreksi dalam website resmi Presiden SBY. www.presidensby.info).

Kekeliruan ini menampakkan bahwa SBY lebih berorientasi pada penuntasan program-program semasa pemerintahannya yang berakhir pada tahun 2014. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya kehendak penurunan angka kemiskinan pada tahun 2014 sekitar 8-10 persen. Namun ironisnya, Presiden tidak menyebut berapa angka kemiskinan di tahun 2010.

Dengan tidak menyebut jumlah angka kemiskinan pada tahun 2010 ini, berarti pemerintahan Indonesia tidak serius untuk menggunakan MDGs sebagai indikator pemenuhan hak-hak dasar rakyatnya. Padahal, pada tahun 2010 ini adalah tahapan evaluasi 10 tahun pencapaian MDGs yang seharusnya juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Ketidakseriusan ini juga ditunjukkan dengan pengabaian pada data-data kemerosotan human development index (index pembangunan manusia) Indonesia. Pidato Presiden SBY sama sekali tidak menyinggung soal turunnya kualitas hidup manusia Indonesia yang makin merosot bahkan lebih buruk ketimbang Palestina dan Srilanka.

Pengabaian terhadap komitmen pencapaian MDGs semakin terlihat dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2011 yang disampaikan pada sore harinya. Tak ada satu kalimatpun yang menegaskan bahwa RAPBN 2011 adalah instrumen untuk percepatan pencapaian MDGs. RAPBN 2011 lebih menonjolkan janji-janji menaikkan gaji pegawai negeri sipil dan TNI/Polri namun abai pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Skema perlindungan sosial yang ditawarkan oleh RAPBN 2011 tetap tak bergeser dari perspektif karitatif yang bersifat bantuan sosial ketimbang penjaminan sosial yang lebih permanen. Pemerintah seolah-olah melihat dirinya sebagai donatur yang baik hati (benevolent government) kepada rakyatnya, sementari mengabaikan penderitaan rakyat akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang keliru, termasuk kebijakan yang menggantungkan diri pada utang luar negeri.

RAPBN 2011 juga tetap menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia belum sembuh dari penyakit kecanduan utang. Tekad Presiden SBY untuk mengurangi utang agar tidak membebani APBN, seperti yang disampaikan pada Rapat Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi tanggal 19 Juli 2010, ternyata tidak terbukti. RAPBN 2011 masih tetap mengandalkan utang luar negeri. Dengan defisit yang semakin tinggi yaitu Rp 115,7 trilyun, tentu semakin besar pula utang yang dipakai untuk menutup defisit tersebut. Di sisi yang lain, dengan adanya beban jatuh tempo, RAPBN 2011 juga sangat besar mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 116,4 trilyun. Pembayaran utang luar negeri bahkan lebih besar daripada utang baru (negative flows).

Program-program yang disebut Presiden SBY sebagai program untuk mensejahterakan rakyat sebagian besar dibiayai dengan utang luar negeri, seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), BOS (Biaya Operasional Sekolah), PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Jamkeskin (Jaminan Kesehatan orang Miskin), dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Pemerintah sekarang mau membantu rakyat miskin pada masa kini, dengan membebani rakyat miskin yang sama di masa depan untuk membayar pengembalian utang tersebut.

Atas situasi tersebut INFID menilai bahwa ada fakta-fakta muram yang disembunyikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI yang penuh dengan klaim keberhasilan. INFID juga menilai, postur dan format RAPBN 2011 yang masih penuh aroma utang luar negeri tidak bisa menjadi instrumen pembiayaan pencapaian MDGs.

Jakarta, 16 Agustus 2010

Salam hormat,

Don K Marut

Direktur Eksekutif

(0811 9671 327)

Wahyu Susilo

Manager Program INFID
(0815 1039 2859)

STATEMENT INFID IRONI 65 TAHUN INDONESIA MERDEKA

2010-08-12T04:20:00.000-07:00

STATEMENT INFID

IRONI 65 TAHUN INDONESIA MERDEKA,

KEDAULATAN DALAM ANCAMAN INTERVENSI DONOR

Peringatan 65 tahun Indonesia merdeka tinggal beberapa hari lagi. Ditengah krisis multidimensional yang masih membelit Indonesia seperti menggunungnya utang luar negeri, masih tingginya angka kemiskinan, korupsi merajalela serta pengerukan sumberdaya alam habis-habisan seharusnya spirit kemerdekaan dan keberdaulatan menjadi spirit untuk keluar dari krisis multidimensional tersebut.

Namun ironisnya, menjelang 65 tahun Indonesia merdeka, kemerdekaan dan kedaulatan rakyat terengut oleh tindakan intervensi Bank Dunia terhadap jalannya pemerintahan di Indonesia. Dalam minggu ini, Bank Dunia telah menegur beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum membentuk Badan Pelaksana Penyuluh (Bappeluh).(”Bank Dunia Tegur Kabupaten Belum Bentuk Bappeluh”, ANTARA, 11 Agustus 2010).

Bappeluh adalah salah satu syarat yang diberikan Bank Dunia bagi Kabupaten dan Kota yang melaksanakan program Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information (FEATI) Program atau Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP). Syarat lainnya yang harus dilakukan adalah pemerintah Indonesia juga harus menyediakan dana pendamping melalui APBN dan APBD sebesar USD 30,8 juta. Program FEATI atau P3TIP merupakan utang Bank Dunia sejumlah USD 92,8 juta kepada dengan Pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada 28 Maret 2007.

Atas peristiwa itu, INFID menyatakan bahwa teguran Bank Dunia kepada Kabupaten dan Kota yang belum membentuk Bappeluh menunjukkan arogansi Bank Dunia sebagai lembaga donor dalam menjalankan programnya di Indonesia. Dengan merujuk pada Deklarasi Paris mengenai Efektifitas Pembangunan yang secara jelas menyatakan bahwa donor berkomitmen untuk menghormati kepemimpinan negara-negara mitra dan membantu memperkuat kapasitas mereka dalam melaksanakannya. (Donors commit to respect partner country leadership and help strengthen their capacity to exercise it/ownership).

Di dalam Jakarta Commitment yang ditandatangani oleh Bank Dunia juga dinyatakan bahwa “mitra pembangunan (donor/kreditor) akan bekerja sama secara lebih komprehensif dengan program-program dan sistem-sistem pemerintah. Mitra pembangunan (donor/kreditor) akan menyelaraskan siklus program mereka dengan siklus program pemerintah, menggunakan format yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaporkan bantuan mereka, dan meningkatkan penggunaan sistem manajemen finansial dan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Apabila mereka tidak menggunakan sistem tersebut, mitra pembangunan (donor/kreditor) akan secara transparan menyatakan alasan mengapa mereka tidak menggunakan sistem yang digunakan pemerintah dan menyatakan bagaimana mereka akan bekerja dengan pemerintah (termasuk melalui pembangunan kapasitas) untuk bekerja sama di masa yang akan datang. Dalam semangat partnership, kami juga mendorong mitra pembangunan (donor/kreditor) untuk sepenuhnya, sungguh-sungguh, dan transparan dalam melonggarkan bantuan yang diberikan.

(Development partners will align themselves more fully with the Government programmes and systems. Development partners will align their programming cycles with those of government, use the government format for reporting their assistance, and increasingly use government's financial management and procurement systems. Where they do not make use of systems, development partners will transparently state their rationale for not using government systems and indicate how they will work with the Government (including through capacity development) to align in the future. In the spirit of partnership, we will also encourage development partners to fully, sincerely and transparently untie their aid.)

Mengacu pada hal diatas, maka tindakan Bank Dunia tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Deklarasi Paris dan Komitment Jakarta dan menjadi bentuk intervensi donor atas kedaulatan pembangunan di Indonesia.

Intervensi Bank Dunia dalam kedaulatan pembangunan di Indonesia tidak hanya dalam proses pelaksanaan program, tetapi juga tujuan pembangunan itu sendiri. Sebagai pengutang terbesar kedua untuk lembaga keuangan multilateral setelah ADB di Indonesia, Bank Dunia memberi utang dalam berbagai sektor termasuk sektor pertanian.

Studi INFID terhadap beberapa proyek dan program yang dibiayai dengan utang Bank Dunia ternyata tidak membawa dampak positif bagi pembangunan, tetapi hanya menjadi beban utang yang kian menumpuk. Penelitian INFID terhadap proyek PNPM menunjukkan, PNPM lebih banyak untuk pembangunan fisik tetapi mengabaikan modal sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. PNPM justru menghancurkan nilai-nilai kolektif yang tumbuh di tengah masyarakat. Demikian halnya dengan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yaitu utang untuk mengeruk 13 sungai di Jakarta. Lagi-lagi penelitian INFID menunjukkan, JEDI tidak efektif menyelesaikan banjir tetapi hanya menambah beban utang luar negeri pemerintah Indonesia, karena mengeruk sungai hanya bertahan maksimal lima tahun dan selebihnya pemerintah harus membayar utang dalam kurun waktu sepuluh tahun.

Atas dasar hal tersebut, INFID mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak tunduk pada kehendak sepihak Bank Dunia serta donor-donor lainnya yang mengancam kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. INFID juga mendesak kepada Bank Dunia untuk menghentikan segala bentuk intervensi kebijakan yang mengganggu kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia.

Jakarta, 12 Agustus 2010

Salam hormat,

Don K Marut

Direktur Eksekutif

Informasi lebih lanjut hubungi :

Wahyu Susilo - Manager Program INFID

(wahyu@infid.org, 0815 1039 2859)

2010-08-10T23:14:00.000-07:00

Print Print
Infid Ingatkan Utang Indonesia terus Meningkat
Rabu, 11 Agustus 2010 12:09 WIB 15 Dibaca | 0 Komentar

MI/Panca Syurkani/wt
JAKARTA--MI: International NGO Forum on Indonesia Development (Infid) mengingatkan bahwa meski rasio utang Indonesia terhadap PDB mengalami penurunan, namun dalam kenyataannya nominal total utang Indonesia terus meningkat dan menjadi beban APBN.

Program Manager Infid Wahyu Susilo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (11/8), menyebutkan, dalam lima tahun ke depan setidaknya setiap tahun Indonesia harus mengalokasikan Rp100 triliun untuk pembayaran bunga dan cicilan utang.

"Padahal dalam lima tahun ke depan seharusnya APBN dikonsentrasikan untuk pembiayaan percepatan pencapaian MDGs yang hingga sekarang masih berjalan lamban," katanya.

Infid menilai pernyataan ADB mengenai posisi utang luar negeri Indonesia yang tidak perlu dikhawatirkan harus disikapi dengan kritis.

Untuk diketahui, walau PDB Indonesia tinggi, ternyata tidak seluruhnya milik Pemerintah Indonesia. Penghitungan PDB di Indonesia masih menyertakan kepemilikan dan kekayaan asing di Indonesia.

Sebelumnya ADB menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan soal beban utang luar negeri yang sudah mencapai Rp1.625 triliun karena makin kecil rasionya jika dibandingkan dengan PDB Indonesia yang sekarang sudah mencapai Rp6.253,79 triliun.

Menurut Infid, sebagai lembaga keuangan regional yang merupakan salah satu pemberi utang terbesar kepada Indonesia, ADB mempunyai kepentingan agar Indonesia terus-menerus berutang kepadanya agar lembaga keuangan regional ini bisa membukukan keuntungan terus-menerus.

Setelah krisis ekonomi yang terjadi pada 2008, menurut Infid, ADB mengalami kesulitan pendanaan akibat banyak dana-dana ADB yang bersumber dari pasar modal yang terkena krisis.

Guna mendapatkan dana, dalam pertemuan tahunan di Bali pada Mei 2009, ADB mendorong anggotanya untuk memberikan tambahan modal dan itu disetujui. Sumber pendanaan ADB selain dari pasar modal, juga dari bunga utang ke Negara-negara anggotanya.

Menurut Infid, sampai sekarang Indonesia merupakan pengutang terbesar ADB. Dengan posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah (middle income country), berarti Indonesia tidak berhak lagi mendapatkan utang ADB kategori Asian Development Fund (ADF) yang berbunga rendah, tetapi Indonesia hanya mendapatkan utang dengan bunga komersil yaitu utang Ordinary Capital Resources (OCR).

Infid mengingatkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyerukan agar ndonesia mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Hal itu di disampaikan pada Rapat Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi pada 19 Juli 2010. (Ant/OL-3)

Awas, Utang Indonesia Terus Meningkat

2010-08-10T23:10:00.000-07:00

Republika OnLine » Breaking News » Ekonomi
Awas, Utang Indonesia Terus Meningkat
Rabu, 11 Agustus 2010, 12:02 WIB

Antara
Awas, Utang Indonesia Terus Meningkat
Demo tolak utang, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) mengingatkan bahwa meski rasio utang Indonesia terhadap PDB mengalami penurunan, namun dalam kenyataannya nominal total utang Indonesia terus meningkat dan menjadi beban APBN.

Manager Program INFID, Wahyu Susilo, menyebutkan dalam lima tahun ke depan setidaknya setiap tahun Indonesia harus mengalokasikan Rp100 triliun untuk pembayaran bunga dan cicilan utang. ''Padahal dalam lima tahun ke depan seharusnya APBN dikonsentrasikan untuk pembiayaan percepatan pencapaian MDGs yang hingga sekarang masih berjalan lamban,'' ujarnya di Jakarta, Rabu (11/8).

INFID menilai pernyataan ADB mengenai posisi utang luar negeri Indonesia yang tidak perlu dikhawatirkan harus disikapi dengan kritis. Walau PDB Indonesia tinggi, ternyata tidak seluruhnya milik pemerintah Indonesia. Penghitungan PDB di Indonesia masih menyertakan kepemilikan dan kekayaan asing di Indonesia.

Sebelumnya ADB menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan soal beban utang luar negeri yang sudah mencapai Rp 1.625 triliun karena makin kecil rasionya jika dibandingkan dengan PDB Indonesia yang sekarang sudah mencapai Rp 6.253,79 triliun.

Menurut INFID, sebagai lembaga keuangan regional yang merupakan salah satu pemberi utang terbesar kepada Indonesia, ADB mempunyai kepentingan agar Indonesia terus-menerus berutang kepadanya agar lembaga keuangan regional ini bisa membukukan keuntungan terus-menerus.

Setelah krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2008, menurut INFID, ADB mengalami kesulitan pendanaan akibat banyak dana-dana ADB yang bersumber dari pasar modal yang terkena krisis. Untuk mendapatkan dana, dalam pertemuan tahunan di Bali bulan Mei 2009, ADB mendorong anggotanya untuk memberikan tambahan modal dan itu disetujui. Sumber pendanaan ADB selain dari pasar modal, juga dari bunga utang ke negara-negara anggotanya.

Menurut INFID, sampai sekarang Indonesia merupakan pengutang terbesar ADB. Dengan posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah, berarti Indonesia tidak berhak lagi mendapatkan utang ADB kategori Asian Development Fund (ADF) yang berbunga rendah. Tetapi Indonesia hanya mendapatkan utang dengan bunga komersil yaitu utang Ordinary Capital Resources (OCR).

INFID mengingatkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyerukan agar Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Hal itu di disampaikan pada Rapat Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi pada tanggal 19 Juli 2010. ''Untuk itu INFID menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk benar-benar serius mengurangi ketergantungan dan kecanduan utang luar negeri,'' desaknya.

Poster Goal 1

2010-08-10T21:46:00.000-07:00

RI Harus Serius Atasi Kecanduan Utang Luar Negeri

2010-08-10T20:31:00.001-07:00

Rabu, 11/08/2010 10:01 WIB
RI Harus Serius Atasi Kecanduan Utang Luar Negeri
*Angga Aliya* - detikFinance

*Jakarta* - Jumlah utang Indonesia yang mencapai Rp 1.625 triliun harus dicermati dengan baik. Pemerintah harus berupaya untuk terus mengurangi ketergantungan dan kecanduan akan utang luar negeri untuk menutup kebutuhan pembiayaan.

Manager Program INFID Wahyu Susilo menjelaskan, utang Indonesia harus dicermati karena meski rasionya makin kecil jika dibandingkan dengan PDB Indonesia yang sekarang sudah mencapai Rp 6.253,79 triliun, tetapi PDB itu tidak seluruhnya milik Pemerintah Indonesia.

"Walau PDB Indonesia tinggi, ternyata tidak seluruhnya milik Pemerintah Indonesia. Penghitungan PDB di Indonesia masih menyertakan kepemilikan dan kekayaan asing di Indonesia," ujarnya dalam siaran pers yang diterima *detikFinance,* Rabu (11/8/2010).

Ia mengatakan, dalam kenyataannya, total utang Indonesia yang terus menerus meningkat nominalnya menjadi beban APBN setiap tahunnya. Dalam lima tahun kedepan, setidaknya setiap tahun pemeirntah harus mengalokasikan Rp 100 triliun untuk pembayaran bunga dan cicilan utang.

"Padahal, dalam lima tahun ke depan seharusnya APBN dikonsentrasikan untuk pembiayaan percepatan pencapaian MDGs yang hingga sekarang masih berjalan lamban," jelasnya.

Wahyu menambahkan, pencermatan jumlah utang ini sejalan dengan seruan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi pada tanggal 19 Juli 2010 lalu yang meminta Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

"Untuk itu INFID menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk benar-benar serius mengurangi ketergantungan dan kecanduan utang luar negeri," tambahnya.

Seperti diketahui, utang pemerintah Indonesia periode Januari-Juli 2010 tercatat sebesar Rp 1.625,63 triliun. Angka itu bertambah Rp 34,97 triliun dari posisi akhir tahun 2009 yang sebesar Rp 1.590,66 triliun.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah mencapai US$ 181,59 miliar, bertambah US$ 12,37 miliar dari jumlah di akhir 2009 yang sebesar US$ 169,22 miliar.
*(ang/qom)*

Pernyataan ADB Menyesatkan

2010-08-10T19:03:00.000-07:00

SOAL UTANG RI
Pernyataan ADB Menyesatkan

Rabu, 11 Agustus 2010

JAKARTA (Suara Karya): International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) mengungkapkan bahwa pernyataan Bank Pembangunan Asia (ADB) mengenai posisi utang luar negeri Indonesia yang tidak mengkhawatirkan sangat menyesatkan.

Manager Program Infid Wahyu Susilo mengatakan pernyataan rasio utang Indonesia terhadap PDB sangat menyesatkan dan tidak benar.

"Untuk diketahui walau PDB Indonesia tinggi, ternyata tidak seluruhnya milik Pemerintah Indonesia. Penghitungan PDB di Indonesia masih menyertakan kepemilikan dan kekayaan asing di Indonesia," kata Wahyu dalam siaran pers yang diterima Suara Karya, kemarin.

Dalam kenyataannya, lanjut dia, total utang Indonesia yang terus menerus meningkat nominalnya, menjadi beban APBN setiap tahunnya.

Dalam lima tahun kedepan, lanjut dia, setidaknya setiap tahun harus mengalokasikan 100 triliun rupiah untuk pembayaran bunga dan cicilan utang. Padahal dalam lima tahun ke depan seharusnya APBN dikonsentrasikan untuk pembiayaan percepatan pencapaian MDGs yang hingga sekarang masih berjalan lamban.

Menurut INFID, pernyataan ADB tersebut penuh jebakan dan sarat dengan kepentingan. Sebagai lembaga keuangan regional yang merupakan salah satu pemberi utang terbesar Indonesia, ADB dipastikan mempunyai agenda agar Indonesia terus menerus berutang kepadanya agar lembaga keuangan regional ini bisa membukukan keuntungan terus menerus.

Untuk diketahui, setelah krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2008, ADB mengalami kesulitan pendanaan akibat banyak dana-dana ADB yang bersumber dari pasar modal yang terkena krisis. Guna mendapatkan dana, dalam pertemuan tahunan di Bali bulan Mei 2009, ADB mendorong anggotanya untuk memberikan tambahan modal dan itu disetujui termasuk Indonesia. Sumber pendanaan ADB selain dari pasar modal, juga dari bunga utang ke Negara-negara anggotanya termasuk Indonesia. Sampai sekarang, Indonesia merupakan pengutang terbesar ADB.

Dengan posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah (middle income country), berarti Indonesia tidak berhak lagi mendapatkan utang ADB kategori ADF (Asian Development Fund) yang berbunga rendah, tetapi Indonesia hanya mendapatkan utang dengan bunga komersil yaitu utang OCR (Ordinary Capital Resources).

Pernyataan ADB mengenai amannya posisi utang Indonesia juga sangat bertentangan dengan seruan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, yang disampaikan pada Rapat Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi pada tanggal 19 Juli 2010. (Sabpri/Kentos)

Statement INFID Pernyataan ADB Soal Utang Indonesia Adalah Jebakan dan Sarat Dengan Kepentingan

2010-08-10T04:44:00.000-07:00

Statement INFID

Pernyataan ADB Soal Utang Indonesia

Adalah Jebakan dan Sarat Dengan Kepentingan

Hari ini, 10 Agustus 2010, ADB bersama ILO dan IDB merilis laporan Country Diagnostics Studies yang berjudul Indonesia: Critical Development Constraints. Laporan ini mendiagnosis sumber-sumber hambatan perekonomian Indonesia dan jalan keluarnya. Di sela-sela peluncuran laporan tersebut, Edimon Ginting, ekonom ADB menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan soal beban utang luar negeri yang sudah mencapai Rp. 1.625 trilyun karena makin kecil rasionya jika dibandingkan dengan PDB Indonesia yang sekarang sudah mencapai Rp 6.253,79 trilyun. (DJPU, Kemenkeu RI, Juli 2010).

INFID menilai pernyataan ADB mengenai posisi utang luar negeri Indonesia harus disikapi dengan kritis. Pernyataan bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah menyesatkan. Untuk diketahui walau PDB Indonesia tinggi, ternyata tidak seluruhnya milik Pemerintah Indonesia. Penghitungan PDB di Indonesia masih menyertakan kepemilikan dan kekayaan asing di Indonesia. Dalam kenyataannya, total utang Indonesia yang terus menerus meningkat nominalnya, menjadi beban APBN setiap tahunnya. Dalam lima tahun kedepan, setidaknya setiap tahun harus mengalokasikan 100 trilyun rupiah untuk pembayaran bunga dan cicilan utang. Padahal dalam lima tahun ke depan seharusnya APBN dikonsentrasikan untuk pembiayaan percepatan pencapaian MDGs yang hingga sekarang masih berjalan lamban.

Menurut INFID, pernyataan ADB tersebut penuh jebakan dan sarat dengan kepentingan. Sebagai lembaga keuangan regional yang merupakan salah satu pemberi utang terbesar Indonesia, ADB dipastikan mempunyai agenda agar Indonesia terus menerus berutang kepadanya agar lembaga keuangan regional ini bisa membukukan keuntungan terus menerus.

Untuk diketahui, setelah krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2008, ADB mengalami kesulitan pendanaan akibat banyak dana-dana ADB yang bersumber dari pasar modal yang terkena krisis. Guna mendapatkan dana, dalam pertemuan tahunan di Bali bulan Mei 2009, ADB mendorong anggotanya untuk memberikan tambahan modal dan itu disetujui termasuk Indonesia. Sumber pendanaan ADB selain dari pasar modal, juga dari bunga utang ke Negara-negara anggotanya termasuk Indonesia. Sampai sekarang, Indonesia merupakan pengutang terbesar ADB. Dengan posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah (middle income country), berarti Indonesia tidak berhak lagi mendapatkan utang ADB kategori ADF (Asian Development Fund) yang berbunga rendah, tetapi Indonesia hanya mendapatkan utang dengan bunga komersil yaitu utang OCR (Ordinary Capital Resources).

Pernyataan ADB mengenai amannya posisi utang Indonesia juga sangat bertentangan dengan seruan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, yang disampaikan pada Rapat Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi pada tanggal 19 Juli 2010. Untuk itu INFID menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk benar-benar serius mengurangi ketergantungan dan kecanduan utang luar negeri. INFID juga mendesak ADB untuk tidak mencampuri kedaulatan ekonomi Indonesia dengan mengiming-imingi utang baru.

Jakarta, 10 Agustus 2010

Salam hormat,

Wahyu Susilo

Manager Program INFID

(wahyu@infid.org,

0815 1039 2859)

Contact Person: Nikmah (nikmah@infid.org) 085881305213

Wajah Muram MDGs di Indonesia

2010-08-09T22:21:00.000-07:00

Wajah Muram MDGs di Indonesia

Rabu, 4 Agustus 2010 | 02:41 WIB

http://cetak.kompas.com/read/2010/08/04/02410070/.wajah.muram.mdgs.di.indonesia
Oleh:
Wahyu Susilo

Pada tanggal 3-4 Agustus ini di Jakarta berlangsung Pertemuan Khusus Tingkat Menteri tentang Sasaran Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) se-Asia Pasifik dengan tema ”Run Up to 2015”.

Pertemuan ini merupakan persiapan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik dalam menghadapi MDGs + 10 Summit pada September 2010. Pertemuan tingkat tinggi ini akan mengevaluasi perjalanan MDGs sebagai komitmen global penanggulangan kemiskinan yang sudah menapak 10 tahun dari target 15 tahun yang direncanakan

Sebelumnya pada 23 Juni lalu Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengawali rangkaian kegiatan MDGs + 10 Summit dengan meluncurkan Millennium Development Goals Report 2010, sebuah laporan yang memperlihatkan kemajuan dan kelambanan dunia dalam menapaki target komitmen global untuk pengurangan atau penghapusan kemiskinan dunia.

Untuk kawasan Asia dan Pasifik, laporan tentang posisi pencapaian MDGs juga telah diterbitkan dengan judul Achieving the Millennium Development Goals in an Era of Global Uncertainty: Asia-Pacific Regional Report 2009/2010. Laporan ini menjadi bahan bahasan dalam pertemuan 3-4 Agustus ini.

Ada kesamaan pandangan antara UN MDGs Report 2010 dan Asia Pacific Report 2009-2010 dalam melihat krisis finansial sebagai tantangan mencapai MDGs.

Organisasi Buruh Internasional makin menegaskan pandangan tersebut dengan melansir laporan bahwa penambahan jumlah orang miskin pada masa krisis finansial ketika mereka secara tiba-tiba harus kehilangan pekerjaannya.

Di Asia dan Pasifik terjadi penambahan jumlah orang miskin sebesar 21 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Australia. Sebagian besar di antaranya adalah mereka yang kehilangan pekerjaannya.

Wajah MDGs Indonesia

Indonesia boleh berbangga menjadi anggota G-20 dan tahan diterpa krisis finansial 2008- 2009, tetapi harus disadari posisi Indonesia dalam pencapaian MDGs juga belum memuaskan.

Berkali-kali, dalam Progress Report MDGs kawasan Asia dan Pasifik, Indonesia masih masuk kategori negara yang lamban langkahnya dalam mencapai MDGs pada tahun 2015.

Sumber kelambanannya ditunjukkan dari masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, belum teratasinya laju penularan HIV-AIDS, makin meluasnya laju deforestasi, rendahnya tingkat pemenuhan air minum dan sanitasi yang buruk serta beban utang luar negeri yang terus menggunung (MDGs Progres Report in Asia and the Pacific, UNESCAP, 2010).

Fakta muram ini juga diperkuat dengan makin merosotnya kualitas hidup manusia Indonesia sebagaimana yang dilaporkan di Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia/IPM).

Jika pada tahun 2006 berada di posisi ke-107 dan tahun 2008 di posisi ke-109, pada tahun 2009 makin melorot di posisi ke-111. (Overcoming Barriers: Human Mobility and Development, UNDP, 2009). Kondisi ini menjadi tantangan berat Indonesia untuk menuntaskan lima tahun terakhir dari target MDGs pada 2015.

Kita tentu tidak boleh menutup mata bahwa pemerintah tidak berdiam diri dalam menuntaskan pencapaian MDGs pada tahun 2015. Peta jalan untuk percepatan pencapaian MDGs di Indonesia telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Bahkan, Presiden SBY juga telah menunjuk Nina F Moeloek sebagai Utusan Khusus Presiden untuk MDGs (Special Envoy for President on MDGs). Namun, langkah tersebut tidaklah memadai jika hanya ditindaklanjuti dengan pendirian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan institusi sejenis di tingkat daerah tanpa disertai dengan perubahan format penganggaran pembangunan (baik di APBN maupun APBD) yang berbasis pada pencapaian MDGs.

Selama ini indikator-indikator yang dipakai untuk penyusunan APBN dan APBD hanya indikator-indikator makroekonomi tanpa menyertakan indikator target MDGs dan IPM.

Oleh karena itu, harus ada perubahan mendasar dalam menilai keberhasilan pembiayaan negara, bukan hanya pada tingkat penyerapan anggaran tetapi juga pada dampak penggunaan anggaran pada pencapaian target MDGs dan indikator IPM yang terukur.

Titik lemah lain dalam upaya pencapaian MDGs di Indonesia adalah tidak adanya pengakuan inisiatif masyarakat (baik organisasi masyarakat sipil maupun sektor swasta) yang selama ini punya peran dalam upaya pencapaian MDGs di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak pernah mendorong rasa kepemilikan bersama (ownership) MDGs ini kepada seluruh rakyatnya.

Setidaknya dalam empat kali laporan yang disusun oleh Pemerintah Indonesia sangat kuat kesan bahwa pencapaian MDGs identik dengan pelaksanaan program pemerintah. Padahal kita tahu, ada banyak inisiatif dan kreativitas masyarakat muncul dalam menjawab masalah kemiskinan pada saat negara absen memenuhi kewajibannya.

Ironisnya, pemerintah tak pernah mengakuinya dalam laporan MDGs. Pemerintah lebih asyik menyajikan laporan pencapaian MDGs dalam grafik-grafik statistik yang tak bisa mengukur wajah kemiskinan yang berbeda konteks dan pengalaman kesejarahannya.

Wahyu Susilo Program Manager International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Observer Participant di Special Ministerial Meeting for Millennium Development Goal in Asia and The Pacific

MDGS : Lemah Koordinasi, Lemah Pencapaian

2010-08-09T22:10:00.000-07:00

MDGS
Lemah Koordinasi, Lemah Pencapaian
Jumat, 6 Agustus 2010 | 04:04 WIB

Wakil Presiden Boediono dalam pertemuan khusus para menteri Asia Pasifik untuk mengkaji pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Jakarta, Selasa (3/8), menyebutkan, Indonesia masih harus bekerja keras menurunkan angka kematian ibu, menanggulangi penyebaran HIV/AIDS, dan meningkatkan luasan hutan (Jakarta Post, 8/4).

Dua isu yang disebutkan Boediono menyangkut langsung kepentingan perempuan. Sementara Indonesia berhasil menurunkan jumlah orang miskin hingga separuhnya—dengan ukuran miskin bila pendapatan kurang dari 1,25 dollar AS per hari per orang—jumlah ibu meninggal karena melahirkan dan penyebaran HIV/ADIS belum mencapai hasil yang diinginkan.

Data angka kematian ibu melahirkan (AKI) berbeda-beda. SDKI 2008 mencatat, rata-rata nasional AKI adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup, sementara Laporan Bank Pembangunan Asia tahun 2009 mencatat angka 405 atau rata-rata 2,3 perempuan meninggal tiap jam karena melahirkan.

Adapun jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) masih menaik. Data Kementerian Kesehatan di situs Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) memperlihatkan, sepanjang 1 Januari-31 Maret 2010 jumlah ODHA bertambah 591 kasus AIDS. Dengan demikian, sejak tahun 1987 hingga 31 Maret 2010 jumlah kasus AIDS yang tercatat ada 20.564 kasus, 3.936 ODHA di antaranya meninggal. Ini pun tampak masih seperti puncak gunung es.

Ada beberapa penyebab penurunan AKI dan penyebaran HIV/AIDS belum seperti diharapkan. Menurut Country Representative Population Fund Sri Kusyuniati PhD, kunci semua upaya tersebut adalah kurangnya koordinasi. Hal senada diungkapkan Hartoyo, Sekretaris Umum Our Voice, organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi hak lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (LGBT) dan tergabung dalam United Nations General Assembly Special Section on AIDS (UNGASS) Forum Indonesia.

Menurut Kusyuniati, untuk menurunkan AKI harus ada koordinasi antara penanganan klinis dan nonklinis. Selama ini Kementerian Kesehatan lebih terfokus pada penanganan klinis, tetapi lupa yang nonklinis, seperti keberadaan dan kapasitas bidan desa.

Faktor nonklinis menjadi penyebab dominan tingginya AKI, seperti terlambat membawa ibu ke rumah sakit, tidak ada koordinasi antara PMI sebagai bank darah dengan rumah sakit dan puskesmas untuk menolong perdarahan setelah ibu bersalin, dan lemahnya manajemen krisis di RS.

”Ketika ada ibu hamil mengalami kedaruratan datang ke RS, RS masih tanya soal uang jaminan. Ada Jamkesmas, tetapi harus diurus dulu sehingga membuang waktu. Padahal, menyelamatkan ibu dan janinnya berkejaran dengan waktu,” papar Kusyuniati.

Sekali lagi, komitmen

Selain stigma, lemahnya koordinasi juga menyebabkan upaya menekan penularan HIV/AIDS belum memuaskan.

Menurut Kusyuniati, hasil penelitian Bank Dunia dan Melbourne University, Australia, di Indonesia pada 2007 menunjukkan tenaga kesehatan tidak memiliki pengetahuan cukup dalam menangani ODHA. Ada yang begitu ketakutan sehingga kasur bekas pasien dibakar, tetapi juga ada yang tak paham dalam menangani jarum suntik bekas pasien.

Hal lain, pencegahan ditujukan kepada kelompok kunci, yaitu waria, pekerja seks, gay, dan pemakai narkotik, psikotropika dan zat adiktif (napza) suntik, sementara penularan terbesar terjadi pada kelompok umur 15-29 tahun yang masuk kelompok kunci. Akibatnya, mereka kekurangan atau mendapat pengetahuan salah.

Tentang koordinasi, Hartoyo mempersoalkan berbagai perda yang mengkriminalkan kelompok kunci, yaitu waria dan pekerja seks. ”Ini membuat mereka bersembunyi sehingga sulit pemantauannya. Lagi pula, ini hipokrit. Indonesia meminta bantuan donor internasional dengan menyebut kelompok kunci sebagai sasaran, tetapi mereka dikriminalkan,” papar Hartoyo.

Persoalan lain, rendahnya komitmen pemerintah yang terlihat dari rendahnya anggaran APBN/APBD. Sebanyak lebih dari 70 persen anggaran pencegahan HIV/AIDS menurut Hartoyo berasal dari negara donor. Selain itu, KPAN juga harus dikuatkan kapasitasnya sebagai koordinator di tingkat nasional dan daerah karena wewenangnya kalah dari Kemkes.

”Ada kementerian yang tidak peduli pada penanggulangan HIV/AIDS, terlihat antara lain dari penganggarannya. Seluruh anggaran untuk pencegahan di penjara di Kemkum dan HAM berasal dari donor,” tutur Hartoyo lagi.

Dalam penyediaan obat anti retrovirus (ARV), Kusyuniati melihat sentralisasi di Jakarta menyebabkan obat yang tersedia tak sesuai kebutuhan pasien di daerah. Padahal, bila minum obat yang harus dilakukan tiap hari terputus, pasien akan imun dan harus minum obat lini dua yang harganya lebih mahal dan tak disubsidi. Ditambah tidak disiplinnya ODHA, hal itu menambah jumlah mereka yang putus meminum ARV.

Hartoyo mendesak pemerintah berunding lebih keras dengan lembaga internasional agar Indonesia mendapat izin memproduksi ARV sesuai kebutuhan dan tidak bergantung dari impor.
Dengan bergesernya tren ODHA dari pengguna napza/jarum suntik ke kelompok heteroskesual, bisa diduga penularan terjadi juga pada rumah tangga dan pada ibu rumah tangga/istri baik-baik. Risikonya penularan pada bayi yang dilahirkan, terutama ketika program bantuan melahirkan bagi ODHA terhenti. (Ninuk M Pambudy)

Profile INFID

2010-08-08T21:06:00.000-07:00

INTRODUCTION

INFID stands for the International NGO Forum on Indonesian Development, was established in June 1985, under the name of INGI (Inter-NGO Conference on IGGI Matters) based on the initiative of several Indonesian NGOs and their partners in the Netherlands. INFID is an open and pluralistic network of NGOs from Indonesia and various member countries of the Consultative Group for Indonesia as well as of international organizations and individuals with an interest in and commitment to Indonesia. Since 1985, INGI/INFID has given critical input and recommendations to IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) concerning development issues in Indonesia. The IGGI was a consortium of donor nations to Indonesia, which in 1992 was changed to become the CGI chaired by the World Bank. INFID's aim is to give voice to the perspective and common concerns of the people represented by NGOs involved in Indonesia vis-à-vis governments, multilateral development agencies (MDAs) and the private sector involved in Indonesia. INFID aims at facilitating communication between NGOs inside and outside Indonesia in order to promote policies to alleviate structural poverty and to increase the capacity to improve conditions of the poor and the disadvantaged in Indonesia.

KEY GOALS AND ACTIVITIES

Objectives:

To endeavor to assure that the formulation and the implementation of national and international policies on development in Indonesia, including those related to lending that creates debt dependency, investment and trade, are in the interests of the poor and disadvantaged, and based on principles of peace and justice;
To create conditions allowing for the strengthening of democratic life through broadening peoples' participation in, access to and control of development in Indonesia.

Activities:

Promoting and organizing consultations and dialogue among NGOs representing different groups of people inside Indonesia, as well as NGOs representing concerned groups of people outside Indonesia;
Facilitating the growth and development of NGO networking and of critical strength inside as well as outside Indonesia in order to consistently advocate for the rights of the disadvantaged in relation to policies on development, including lending that creates debt dependency, investment and trade;
Organizing General Assemblies and Conferences for discussion and decision making on common concerns of NGOs inside and outside Indonesia to be communicated to the Indonesian Government, members of the CGI, Multilateral Development Agencies, and other international organizations;
Facilitating seminars, workshops, and lectures aimed at sharing matters of concern with NGOs within and without Indonesia;
Distributing information to the CGI members as well as other international institutions on the results of the INFID General Assembly and Conference by means of open or quiet diplomacy and, if so desired, by means of persuasion or any other legally permitted actions;
Distributing information to INFID Participants and others considered to have an interest in the activities of INFID;
Monitoring the policies on development, including lending that creates debt dependency, investment and trade in relation to their relevance for the Indonesian society particularly for the disadvantaged.

PARTICIPANTS and OPERATIONAL FRAMEWORK

More than 100 NGOs participate in INFID, approx. 59 from Indonesia and approx. 60 from 14 other countries. The activities of INFID Participants themselves are emphasized in the set-up of INFID. Since May 2000 INFID is registered as a foundation in Indonesia.

MANDATE

The dialogue and co-operation among NGOs inside as well as outside Indonesia, converge in the INFID General Assembly as decision-making body and in the INFID Conference for facilitating a platform for contact and dialogue with governments, multilateral development agencies and other international institutions, such as WTO, APEC and others. The INFID secretariat acts on a mandate of the General Assembly and the INFID Board. The Secretariat is located in Jakarta; INFID has one liaison offices in Brussels, Belgium.

The agendas of action for INFID are based on the joint responsibility of all NGOs concerned, taking into account the prime contribution of Indonesian participants. There is a constant emphasis on human rights issues in INFID, since such rights in the fullest sense - social, economic, cultural and political - are integral to any participatory development. The INFID Board is a permanent body of INFID, elected by the participating NGOs.

General Assembly, Forum INFID and Conference

The Indonesian INFID participants regularly assemble in the Forum INFID every two years, i.e. in the year where there is no INFID Conference in order to discuss common concerns and to make commitments on certain issues. The INFID Conference and the General Assembly are conducted every two years. The conference, attended by all INFID Participants, is a forum to share and discuss current issues on selected topics. There have been 14 conferences held since 1985 up to 2005. The General Assembly is the highest decision-making body of INFID.

TARGET AUDIENCE

INFID is targeting its activities towards (1) donor governments; (2) multilateral development agencies (MDA's); (3) the Government of Indonesia; (4) community leaders; (5) media; (6) parliaments; (7) the private sectors.

CURRENT PRIORITY ISSUES and ACTIVITIES

Civil Supremacy in the Military Budget: INFID expects that there will be progress in the reform of the military, especially with regard to transparency and accountability, and that the entire military budget will be funded by the national budget. The goals for this programme are: (i) propose alternative policy to improve role of the Police and Military in security and defence development (ii) to encourage government to produce annual publication on progress of Security Sector Reform Process, including budget data
Debt Reduction: INFID expects that there will be commitment from the GOI and Indonesian parliament as well as from Indonesia’s creditors to eradicate debt, through, among others, independent study and public pressure on Indonesia’s debt. The main goals are: (i) support from creditors for renegotiation of Indonesia’s debt; (ii) commitment from the GOI to renegotiation of Indonesia’s debt.
MDGs: INFID expects progress towards the full and meaningful participation of the public, civil society groups and grassroots in drafting of development documents, particularly PRSP. The main goals cover three areas: (i) inclusion of MDGs in PRSP; (ii) adoption of the 20/20 principle in the Indonesian budget.
INFID Capacity Building: INFID expects that in the coming years, the INFID organisation will become stronger and INFID itself will be more influential, through strengthening of management of the secretariat and the process of decision making, including the substantial involvement and participation of the secretariat in INFID programmes. The main goals cover three areas: (i) system of decision making; (ii) financial sustainability; and (iii) organisational development

BOARD MEMBERS

INFID Boards for the period 2008 - 2011 are as follows:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ibu Farah Sofa	KETUA
2.	Ibu Antarini Pratiwi Arna	WAKIL KETUA
3.	Bapak J. Danang Widoyoko	BENDAHARA
4.	Bapak Josef P. Widyatmadja	ANGGOTA
5.	Bapak Titus Odong Kusumajati	ANGGOTA
6.	Ibu Suryati Simanjuntak	ANGGOTA
7.	Bapak Faisal Hadi	ANGGOTA
8.	Ibu Sartiah Yusran	ANGGOTA
9.	Bapak Septer Manufandu	ANGGOTA

ADDRESSES

Addresses of INFID Secretariat and the Liaison Offices are:

INFID Secretariat

Jl. Jati Padang Raya Kav.3 No.105

Jakarta Selatan

INDONESIA

Phone : +62 -21 - 7919 6721 & 7919 6722

Fax : +62 - 21 - 794 1577

E-mail : infid@infid.org

Homepage : www.infid.org

Secretariat ‘s Staffs:

Donatus Klaudius Marut, Executive Director
Florence, General Administration and Personnel Manager
Misnawati, Finance Manager
Wahyu Susilo, Program Officer of MDGs
Nawawi Bahrudin, Coordinator Riset for Civilian Supremacy Project
Jeckson Robinson, Program Supporting Unit for Media Campaign
Nikmah, Program Supporting Unit for Information and Documentation
Suwarna, I.T Specialist
Sri Mulyani, Bookkeeper
Yaya Sulaeman, Cashier
Sabarno, Receptionist
Wagimin, Office Boy
Wasiton, Driver

Undangan Syukuran 25 Tahun INFID

2010-06-03T00:26:00.000-07:00

No. : 018/ED/INFID/VI/ 2010 Jakarta 1 Juni 2010

Lampiran : daftar undangan

Kepada Yth.
(Daftar undangan Terlampir)

Perihal : Undangan Syukuran 25 Tahun INFID

Bertahan dalam pasang surut dan pasang naik situasi politik ekonomi Indonesia adalah sebuah perjalanan masa yang perlu direfleksikan untuk tetap berada dan menjadi bagian dari dinamika Indonesia. Perjalanan 25 tahun INFID untuk selalu menyatakan bahwa pembangunan Indonesia harus berorientasi kepada kesejahteraan rakyat Indonesia ternyata penuh catatan.

Didirikan ketika rezim otoritarian masih kukuh berkuasa dan menjadi saksi ketika rezim itu ditumbangkan, namun tak berarti cita-cita INFID sudah mendekat. Demokrasi memang hadir, namun kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan. Rezim post-otoritarian masih tetap ditopang dan didikte oleh kekuatan global ekonomi melalui utang dan mekanisme-mekanisme yang mengatur perekonomian global secara sepihak.

Atas situasi tersebutlah, INFID harus tetap bertahan dan berkontribusi di barisan gerakan sosial untuk mendinamisasikan Indonesia yang lebih bermartabat dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Untuk itu, kami mengundang kawan-kawan merefleksikan perjalanan 25 tahun INFID untuk menatap Indonesia ke depan. Kegiatan tersebut akan kami selenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/7 Juni 2010
Waktu : Jam 15.00 WIB – selesai
Acara : Diskusi Refleksi dan Ramah Tamah
Tempat : Sekretariat INFID, Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No. 105
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Besar harapan kami, kawan-kawan dapat bersama-sama untuk merefleksikan perjalanan 25 tahun INFID untuk menatap Indonesia ke depan.

Salam,
Donatus K. Marut
Direktur Eksekutif

Foreign debt mafia? - Don - INFID

2010-05-08T22:35:00.000-07:00

Published on The Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com)
Foreign debt mafia?

The Jakarta Post | Sun, 05/09/2010 6:00 PM | Opinion

President Susilo Bambang Yudhoyono assigned the judicial mafia taskforce to pay attention to certain areas susceptible to corruption such as the police, the judiciary, the Attorney General’s Office, illegal logging, tax evasion and land ownership.

Observers said that there should be special attention paid to foreign debt corruption. Is there really foreign debt corruption?

A study by the National Development Planning Agency (Bappenas) on “the Strategy to Promote the Performance of Foreign Aid” (2004) found indications of project-seeking activities both by
donor agencies and government agencies implementing loan-funded projects.

The study revealed that although there were some successful projects, the absorption level was still low and many of the projects did not achieve the maximum benefits as planned.

There were two main causes why the loan-funded projects could not achieve the maximum benefits.

First, the ownership of the implementing agency was low, or they had no sense of responsibility for the success of the project.

Second, there were mutual interests between the staff of the implementing government agencies and the staff working in the donor agencies.

The staff in the government agencies needed foreign funds for projects in their ministries in order to get more budget allocated as matching funds from the annual state budget. The bigger the budget allocation meant more income for the staff in the ministries.

On the other hand, the staff in the creditor agencies needed more loans for Indonesia. The more loans there were, the more the overhead costs for the creditor agencies would be, which meant job security for the staff in the creditor agencies.

The additional or higher income for the government staff and the job security for the staff in the creditor agencies to some extent become the major purpose of the contract for new loans, rather than for promoting economic growth and poverty reduction in Indonesia.

Foreign loans also involved brokers that were suspected of being involved in illegal activities, and companies that did not perform according to the contracts. The following cases are two of many cases that are suspected as involving the “mafia” in the contract and its implementation.

First, the German warship debt. In 1992, Indonesia purchased 39 ex-East Germany warships from Germany. The warships were old and designed for cold water and short-range operations.

To purchase and repair (in fact, totally overhaul) these old and almost wrecked ships, Indonesia signed several loan contracts with Germany.

The reparation and overhaul of most parts of the ships were done in Germany and in Indonesia.

During the contract process, Indonesia and Germany used third parties. The broker from Germany was later found to be involved in various illegal activities related to public funds fraud and the illegal weapons trade.

Various researches and public media investigations, both in Germany and in Indonesia, proved that these ships were not needed by the Indonesian Navy, as a modern Navy.

The victims in the case were the three national news weeklies in Indonesia (Tempo, Editor and Detik) that exposed the unusual transactions, which were banned in 1994.

Until now, Indonesia is still paying the debt to Germany, while only few of the ships are still used by Indonesian Navy, though with low operational capacity.

The Indonesian people have had to relinquish opportunities to enjoy a better life since the government has had to repay the debts incurred by irresponsible actors from both countries.

Second, the Norwegian wave power plant on Baron Beach. In 1994, the Indonesia and Norwegian governments signed a loan contract for developing a wave power plant on Baron Beach, Yogyakarta. The implementer of the project was a Norwegian company, called Indonor.

The government of Indonesia borrowed money from Norwegian government to pay the Norwegian company to implement the project. The implementing agency from Indonesian side was the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT). The BPPT paid the total amount to Indonor but, in fact, there was no project at all implemented in the field.

Upto now there has been no indication of any activity on the development of a wave power plant on Baron Beach, although the project has been counted as completed.

Today, the Indonesian government is paying the debt, with interest, to Norway, for a project that never existed.

There are many other cases that indicate fraud and the involvement of a “mafia” in the area of foreign debt, both from the Indonesian side and the creditor agencies side. As a result, the poor of Indonesia have to sacrifice opportunities to climb out of poverty, misery and destitution, since the government budgets that are expected to support their efforts to be free from poverty are used to repay the foreign debts that have no relation at all with the national development agenda.

These cases show that there are foreign loans that are made not to support development programs, but to fulfill the business interests of the “mafias”, both from creditors’ side and the Indonesian government side.

The actors from the creditors’ side do not care whether the debts violate the rights of the people in the debtor countries; they care only about the job security of the agency’s staff and the profits for the “mafias”. If the governments do not cancel these debts, it will mean that the governments too are protecting the “mafias”.

The writer, the executive director of the International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), is doing research and advocacy on foreign debt and economic justice.

— JP
Copyright © 2010 The Jakarta Post - PT Bina Media Tenggara. All Rights Reserved.
Source URL: http://www.thejakartapost.com/news/2010/05/09/foreign-debt-‘mafia’.html

Sensus Jangan Sekadar Menghitung: Wahyu Susilo - INFID

2010-04-26T22:22:00.000-07:00

Kompas, 24 April 2010

Sensus Jangan Sekadar Menghitung

Sabtu, 24 April 2010 | 03:29 WIB

Oleh Wahyu Susilo

Pada tanggal 1 sampai dengan 31 Mei 2010 akan berlangsung Sensus Penduduk 2010, sebuah kerja demografi yang sangat strategis bagi kepentingan pendataan seputar masalah kependudukan.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik, sensus penduduk kali ini bukan hanya menghitung jumlah penduduk, melainkan juga mendata aspek-aspek kependudukan, seperti mortalitas, mobilitas, etnisitas dan jender. Arti strategis sensus penduduk ini juga menjadi dasar pijakan bagi pengambilan keputusan ekonomi dan politik yang membutuhkan akurasi data demografi.

Akurasi data penduduk adalah sebuah impian sekaligus keharusan bagi Indonesia sebagai basis pijakan kebijakan pemerintahan. Berkali-kali kita disibukkan oleh perdebatan tentang angka-angka statistik. Selama lima tahun terakhir ini, perdebatan tentang angka kemiskinan selalu mengemuka ketika pemerintah yang berkuasa menyebutkan angka kemiskinan yang semakin menurun untuk memperlihatkan ”keberhasilan” program pemerintah.

Hiruk-pikuk Pemilu 2009 juga diwarnai sengkarut soal daftar pemilih tetap (DPT) yang sempat menimbulkan ketegangan politik dan menjadi faktor penentu legitimasi hasil pemilihan legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden tahun 2009. Bahkan, masalah karut-marut DPT ini menjadi sengketa pemilu yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi RI.

Transparansi

Keraguan pada setiap data yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sesuatu yang tak terhindarkan ketika transparansi dan akuntabilitas belum menjadi prinsip dasar dari gerak birokrasi di Indonesia. Terungkapnya praktik-praktik suap di berbagai kementerian memperlihatkan betapa kultur korupsi menjadi salah satu sumber penghambat terwujudnya tata birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Data bisa dipermainkan bahkan disulap sebagai alat negosiasi. Selain itu, kultur asal bapak senang (ABS) juga menjadi faktor ketidakakuratan data karena yang dilaporkan harus menjadi hidangan enak bagi atasannya.

Penyangkalan terhadap data resmi Pemerintah Indonesia juga dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional yang (ironisnya) selama ini mendukung bahkan membiayai pembangunan di Indonesia.

Data resmi Pemerintah Indonesia mengenai angka kematian ibu melahirkan berdasarkan Statistik Demografi Kesehatan Indonesia adalah 228/100.000 kelahiran hidup. Namun, lembaga- lembaga internasional, seperti Bank Dunia, ADB, UNDP, UNFPA, dan UNIFEM menyatakan, angka kematian ibu melahirkan masih tinggi, yaitu 420/100.000 kelahiran hidup. Hingga kini, tidak ada respons resmi dari Pemerintah Indonesia mengenai perbedaan data yang sangat mencolok ini.

Walau Indonesia telah memiliki Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang- Undang Kewarganegaraan, data kependudukannya masih sangat amburadul. Tidaklah mengherankan, pembuatan dokumen identitas aspal (asli tetapi palsu) menjadi bisnis subur dan turut mendorong maraknya kasus perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya.

Penulis pernah menemukan, salah satu desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi produsen KTP aspal sebagai basis pembuatan paspor untuk calon buruh migran yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah. Desa tersebut hanya memiliki sekitar 6.500 penduduk, tetapi setiap bulan yang ”diproduksi” desa tersebut bisa 15.000 KTP.

Data terpilah

Masalah lain yang diderita statistik demografi Indonesia adalah sulitnya mendapatkan data terpilah berbasis jender, terutama untuk data-data sektoral dan kewilayahan. Contoh paling kasat- mata adalah tidak adanya data terpilah mengenai jumlah buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Selama ini, sumber data mobilitas pekerja Indonesia keluar negeri diambil dari data ILO ataupun Bank Dunia.

Sensus Penduduk 2010 harus mampu menjawab semua keraguan mengenai data statistik demografi Indonesia dengan hasil yang kredibel. Dengan kompleksitas masalah kependudukan Indonesia, para pelaksana sensus ini bukan hanya dituntut mumpuni dalam soal penghitungan kuantitatif, melainkan juga harus memiliki kemampuan membaca konteks sosiologis masyarakat dan memiliki perspektif jender.

Jika Sensus Penduduk 2010 bisa menghasilkan data yang akurat dan komprehensif, langkah untuk menyelenggarakan single identity number (one person one ID) dalam skala nasional akan semakin mudah. Single identity number akan mempermudah pendataan bagi mobilitas penduduk, juga untuk basis data bagi pemilih dalam pemilihan umum.

Data hasil sensus juga bisa menjadi pijakan utama penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup manusia dalam skema global Sasaran Pembangunan Milenium. Skema ini membutuhkan indikator-indikator sosial-ekonomi yang datanya bisa digali dalam Sensus Penduduk 2010.

Aspek yang juga tak kalah penting dan tak boleh dilupakan adalah tingkat partisipasi penduduk sebagai subyek (bukan obyek) sensus penduduk. Tingkat kredibilitas data yang disampaikan penduduk dalam sensus penduduk sangat bergantung pada trust (kepercayaan) pada pelaksana(an) Sensus Penduduk 2010.

Wahyu Susilo International NGO Forum on Indonesian Development

Statement INFID untuk program 100 hari SBY-Boediono

2010-01-27T18:09:00.000-08:00

Statement INFID untuk program 100 hari SBY-Boediono

100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono

Melanjutkan Kegagalan Negara Menjamin Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Perjalanan Kabinet Indonesia Bersatu II dibawah SBY-Boediono sudah mendekati hari ke 100. Adalah sebuah fatsoen politik apabila pemerintahan baru tersebut mengintrodusir kinerja awal pemerintahan melalui program 100 hari dan menjadi bahan evaluasi perdana sebagai pijakan keberlanjutannya.

Dari formasi politik yang ada, Kabinet Indonesia Bersatu II tidak jauh berbeda komposisi politiknya dari Kabinet Indonesia Bersatu I, demikian juga pilihan ideologi pembangunannya. Meskipun kabinet SBY-Boediono ini dibangun di atas koalisi partai-partai politik yang diasumsikan memiliki basis konstituensi, kebijakan pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu II akan tetap berorientasi pada peningkatan kinerja makroekonomi berbasis finansial, dan bukan pada sektor-sektor riil dan sosial yang menyentuh kepentingan rakyat secara langsung. Kebijakan makroekonomi berbasis kinerja finansial ini merupakan cerminan dari kebijakan ekonomi lembaga-lembaga keuangan internasional, sehingga juga akan terus dipengaruhi dan dibiayai oleh lembaga keuangan internasional dan kekuatan ekonomi global, bertumpu pada investasi dan perdagangan bebas atas barang, jasa dan keuangan yang menyatu dengan sistem internasional. Kebijakan yang lebih bercermin pada sistem ekonomi pasar bebas negara-negara maju ini didukung oleh kebijakan perdagangan dan investasi Indonesia yang telah menghapus semua bentuk proteksi terhadap masyarakat Indonesia dan menghapuskan segala rintangan bagi investasi dan perdagangan bebas serta menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas.

Program-program sosial seperti kesehatan, air bersih dan sanitasi, pendidikan dan pengentasan kemiskinan dijadikan sebagai program pinggiran dan harus terbuka pada skema ekonomi pasar bebas. Dengan demikian program-program pengentasan kemiskinan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan terus dilanjutkan tetapi dengan biaya utang luar negeri. Disamping itu, sebagai konsekuensi dari pilihan untuk menyatu pada kekuatan pasar bebas, sejak tanggal 1 Januari 2010, Indonesia sudah terikat pada kesepakatan Cina-ASEAN Free Trade Area yang kemungkinan besar akan melibas produk-produk lokal dan membangkrutkan industri-industri nasional, karena tidak sinkronnya kebijakan perdagangan internasional Indonesia dengan kebijakan industri dan perdagangan dalam negeri.

Berbasis pada pilihan politik ekonomi inilah program 100 hari ditetapkan. Program ini disosialisasikan dengan forum National Summit yang digelar segera setelah Kabinet Indonesia Bersatu II dilantik. Dalam matriks program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II jelas terlihat bahwa pemerintahan SBY-Boediono lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui investasi asing dan perdagangan bebas. Karena itu persiapan-persiapan awal yang dilakukan dalam program 100 hari ini lebih untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar investasi asing dengan disiapkannya iklim investasi dan ketersedian lahan, tenaga kerja yang murah dan fleksibel, pasokan energi dan infrastruktur. Sementara bidang-bidang lain yang terkait kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan, masih merupakan perhatian kosmetis.

Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II seharusnya bercermin dari realitas dan kebutuhan konkrit rakyat Indonesia. Pemerintahan SBY-Boediono seharusnya bercermin juga dari kenyataan bahwa Indonesia bertahan dari krisis bukan karena fundamental makroekonomi yang kuat, tetap lebih karena resiliensi (ketahanan dan ketrengginasan) sektor-sektor ekonomi rakyat.

Jika dilihat dari rencana aksi di beberapa kementerian, tak terhindarkan adanya kesan “kejar setoran” dari utang masalah yang gagal diselesaikan oleh Kabinet Indonesia Bersatu I. Program “kejar setoran” itu antara lain: pemulangan buruh migran Indonesia bermasalah dan pengembalian sukarela WNI asal Papua & Papua Barat ke wilayah NKRI sebanyak 302 orang. Di sisi yang lain, ada program ambisisus skala besar yang sulit diukur keberhasilannya dalam durasi waktu hanya 100 hari, misalnya: Peningkatan kesehatan lingkungan berupa pembangunan sarana air minum di 1.379 lokasi/kawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan sanitasi masyarakat di 61 lokasi, penyelesaian penyediaan akses telepon di 32 provinsi, mencakup 25.000 desa (Desa Berdering), penyediaan Internet bagi pendidikan dasar 9 tahun di 17.500 sekolah dan peningkatan pelayanan pada 76,4 juta penduduk miskin dalam sistem jaminan kesehatan, dengan anggaran sebesar 4,6 triliun.

Ironisnya, program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, sama sekali mengabaikan buruknya kualitas hidup manusia (human development) Indonesia. Dalam human development report UNDP tahun 2009, Indonesia berada pada peringkat 111, lebih buruk ketimbang Srilanka dan Palestina yang masih diguncang perang. Indikasi buruknya kualitas hidup manusia Indonesia dibuktikan dengan adanya peningkatan angka kematian ibu melahirkan dari 307/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002 menjadi 420/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009. Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II juga abai terhadap situasi pencapaian MDGs di Indonesia yang masih berada pada posisi “off the track” terutama untuk bidang kesehatan balita, penanganan HIV-AIDS, kematian ibu melahirkan, pelayanan sanitasi dan air bersih, kerusakan hutan dan kontribusi bagi pemanasan global. Program Indonesia Sehat 2010 yang dicanangkan sejak 2000 jelas-jelas gagal.

Pada saat bersamaan, dalam 100 hari pertama ini, pemerintah juga masih membiarkan melonjaknya harga pangan pokok. Padahal hampir 50% penduduk Indonesia berpendapatan di bawah 2 USD (dua dollar). Pemerintahan SBY-Boediono juga abai terhadap kewajibannya untuk memenuhi hak rakyat atas pangan yang layak dan aman sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Menurut FAO, Indonesia berpotensi mengalami “silent tsunami”, kematian massal akibat kelaparan. Situasi ini telah terjadi di Yahukimo (Papua) dan gejala busung lapar di NTT dan beberapa wilayah Indonesia lainnya.

Disisi yang lain, dalam 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono terus menambah beban utang luar negeri. Bank Pembangunan Asia (ADB) telah mengalokasikan dana sebesar 200 juta USD dan Bank Dunia 600 juta USD untuk program yang sama yaitu Development Policy Support Program. Total keseluruhan utang pemerintah pusat sampai tahun 2009 mencapai Rp 1.618 triliun. Di dalam pertemuan puncak perubahan iklim (COP 15 UNFCCC) di Kopenhagen pertengahan Desember 2009, delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY juga telah mendapatkan komitmen utang baru untuk perubahan iklim.

Dalam 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono, berbagai persoalan hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat secara berturut-turut terjadi antara lain kasus Prita, Mbah Minah, mafia peradilan/hukum, kasus korupsi dan berbagai bentuk kriminalisasi pada kelompok masyarakat sipil dan jurnalis.

Meningkatnya kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak, penggusuran dan pengusiran terhadap masyarakat miskin kota dan pekerja sektor informal serta kelompok masyarakat minoritas dan termarginal justru terjadi pada awal pemerintahan SBY-Boediono. Sebagian besar tindak kekerasan yang terjadi, didukung oleh aparat keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan untuk mewujudkan aparat keamanan yang profesional dan berperspektif HAM tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Jika bercermin dari kinerja pemerintahan SBY-Kalla yang membawahi Kabinet Indonesia Bersatu I, ada banyak catatan kegagalan yang seharusnya menjadi pelajaran penting dan menjadi agenda mendesak untuk dituntaskan pada program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.

Catatan kegagalan tersebut antara lain:

Gagal mewujudkan kedaulatan negara dalam bidang ekonomi yang juga berimbas pada kedaulatan politik. Hal ini terlihat dari ketergantungan Indonesia dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari utang luar negeri. Tidak ada kemauan politik untuk berhenti mengemis utang luar negeri. Pada saat pasar keuangan global berada dalam situasi tidak menentu, pemerintah bahkan meningkatkan penjualan Surat Utang Negara yang potensial menyebabkan meningkatnya utang riil negara yang akan membebani rakyat di masa yang akan datang.

Gagal mengimplementasikan instrumen-instrumen pokok HAM di Indonesia. Hal ini terbukti dengan masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya maupun sipil dan politik.

Gagal memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan bagi warga negara Indonesia, terutama bagi kaum perempuan, anak-anak, masyarakat adat, buruh migran dan kelompok minoritas berdasar agama dan orientasi seksual.

Gagal membangun fundamen ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah SBY-Boediono terus mengandalkan kekuatan kinerja makroekonomi berbasis pasar uang dan pasar global, dan kurang memperhatikan makroekonomi yang terkoneksi secara langsung pada kebijakan dan strategi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (atau socially responsible macroeconomy). Sementara itu pemerintah SBY-Boediono semakin gencar menjadikan Indonesia sebagai pasar barang dan jasa untuk aktor-aktor pasar global, sementara aktor-aktor pasar domestik dipinggirkan termasuk petani dan sektor-sektor informal kerakyatan.

Program 100 hari pemerintahan SBY – Boediono ternyata tidak memberikan jawaban atas empat kegagalan utama rezim sebelumnya. Bahkan dalam perjalanan menuju 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono, kegagalan tersebut terus dilanjutkan.

Jakarta, 27 Januari 2010

Hormat kami,

Don.K. Marut

Direktur Eksekutif

Informasi lebih lanjut hubungi : Wahyu Susilo: Kepala Divisi Jaringan dan Kampanye (08129307964)

Nawawi Bahrudin INFID - Kasus Herman Sarens Sudiro

2010-01-26T21:07:00.001-08:00

Buku - Wan Oji sudah pindah rumah

2010-01-26T20:11:00.000-08:00

Buku
Wan Oji sudah pindah rumah
Rabu, 27 Januari 2010

epilog

Puisi Inggris
di tengah Laut Banda
Roem Topatimasang

Semua tulisan yang ada disini telah mengungkapkan banyak hal tentang jejak-jejak pemikiran dan kegiatan seorang Fauzi Abdullah. Saya tak ingin, dan memang tak terlalu perlu, mengulang-ulangi nya lagi. Saya lebih ingin menampilkan sisi lain dari pribadinya yang tidak banyak ditampilkan dalam semua tulisan tersebut.

Begitulah, pada suatu tengah malam di bulan Oktober 1996 di pantai pasir putih Pulau Tarwa, satu pulau kecil di tengah Laut Banda, kami duduk menikmati kopi panas sehabis mancing dan bakar ikan segar. Hanya kami berdua. Kawan-kawan yang lain (beberapa orang aktivis ORNOP dan juga nelayan setempat) sudah mulai lelap di bawah pohon-pohon nyiur dan pondok rumbia di pulau kecil itu. Saya tahu dia seorang sarjana sastra, juga pembaca fi lsafat dan teori sosial yang baik. Tetapi saya cukup kaget saat itu, karena baru kali itulah dia mengajak saya ngobrol khusus tentang teater, novel, musik, dan puisi.

Meski sudah berkawan lama, baru saat itu lah saya tahu kalau dia seorang yang sangat menyenangi mistisisme puisi-puisi nya WIlliam Blake. Saya sendiri tidak banyak tahu tentang penyair Inggris itu, tetapi kesukaan saya pada haiku Jepang (terutama Matsuo Munefusa) dan ghazal Persia (terutama Hafi z al-Shirazi dan Rabi’ah al-Adawiyah) membuat tidak terlalu sulit menyambungkannya dengan ruh puisipuisi Blake yang dijelaskannya. Saya terpukau pada kefasihannya menjelaskan alasan mengapa dia menyukai Blake, terutama karena mistisisme nya tak lepas dari kenyataan sosial di sekitarnya, dan selalu mempertanyakan hakikat hidup dan kemanusiaan kita yang penuh dengan paradoks.

Sebagai penutup, saya ingin mengutipkan disini penggalan puisi Blake yang sangat disukai oleh Oji itu, sekaligus sebagai pengisi halaman sampul belakang kumpulan tulisan untuk mengenangnya ini...

===

WAN OJI SUDAH PINDAH RUMAH
kumpulan tulisan mengenang fauzi abdullah
15 x 21 cm, 109 halaman
REMDEC© januari 2010
cetakan pertama untuk kalangan sendiri

Penyunting: Nurhady Sirimorok, Puthut EA Foto-foto: Dokumentasi REMDEC, KAWANUSA, INSIST

Sampul: Yoga Atmaja, Beta Pettawaranie

Kompugrafi : Rumah Pakem

Produksi: Saleh Abdullah, Etik Mei Wati

Percetakan: INSISTPress, Yogyakarta.

==

Selengkapnya Format PDF klik disini

Penanganan Anak Jalanan Belajarlah dari Amerika Latin

2010-01-04T23:55:00.000-08:00

SUARA PEMBARUAN DAILY

Penanganan Anak Jalanan

Belajarlah dari Amerika Latin

[JAKARTA] Salah satu upaya untuk menekan jumlah anak jalanan adalah dengan menampung mereka di pusat rehabilitasi atau rumah perlindungan sosial anak. Dalam hal mengatasi persoalan anak jalanan ini, Indonesia harus belajar dari negara-negara Amerika Latin seperti Brasilia, Argentina dan Meksiko.

Belajar dari Amerika Latin

Menurut Ketua Divisi Jaringan dan Kampanye International NGO Forum on Indonesian Development (Forum LSM Internasional untuk Pembangunan Indonesia/INFID) Wahyu Susilo di Jakarta, Senin (4/1), negara-negara ini juga memiliki persoalan anak jalanan yang cukup pelik, namun mereka bisa menguranginya, antara lain, dengan cara memperbanyak akses dan ruang bagi anak untuk berkreasi, terutama mengembangkan diri di bidang olahraga.

"Kalaupun mereka di jalan tetap bermain bola, itu pengembangan diri yang alami. Di Jakarta, tempat bermain dan olah raga digusur untuk pembangunan gedung pencakar langit," katanya

Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hadi Supeno mengatakan, kualitas pelayanan pusat rehabilitasi atau panti sosial selama ini masih rendah. Pendekatan yang dilakukan seperti sipir di penjara, di mana panti hanya menampung dan membina sesuai porsi petugas tetapi tidak memberikan kenyamanan bagi anak.

"Di jalan mereka bisa dapat Rp 50.000-100.000 tiap hari, bisa makan kapan saja dan beli apa saja. Ketika masuk panti, mereka harus dibatasi makannya, uang saku dan ruang geraknya. Anak merasa di jalanan lebih baik ketimbang di panti, ya balik lagi dia ke jalanan," katanya.

Sedangkan, anggota Komisi VIII DPR berpendapat, program penanggulangan kemiskinan harus mengandung perspektif hak anak, dan komprehensif. Program-program yang sifatnya jangka pendek seperti bantuan langsung tunai (BLT) tidak akan menyelesaikan persoalan kemiskinan. Justru mendidik mental orang miskin menjadi pengemis di jalanan.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Depsos, Makmur Sunusi mengatakan, sebanyak 10 pusat rehabilitasi atau rumah perlindungan sosial anak yang tersebar di beberapa provinsi sudah berkualitas. "Kalaupun ada yang dikatakan amburadul, itu yang di daerah. Sejak otonomi daerah, sekitar empat ratusan kita serahkan ke daerah. Itu di luar tanggung jawab Depsos. Kita hanya memfasilitasi bagaimana desain pelayanan yang baik," katanya. [D-13]

Last modified: 5/1/10

Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Skandal Bank Century

2010-01-04T06:14:00.000-08:00

Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Skandal Bank Century

Apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya?
Bahkan berkembang pula desas-desus, rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY; Fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan. sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?

Begitulah sekelumit pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya hari Senin malam, 23 November 2009. Ia menanggapi rekomendasi Tim 8 yang telah dibentuk oleh Presiden sendiri, untuk mengatasi krisis kepercayaan yang meledak di tanah air, setelah dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit S. Ryanto dan Chandra M. Hamzah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencekalan dan penyalahgunaan wewenang, Selasa, 15 September, dan ditahan oleh Mabes Polri, Kamis, 29 Oktober 2009.

selengkapnya klik disini

Efektifitas Otonomi khusus Papua Butuh Political Will Jakarta dan Papua

2010-01-01T22:14:00.000-08:00

Efektifitas Otonomi khusus Papua Butuh Political Will Jakarta dan Papua :

Catatan untuk Satu Tahun Terakhir

Oleh: Yusman Conoras & Kenny Mayabubun[1]

Pengantar

Penulisan kertas posisi khusus untuk tema good governance, secara garis besar ada 6 (enam) topik yang kami angkat, yakni [1] Delapan tahun Otonomi khusus tanpa Perdasi dan Perdasus; [2] Menyoroti APBD Papua tahun 2009; [3] Dana Respek; [4] Wacana revisi Otonomi khusus Papua; [5] problematika kasus korupsi di Papua, [6] wajah baru anggota DPR Papua.

Keenam topik atau isu di atas merupakan topik yang hangat di perbincangkan dan di perdebatkan baik dalam forum diskusi yang di adakan oleh LSM/NGO maupun dari pihak pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun terakhir ini.

Oleh karena itu, kami menganggap ini penting untuk di angkat kembali dan menjadi bahan diskusi bersama dengan tujuan saling memberikan kritik, gagasan dan proyeksi ke depan terkait dengan isu good governance. Pertanyaan mendasar, apakah good governance yang menjadi harapan bagi orang Papua atau bagi siapa pun yang concern dengan isu Papua telah terwujud dalam praktek penyelenggaran pemerintahan? Jawabannya terletak bagaimana political will dari pemerintah daerah dan pusat serta di bukanya ruang partisipasi bagi masyarakat seluas-luasnya untuk ikut terlibat aktif mengontrol kinerja pemerintahan di Papua.

Penulisan ini bertujuan sebagai salah satu bentuk desiminasi informasi meski pun kami sadar masih ada beberapa isu terkait good governance yang tidak sempat kami “rekam” untuk kami sajikan dalam kertas posisi ini. Untuk lebih jelasnya , maka pada bagian ini kami mencoba menuliskan substansi pokok persoalan yang mengemuka dari kelima topik atau isu ini.

1). Delapan Tahun Otonomi khusus tanpa Perdasi dan Perdasus

Perdasi dan Perdasus merupakan instrumen vital dalam mengejawantahkan UU No 21 Tahun 2001. Ketiadaan Perdasus dan Perdasi membuat cita-cita pembangunan yang berorientasi pada perlindungan dan penegakan hak-hak dasar orang asli Papua sebagaimana yang diamanatkan UU Otonomi khusus belum bisa diwujudkan sampai saat ini.

Ketiadaan Perdasi dan Perdasus melahirkan sejumlah persoalan antara lain belum jelasnya tata laksana kerja di antara tiga pelaksana Otonomi khusus: DPRP, MRP dan Pemda Provinsi Papua. Tatalaksana yang belum jelas ini membuat 4 bidang yang menjadi prioritas pembangunan di Papua kerangka Otonomi khusus yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur belum lagi bisa dijalankan secara tepat.

Sampai dengan 2007, hanya baru 3 buah Raperdasi yang ditetapkan dan 1 buah Raperdasi yang disetujui serta 1 buah Raperdasus yang ditetapkan[2]. Jika benar Gubernur Papua menginstruksikan bahwa pembentukkan seluruh Raperdasi dan Raperdasus sudah harus rampung pada tahun 2008, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh Raperdasus dan Raperdasi adalah 8 (delapan) tahun. Padahal menurut UU Otonomi khusus, Perdasus dan Perdasi sudah harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU Otonomi khusus diundangkan[3].

Gubernur Papua telah menginstruksikan bahwa pembentukkan seluruh Raperdasi dan Raperdasus sudah harus rampung pada tahun 2008, namun faktanya, sampai tahun 2009, informasi pasti tentang berapa jumlah Perdasi/Perdasus yang sudah ditetapkan masih simpang-siur. Dalam sebuah acara diskusi Foker dengan mahasiswa se-Jayapura, seorang kepala bidang dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Papua menginformasikan bahwa Gubernur Provinsi Papua telah menetapkan sebanyak 21 Perdasi/Perdasus, hanya saja ke-21 Perdasi/Perdasus tersebut belum dapat diimplementasikan karena masih harus menunggu kebijakan operasionalnya, yakni Peraturan Gubernur yang saat ini, ke-21 peraturan gubernur tersebut sedang dibahas di biro hukum, setda provinsi Papua.

Dengan demikian maka dapat dipertegas bahwa selama 8 (delapan) tahun, UU Otonomi khusus Papua diimplementasikan secara illegal.

2). Menyoroti APBD Papua 2009

APBD provinsi Papua untuk tahun 2009 telah di sahkan, di mana anggaran Pendapatan daerah mencapai Rp 5,32 triliun, sedangkan dari sisi belanja sebesar Rp. 5,14 triliun. Pendapatan ini berasal dari PAD sebesar Rp 345,39 miliar (6,49%), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi Umum/DAU, dan Dana Alokasi Khusus/DAK) sebesar Rp 1,57 triliun (29,51%), dana otonomi khusus sebesar Rp 2,61 triliun (49,06%), dan dana tambahan infrastruktur Rp 800 miliar (15,03%). Dibanding APBD 2008, jumlah pendapatan daerah Provinsi Papua dalam APBD 2009 lebih rendah. Penyebabnya adalah sebagian dana otonomi khusus tahun ini (Rp 1,12 triliun) langsung di alokasikan dalam APBD Papua Barat.

Secara substansi masih terdapat kelemahan, kelemahan itu di antaranya pada saat Proses pembahasan dan pengesahan APBD 2009 seharusnya dilakukan setelah ada Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah. Namun kenyataannya APBD disahkan sebelum organisasi perangka daerah terbentuk (dinas, kantor, badan). Secara logika hukum ini jadi pertanyaan, apa dan bagaimana dasar mengalokasikan anggaran pada setiap SKPD yang belum terbentuk.[4]

Dari sisi penyajian informasi/data dalam dokumen APBD 2009, terjadi kemunduran dibanding APBD tahun-tahun sebelumnya. Sumber dana untuk masing-masing program tidak dicantumkan. Hal ini sulit memastikan sumber pendanaan untuk setiap program apakah bersumber dari dana Otonomi khusus, PAD, atau dana perimbangan (DAU, DBH, dan DAK). Selain itu, anggaran setiap program tidak disertai dengan penjelasan dan rincian pembiayaan, sehingga sulit untuk menghitung kelayakan dan rasionalitas atas sebuah anggaran program tersebut. Penyajian data seperti ini, menjadi salah satu indikator bahwa APBD 2009 tidak transparan[5].

Dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, Pemda Provinsi Papua mendapat sorotan yang cukup tajam dari beberapa oganisasi masyarakat sipil Papua. Sorotan itu muncul di sebabkan oleh karena masyarakat begitu sulit untuk mengakeses informasi tentang APBD. Atas dasar itu maka beberapa organisasi masyarakat sipil[6] mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura. Dalam proses hukum selanjutnya Majelis Hakim memenangkan pihak tergugat dalam hal ini Gubernur provinsi Papua

3). Dana Respek Perlu di Tinjau Ulang

Sejak tahun 2007, Gubernur Bas Suebu mengeluarkan satu kebijakan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan itu di kenal dengan nama Rencana strategis pembangunan kampung (Respek). Program ini berorientasi di mana pembangunan Papua harus berbasis kampung . Kebijakan ini di percayai oleh Gubernur Bas suebu sebagai obat mujarab untuk pengentasan kemiskinan di Papua.

Bila di tinjau dari isi kebijakan respek ini maka paling tidak ada 4 point menjadi titik perhatian kita bersama, yakni pertama jangkauan program yang sangat luas, dimana seluruh kampung yang ada di Papua akan mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan ini. Kedua jumlah dana yang di alokasikan cukup besar. Dana respek yang di keluarkan Setiap kampung sebesar Rp 100 Juta. Pemberian dana block grant sebesar Rp 100 Juta ke kampung akan di berikan dari tahun 2007 -2011. Ketiga, melibatkan koloborasi berbagai stakeholder. Keempat, Publikasi media yang luas, Publikasi ini di muat atau di beritakan baik media cetak mau pun media elektronik di seluruh tanah Papua..

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, program ini sebenarnya sudah cukup bagus sebagai salah satu upaya pendekatan pelayanan publik oleh pemerintah yang langsung menyentuh lapisan masyarakat bawah. Namun letak persoalan masyarakat tidak bisa di sederhanakan yang mana masyarakat akan sejahtera bila mereka mendapatkan uang. Jika kita mengkaji lebih dalam sesunguhnya asumsi yang di bangun oleh Pemerintah daerah bahwa dengan masyarakat kampung di Papua membutuhkan uang tunai sebagai sumber pemecahan masalah mereka. Dengan asumsi ini maka di pastikan akan menimbulkan sejumlah persoalan baru nantinya. Persoalan itu di antaranya selain menimbulkan ketergantungan uang (money power) juga ada beberapa kampung tidak membutuhkan uang tunai tapi mereka membutuhkan dalam bentuk barang karena memang ada beberapa kampung akses terhadap pasar belum ada, kalau pun ada jangkauan transportasi costnya akan lebih mahal. Sehingga akan sangat baik bila pemerintah daerah tidak melakukan pendistribusi uang tapi dengan terlebuh dahulu membuat mapping untuk kategorisasi kampung terakit dengan akses pasar.

Persoalan berikutnya, karena program respek ini hanya di tuangkan dalam bentuk SK Gubernur dan bukan dalam bentuk Perdasus/Perdasi maka bagaimana ke depannya jika Gubernur Bas Suebu tidak terpilih lagi? Hal ini penting mengingat masyarakat kampung sudah terbiasa dengan bantuan uang tunai selama ini. Persoalan lain yang tak kalah dahsyat karena respek lebih mengutamakan “money power” maka dampak yang timbulkan adanya suatu kecenderungan untuk mengikis habis basis sosial. Korupsi menjadi satu hal yang tak terpisahkan dari sejumlah dampak persoalan yang di timbulkan dari program respek ini Oleh Gubernur Bas Suebu dalam satu kesempatan mengakui jika dana respek rawan korupsi (Kompas, 22/02 2009).

Persoalan lain yakni model ekonomi modern di terapkan dalam respek, misalnya pencairan dana respek ke Bank hanya bisa di cairkan jika di tandatangani minimal 3 orang. Dari segi mekanisme sudah cukup baik namun pertanyaannya apakah masyarakat sudah siap dari segi kapasitas untuk menerapkannya dengan rata-rata tingkat pendidikan yang masih rendah. Mengenai kekhawatiran itu di tegaskan oleh Spey Bidana, salah satu peserta The First Papua International Biodiversity Convention 11-14 September di Jayapura, dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam komentarnya, dia pesimis kelanjutan respek, karena menciptakan ketergantungan bagi orang Papua. Sehingga nantinya akan menjadi bom waktu bagi orang Papua untuk tidak berdaya sendiri. Lebih lanjut dia khawatir, karena uang Rp 100 juta didrop ke kampung-kampung, tanpa mempersiapkan masyarakat kampung untuk pemanfaatannya. "Kenapa tidak dilatih dulu baru uang diberikan. Tanpa pelatihan, masyarakat tidak siap memanfaatkan uang. Masyarakat berpikir, tanpa bekerja, kita bisa dapat uang banyak” (Suara Pembaruan, 22/11/09)

Oleh karena itu , program kebijakan Dana respek perlu di tinjau kembali. Peninjauan ini di maksudkan untuk revitalisasi sistem, mekanisme dan prosedur. Karena jika ini di biarkan maka dana respek di khawatirkan tidak sesuai dengan pemanfaatanya dan menciptkan peluang terjadinya praktek KKN di lingkar Birokrasi. Selain itu pengembangan kapasitas masyarakat kampung menjadi satu hal penting untuk harus segera di lakukan sebelum dana respek itu di turunkan ke kampung-kampung. Terapan ekonomi modern yang di perkenalkan pada masyarakat kampung membuat masyarakat kampung akan semakin “babak-belur” dan habis waktunya hanya untuk memikirkan persoalan administratif tanpa memikirkan substansi kebutuhan kampungnya.

4). Munculnya Wacana revisi Otonomi Khusus (Otonomi khusus) Papua

Wacana revisi Otonomi khusus semakin menguat. Menguatnya wacana itu berkaitan dengan delapan tahun perjalanan Otonomi khusus Papua.yang di nilai belum memberikan hasil yang maksimal. Dalam perjalanannya menuai banyak kritik di antaranya masih minimnya Perdasi/Perdasus yang di hasilkan. Pengelontoran dana besar-besaran namun tidak di rasakan langsung oleh masyarakat kecil. selama 8 tahun Otonomi khusus, dana yang telah mengalir ke Papua kurang lebih Rp 20 Milyard (dari berbagai sumber), munculnya wilayah pemekaran baru baik provinsi dan Kabupaten dengan mengindahkan aturan Otonomi khusus yang mengatur soal pemekaran wilayah.

Sebelumya, wacana revisi ini pertama kali di usung ketika adanya problem sehubungan dengan payung hukum yang sesuai untuk mendukung keberadaan Provinsi IJB. Pada Juli 2006, muncul berita di surat kabar Suara Pembaruan (27 Juli 2006) yang memberitakan adanya rencana pemerintah pusat untuk merevisi UU Otonomi khusus Papua. Wacana revisi yang dilontarkan pemerintah itu disambut oleh Ketua DPRD Irjabar dengan mengusulkan revisi untuk menghilangkan peranan lembaga MRP di Papua. Oleh Bas Suebu menegaskan masalah MRP dalam Otonomi khusus tidak boleh diotak-atik dan menjadi harga mati bagi seluruh tanah Papua (Kompas, 14/08/2006)

Wacana revisi setiap kali muncul bertepatan dengan momentum kelahiran Otonomi khusus. Jika sebelumnya wacana ini lebih banyak di dominasi oleh elit politik Jakarta, maka dalam 2 (dua) tahun terakhir para tokoh atau elit Papua mengomentari wacana revisi Otonomi khusus ini. Pendapat atau pandangannya pun cukup beragam dalam mengomentari soal wacana tersebut. Di antara pandangan atau pendapat itu datang dari Rektor Uncen Prof Dr W. Kambuaya. Kambuaya, menyetujui jika Otonomi khusus harus segera di revisi ( Cepos, 22/11/2008). pendapat yang sama juga di amini oleh Muh.Musaad dari Kepala tim Kajian Democratic Center Universitas Cenderawasih. Hanya saja Muh Musaad lebih setuju dengan kata rekonstruksi (Harian Bintang Papua, 23/11/2009). Terlepas dari kata “revisi” dan “konstruksi” namun secara substansi pokok pikirannya memiliki kesamaan yakni agar implementasi Otonomi khusus Papua di lakukan secara simultan dan holistik dengan memperhatikan filosofi atau nilai dasar dari UU Otonomi khusus itu sendiri.

Pandangan berbeda datang dari salah satu anggota DPRP Yan Mandenas dari Ketua Fraksi Pikiran Rakyat (2009-2014). Dalam penjelasannya, Yan Mandenas menilai bahwa untuk saat ini belum saatnya untuk harus segera di lakukan revisi UU Otonomi khusus, tetapi yang harus di lakukan adalah bagaimana meningkatkan komitmen pemerintah untuk menjalankan amanah UU Otonomi khusus agar pembangunan di Papua bisa berjalan dengan baik. Lebih jauh Yan Mandenas mengatakan masyarakat tidak butuh perubahan undang-undang, masyarakat butuhkan pembangunan di Papua yang nyata. Hal senada juga di sampaikan oleh Pdt Charles Simamare dari Ketua fraksi PDS DPRP. Charles Simamare lebih menekanankan agar Otonomi khusus Papua harus di evaluasi dengan maksud untuk melihat aspek pemihakan terhadap orang asli Papua (Cepos, 23/11/2009).

Pandangan berbeda juga datang dari Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut. Dalam pandangannya, beliau lebih memilih penyelesaian Papua bukan terletak pada revisi atau tidak revisi Otonomi khusus, akan tetapi penyelesaian Papua harus di selesaikan lewat dialog internasional. Alasannya, sejak UU Otonomi khusus di godok dan di sosialisasikan Dewan Adat Papua sudah menilai dan memprediksikan bahwa nasib Otonomi khusus akan tetap sama dengan Otonomi khusus Jilid Pertama tahun 1969 dengan UU No 12 tahun 1969 di ubah menjadi Otonomi daerah. Kemudian UU Otonomi khusus bukan pemberian ikhlas dari pemerintah pusat untuk menyelamatkan orang Papua , tapi dengan di berikan dengan keterpaksaan karena ada kekhawatiran orang Papua meminta merdeka ( Cepos, 25/11/2009).

Dari apa yang di uaraikan oleh para elit atau tokoh Papua, maka sangat penting untuk menempatkan wacana revisi ini sebagai satu isu yang harus di sosialiasikan dan di perdebatkan dengan memperluas ruang dialog terutama para pihak yang berkepentingan Agar para pihak dapat memahami dengan baik maksud dari UU Otonomi khusus ini. Beberapa masukan dari kami terkait wacana revisi Otonomi khusus , yaitu Pertama, revisi Otonomi khusus merupakan pembaharuan bagi titik kompromi antara Jakarta dan Papua, maka konsultasi publik merupakan prasyarat pokok dalam melakukan revisi. Artinya revisi harus melibatkan semua pihak di Papua,. Revisi jika dilakukan secara tertutup dilihat oleh berbagai pihak berpotensi memancing konflik di tengah masyarakat Papua atau bisa menjadi momentum bagi gerekan perlawanan yang masif terhadap Jakarta. Karena sebagai titik kompromi baru, maka poin-poin yang akan direvisi mesti menjadi pembicaraan di kalangan publik terlebih dahulu sebelum dijadikan ketentuan dalam UU. Kedua, Pemerintah dalam melakukan revisi Otonomi khusus harus beranjak dari evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja pilar pemerintahan di Papua dan juga kinerja dari instansi pusat dalam mendukung pilar pemerintahan di Papua dalam mengimplementasikan UU Otonomi khusus. Hal ini diperlukan untuk menentukan titik lemah utama dari Otonomi khusus dan sekaligus juga untuk menentukan jalan keluar yang tepat dari titik lemah tersebut. Maka dari itu, Pemerintah pusat harus membuka sedari awal poin-poin mana yang akan direvisi, dan apa tawaran pemerintah untuk mengubah poin-poin yang akan direvisi itu. Keterbukaan pemerintah akan menjadi stimulan bagi pihak-pihak di Papua untuk memikirkan atau memberikan pandangan tentang agenda revisi secara lebih baik dan utuh. Ketiga , pemerintah dalam melakukan perbaikan Otonomi khusus lebih baik mendorong DPRP dan MRP serta Gubernur untuk melakukan penjaringan pendapat publik mengenai perlu atau tidaknya Otonomi khusus direvisi. Hasil konsultasi publik yang diwadahi oleh pilar pemerintahan Papua ini lah yang harus dipakai sebagai dasar jika revisi hendak dilakukan. Untuk itu Pilar pemerintahan di Papua yaitu Gubernur, DPRP dan MRP harus difasilitasi duduk semeja untuk menentukan sikap resmi atas rencana revisi. Sikap resmi pilar pemerintahan di Papua ini diperlukan agar kecemasan di masyarakat atas adanya rencana revisi itu tidak kian meluas.

5). Korupsi di Papua

Indikasi serta penegasan bahwa Papua merupakan daerah yang sangat rawan korupsi dan telah menggurita, dapat ditunjukkan dengan sejumlah pernyataan berikut: (a) Pernyataan Barnabas Suebu, Gubernur Provinsi Papua: 90% dana otonomi khusus dimakan birokrat [Cepos, 30/5/2007]; (b) Himbauan Komaruddin Watubun, Wakil ketua DPRP: aparat hukum segera menindaklanjuti 89 kasus temuan BPKP atas APBD tahun anggaran 2006 [Cepos 8 Oktober 2007]; (c) Husein Rahayaan, Ketua Sub Tim III Panitia Ad Hoc IV DPD-RI: hasil pemeriksaan BPK untuk tahun anggaran 2006 menemukan 355 kasus di Papua dengan nilai Rp. 5,7 trilyun yang sebagian besar belum ditindaklanjuti [Cepos, 20/11/2007]; (d) Kejaksaan Tinggi Papua: sampai Desember 2008 telah dilakukan penyelidikan atas 49 perkara tindak pidana korupsi [Cepos, 10 Desember 2008]; (e) Kejati Papua: siap limpahkan 5 Kasus Korupsi, beberapa diantaranya kasus korupsi di Boven Digoel yang menyeret nama kepala daerahnya serta kasus korupsi di Nabire yang melibatkan mantan Kepala Cabang PD. Irian Bhakti Nabire [Bintang Papua, 06 Juli 2009]; (f) Ramses Waly, mantan anggota DPRP: Rp 75 Miliar Bantuan DPRP Diminta Diaudit [Bintang Papua, 02 November 2009]; (g) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI: tunggakan pengembalian anggaran di Tanah Papua sejak tahun 2001 hingga saat ini yang telah mencapai Rp 3 triliun di hadapan pimpinan DPD-RI, serta pimpinan kepala daerah di Papua [Bintang Papua, 09 November 2009]; (h) Pembentukan forum komunikasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi/Forkom Petastipikor Papua [Cepos 8 Agustus 2007].

Dari indikasi dan penegasan diatas dikaitkan dengan penanganan kasus-kasus korupsi, dapat dikatakan bahwa penanganan korupsi masih berjalan ditempat. Hal ini dapat diindikasikan dari: (a) lambannya proses, baik di tingkat penyidikan, penyelidikan (kepolisian) maupun penuntutatan (kejaksaan).

Ketua Papua Coruption Word Papua, Muh. Rafai Darus, SH, menilai bahwa Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) masih lemah dalam mengusut dugaan kasus di Papua (Cepos, 19/3). Sementara itu, praktisi Hukum Asal Papua di pusat, Willem Frans Ansanay, SH berpendapat bahwa perlu adanya somasi bagi oknum Polda dan Kejati (Cepos, 21/3) atau Budi Setyanto, SH, Direktur Institute for Civil Strengthening (ICS) mensinyalir bahwa penanganan dugaan kasus korupsi di Papua lebih mengarah pada permasalahan yang bernuansa politik, bukan hal yang bernuansa aspek hukumnya

6). Wajah Baru Anggota DPRP : Harapan Baru ?

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) amatlah penting untuk menjawab tantangan status ”ke-khususan” Papua itu. Untuk menjawabnya maka di butuhkan ”energi” dalam bentuk kapasitas dan akuntabilitas dari setiap anggota DPRP. Belajar dari pengalaman kinerja anggota DPRP sebelumnya (2004-2009) di mana kapasitas dan akuntabilitas selalu menjadi titik persoalan yang berimplikasi semakin lemahnya atau tidak optimalnya fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan. Fakta menunjukkan lemahnya fungsi dan peran yang di lakukan oleh DPR Papua sebelumnya, di antaranya minimnya hasil aturan Perdasi dan Perdasus yang di buat, lemahnya fungsi pengawasan anggaran/budget sehingga terrcipta peluang terjadiya praktek KKN dan lemahnya fungsi pengawasan terhadap praktek-praktek tata pemerintahan.

Berdasarkan pengalaman 5 (lima) tahun periode sebelumnya (2004-2009) bisa di katakan belum menunjukkan sebuah perubahan yang berarti baik dari aspek kualitatif mau pun kuantitatif. Perubahan tidak mengarah pada substansi sebagaimana harapan masyarakat Papua di mana anggota DPRP dapat memainkan fungsi dan perannya untuk memberikan perlindungan, pemihakan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua sebagai suatu syarat indikator yang harus di penuhi jika pembangunan di Papua serta ke-khususan Papua dapat di katakan berhasil.

Merujuk dari hasil penetapan KPU tanggal sembilan September 2009 dari lima puluh enam kursi yang tersedia di DPRP , empat puluh enam (46) orang merupakan wajah baru sedangkan sepuluh (10) orang merupakan wajah lama yang akan menghiasi wajah parlemen Papua untuk 5 (lima) tahun kedepan. Pertanyaannya, apakah ”pendatang baru” ini dapat memberikan angin perubahan mengingat mereka ini belum memiliki pengalaman yang memadai dalam panggung politik lokal atau kah malah menambah daftar ”kekeliruan”, atau kah malah terseret dalam sebuah siklus politik yang menjenuhkan?. Di tambah lagi penetapan Jhon Ibo dari kader partai Golkar sebagai ketua DPRP merupakan yang kali ketiga dia terpilih. Penetapan John Ibo sebagai ketua DPRP di untungkan oleh ”situasi” karena aturan yang baru saat ini menyatakan partai pemenang otomatis menempatkan kader partainya sebagai ketua DPR

Kita berharap anggota DPR Papua yang baru ini bisa memberikan sebuah prestasi lebih maju dari periode sebelumnya dengan membuat terobosan dan inovatif baru serta melanjutkan pekerjaan anggota DPRP sebelumnya, misalnya ”PR” Perdasi dan Perdasus yang masih dalam penggodokan atau draft pengusulan Perdasi dan Perdasus dari kelompok masyarakat sipil untuk segera di tindak lanjuti dalam pembahasan persidangan DPRP nantinya. Serta melakukan pengawasan budgeting mau pun proses-proses pembangunan yang di jalankan di tanah Papua ini.

Penutup

Percepatan implementasi Otonomi khusus Papua sangat penting untuk segera di laksanakan. Percepatan itu tidak semata-mata di maknai dengan mengelontorkan dana triliunan rupiah bagi Papua, akan tetapi bagaimana merumuskan kerangka legal untuk ketiga aspek substansi yang tertuang dalam Undang-udang Otonomi khusus yakni pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan. Jika kerangka legal itu belum di buat maka di yakini akan membuat otonomi khusus semakin kehilangan legitimasi di mata orang Papua..Kerangka legal yang di maksudkan di sini yakni suatu aturan afirmasi atau proteksi bagi orang Papua untuk menikmati manfaat langsung dari kebijakan Otonomi khusus. Karena esensi Otonomi khusus itu sendiri mengsiyaratkan bagaimana orang Papua bisa mengambil peran dan juga sekaligus sebagai pelaku utama dari kebijakan ini, bukan hanya sekedar obyek pembangunan yang selama ini di nikmati oleh orang Papua selama 32 tahun era Orde Baru.

Pemberdayaan dan penguatan masyarakat kampung merupakan basis kerja utama untuk membangun Papua sejahtera. Celakanya, penguatan basis masyarakat sering kali bergandengan erat dengan kekuatan uang (money power) yang pada gilirannya justru menghancurkan basis sosial. Bantuan uang tunai bagi masyarakat kampung membuat masyarakat pada akhirnya tidak kreatif, terlena dengan banyaknya uang dan pada akhirnya mengaburkan potensi –potensi kekuatan lokal. Bila demikian, maka uang menjadi satu daya perusak sistem relasi sosial yang selama ini terjaga dengan baik pada komunitas orang Papua.

Buku Luka Papua yang di terbitkan oleh JUBI[7](November 2008)[8] mengulas tentang dana respek, justru mendapati hampir sebagian besar orang Papua terutama yang tinggal di perkampungan tidak mengetahui seperti apa dana respek itu. Kalau pun ada yang mengetahuinya mereka tidak tahu secara jelas peruntukkannya. Kampanye dana respek terkesan bombastis tapi celakanya rakyat malah tak mengetahuinya. Sebagai dana publik, pemerintah daerah harusnya memyampaikannya dengan transparan . pemberian dana respek tidak serta merta meninakbobokan rakyat tapi bagaimana di perlukan suatu pengawalan dengan memberikan asistensi agar pemanfaatannya dirasakan langsung oleh rakyat .Oleh sebab itu pemberian dana triliunan otonomi khusus bagi Papua, harus di manfaatkan sebaik mungkin. Jika tidak maka akan ada “Yahukimo” Baru yang menanti di depan mata. Dan bila di di kelola dan di manfaatkan sesuai peruntukkannya maka orang Papua akan bisa berkata dengan bangga “pace ko hebat”

Di tengah kebuntuan akan implementasi Otonomi khusus yang di nilai gagal memberikan harapan perbaikan kesejahteraan bagi orang Papua. Harapan sekarang itu tertuju terhadap anggota DPR Papua yang baru saja di lantik agar bisa mengambil inisiatif untuk menerobos ke-bekuan implementasi Otonomi khusus selama ini. Komunikasi politik antara Jakarta dan Papua bisa di perbaiki kembali dengan cara membangun trust antara kedua belah pihak dalam kerangka bagaimana ke-Papuan dalam ke-Indonesian di akomodir dalam setiap kebijakan yang di keluarkan oleh Jakarta.

[1] Staf advokasi Foker LSM Papua

[2] Tabloid Suara Perempuan Papua, No. 20 Tahun IV, 17-23 Desember 2007

[3] Pasal 75, UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

[4] Hasil Kajian ICS Papua tentang APBD Papua Tahun 2009

[5] Ibid

[6] Organisasi masyarakat sipil yang mengajukan gugatan itu yakni Foker LSM Papua, Yadupa, ALDP, LBH Papua dan Kipra Papua. Sidangnya sendiri telah dilaksanakan pada tahu 2008 . Dan saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.

[7] Jubi singkatan dari nama Jujur Bicara, media alternative dalam bentuk tabloid ini di dirikan oleh Foker LSM Papua tahun 1999 dengan tujuan sebagai media pendidikan advokasi. Dalam perkembangannya tabloid ini bisa juga diakses lewat website (www.tabloidjubi.com)

[8] Buku luka papua ini di terbitkan atas kerjasama JUBI, VHR dan FES

Kegaduhan Gurita Cikeas

2009-12-29T00:18:00.000-08:00

Editorial Media Indonesia

Kegaduhan Gurita Cikeas

Selasa, 29 Desember 2009 00:00 WIB

DEMOKRASI tidak selamanya pilihan enak, tetapi pilihan pahit yang harus dirawat dengan ketabahan untuk kemudian menjadi sebuah realitas manis. Reformasi yang telah berjalan satu dasawarsa di Indonesia adalah kesadaran kolektif kita untuk memilih yang pahit itu.

Demokrasi yang memberi tempat terhormat pada kebebasan pasti memunculkan kegaduhan. Tetapi, dialog adalah semangat resolusinya. Dengan dialog, konflik diselesaikan tanpa kekerasan. Pilihan itu dilengkapi lagi dengan hukum yang berpihak pada kebenaran dan keadilan.

Demokrasi akhirnya seperti pertandingan sepak bola. Ada yang cedera, patah kaki, babak belur, masuk rumah sakit, tetapi tetap taat pada keputusan wasit dan menjunjung tinggi sportivitas. Itulah yang menyebabkan sepak bola nikmat bagi penonton, juga nikmat bagi pemain.

Inilah ilustrasi demokrasi yang kita hadirkan untuk menanggapi kegaduhan tentang buku 'Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Skandal Bank Century'. Inilah buku yang menulis tentang sesuatu yang selama ini dipergunjingkan soal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara berani dan terbuka. Penulisnya adalah George Junus Aditjondro, wartawan yang kini menjadi ilmuwan.

Bila selama ini tidak ada lembaga atau orang yang berani menulis seperti Aditjondro, persoalannya adalah pada kekurangan legitimasi. Kekurangan data dan verifikasi. Perkara yang fundamental dalam penulisan sebuah buku.

Namun, bagi Aditjondro, legitimasinya ada. Sebagian besar data dalam bukunya dihimpun dari berita-berita di surat kabar yang tidak pernah dinyatakan salah atau fitnah. Hebatnya, Aditjondro menerima tantangan digugat ke pengadilan bila bukunya itu berisi cerita bohong dan fitnah.

Sejauh ini, memang, belum ada perintah siapa pun untuk melarang peredaran buku 'Gurita Cikeas'. Tetapi, buku itu telah menghilang dari toko-toko buku. Sebagian karena kesadaran toko buku untuk tidak memperkeruh suasana. Tetapi, sebagian lagi mengaku menerima telepon dari pihak-pihak yang menghendaki mereka tidak menjual buku tersebut.

Undang-undang hanya membolehkan Kejaksaan Agung yang memiliki wewenang untuk melarang peredaran sebuah buku. Tetapi, sampai sejauh ini Kejaksaan Agung mengaku belum memerintahkan apa-apa tentang 'Gurita Cikeas'. Berarti 'Gurita Cikeas' boleh beredar.

Bila menghormati tradisi akademik, buku Aditjondro harus dilawan dengan buku juga. Atau pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh buku itu meminta Aditjondro menerbitkan edisi revisi.

Adalah dilematis bagi Presiden Yudhoyono. Terlalu sering berkonflik terbuka di depan publik soal fitnah dan pencemaran nama baik bisa-bisa meruntuhkan kredibilitas. Bila dibiarkan, semakin banyak muncul orang yang pasang badan untuk berkonflik dengan data-data mentah. Misalnya kelompok Bendera yang sampai sekarang 'ngotot' dengan kebenaran data mereka tentang uang Century yang mengalir ke kalangan Cikeas.

Pilihan terpahit adalah ke pengadilan. Hanya, bila itu dilakukan dan pada akhirnya 'Gurita Cikeas' dilarang, ini adalah malapetaka bagi dunia perbukuan. Orang bijak bilang, "Membakar buku adalah kejahatan. Tetapi kejahatan sesungguhnya adalah buku yang tidak dibaca." Baik karena dilarang ataupun dibakar

RILIS ICW: Usut Bandit Century

2009-12-26T20:46:00.000-08:00

Press Releasse: Indonesia Corruption Watch

KPK Harus Cepat Usut Century

selengkapnya format PDF klik disini

Nasib penuntasan Skandal Century terancam. Keseriusan pengungkapan kasus tersebut oleh berbagai lembaga negara semakin meragukan. Pansus Hak Angket Century di DPR tidak memberikan hasil yang substansial. Proses hukum di KPK pun, belum menemukan titik terang. Bahkan, berbagai upaya pembenaran kebijakan, dan logika pembebasan Century dari jerat hukum mulai bergulir.

Dibawah ini akan dipaparkan secara ringkasan awal dari analisis Dugaan Korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam kasus Bank Century. Tidak hanya terkait dengan proses bailout Century Rp. 6,7 triliun, akan tetapi melihat pada kemungkinan adanya rangkaian kejahatan dari proses awal “kontroversi” kehadiran Bank Century.

Gerakan Pembenaran Century

Sebelum masuk pada analisis Pidana Korupsi Century, publik patut khawatir dan mencermati beberapa logika dan argumentasi sengaja dikembangkan untuk membenarkan dugaan penyimpangan terkait dengan kasus Century tersebut. Beberapa diantaranya memang masih menjadi perdebatan hukum, akan tetapi setidaknya posisi ICW, Pukat dan TI Indonesia yang ekstra hati-hati dengan titik-titik krusial ini dinilai akan lebih baik untuk pengungkapan inti dari kasus Century. Setidaknya terdapat tiga poin penting yang harus dilihat secara hati-hati:

1. Argumentasi Hukum Tata Negara (HTN) bahwa Perppu JPSK masih berlaku karena tidak pernah ditolak secara tegas oleh DPR

2. Mengatakan bailout Rp. 6,7 triliun bukanlah termasuk Keuangan Negara karena tidak berasal dari APBN

3. Mengatakan “Kebijakan tidak bisa dipidana”, khususnya Pidana Korupsi

Jika tiga argumentasi tersebut berhasil diterima oleh penegak hukum, khususnya KPK maka Skandal Bank Century akan menemui jalan buntu. Atau, kalaupun tetap ditangani, maka yang akan dijerat bukanlah master mind atau aktor utama dari Skandal Century tersebut. Oleh karena itu, kami minta KPK serius dan tidak terjebak dengan tiga logika diatas. Berikut bantahan sederhana:

1. Perppu seharusnya tidak berlaku dan tidak mengikat lagi setelah TIDAK DISETUJUI oleh DPR, meskipun tidak secara tegas DITOLAK.

Argumentasi hukum: Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 kurang lebih mengatur:

(1) Presiden berhak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)

Hal ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan mendesak, dan adanya kegentingan memaksa. Dengan kata lain, UUD 1945 memberikan kewenangan luar biasa pada Presiden untuk membuat aturan yang setingkat dengan Undang-undang (yang idealnya harus dengan pembahasan panjang dengan DPR). Akan tetapi, kewenangan luar biasa tersebut bukan tanpa batasan. Karena itulah, ada ayat (2) yang mengatur:

(2) Perppu HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DPR pada sidang berikutnya.

Jelas, ayat ini tidak bicara tentang PENOLAKAN. Meskipun berbagai pihak bisa menggunakan logika “a contrario” atau logika sebaliknya dari PERSETUJUAN, yakni PENOLAKAN, akan tetapi ayat (3) menegaskan kembali bahwa inti dari berlaku atau tidaknnya Peprpu sebagai dasar hukum setelah dibahas di DPR adalah PERSETUJUAN. Lihat ayat (3) yang mengatakan:

(3) Jika Perppu TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN, maka harus dicabut.

Tentu saja semakin jelas, bahwa meskipun tidak tegas DITOLAK, akan tetapi PERPPU tersebut tidak pernah mendapat persetujuan DPR. Sehingga, pencairan FPJP pasca persidangan DPR 4 Desember 2009 dapat dinilai tidak punya dasar hukum, sehingga sangat mungkin dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi.

Lebih dari itu, dalam pengungkapan Skandal Century, agaknya kita perlu menghindarkan diri dari pensiasatan-pensiasatan redaksional Undang-Undang Dasar 1945.

2. Argumen Rp. 6,7 triliun bukanlah KEUANGAN NEGARA karena tidak berasal dari APBN sangatlah mudah dibantah secara hukum

a. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah pernah menyatakan uang Yayasan LPPI dalam kasus Aliran dana BI Rp. 100 miliar sebagai keuangan negara meskipun bukan dari APBN

b. Penjelasan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 menegaskan:

Keuangan Negara adalah SELURUH KEKAYAAN NEGARA:

i. Dipisahkan atau tidak dipisahkan (misal: uang APBN/D yang dialokasikan pada BUMN/D; dan uang APBN yang menjadi modal awal LPS)

ii. Uang yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN, BUMD, Yayasan, Badan Hukum atau bahkan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Dari kasus yang pernah diputus Pengadilan Tipikor dan penjelasan UU 31/1999 jo 20/2001 sangatlah jelas, Rp. 6,7 triliun meskipun bukan tidak sepenuhnya berasal dari APBN, tetapi masuk dalam kualifikasi KEUANGAN NEGARA. Sehingga, jika terdapat kerugian, semua perbuatan dan pembuat kebijakan bailout Century dapat saja dijerat dengan Delik KORUPSI.

3. Sedangkan argumentasi “kebijakan Century tidak bisa dipidana” juga tidak masuk akal, karena:

a. Justru aktor-aktor pelaku korupsi adalah mereka yang mempunyai jabatan di lembaga negara dan dapat membuat kebijakan atau aturan yang membenarkan sebuah perilaku korup

b. Pasal 3 UU 31/1999 jo 20/2001 bahkan menyebutkan unsur “penyalahgunaan wewenang”, dalam artian jika kewenangan mengeluarkan kebijakan disalahgunakan oleh pejabat publik tertentu (misal: untuk membenarkan sebuah kejahatan, atau perbuatan tercela), maka si pembuat kebijakan bisa dipidana korupsi, sepanjang unsur lainnya terpenuhi (yakni: kerugian keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain).

Delik Korupsi Century

Menurut analisis ICW yang diturunkan dari Hasil Pemeriksaan Investigasi BPK No.64/LHP/XV/11/2009, analisis dugaan korupsi atau minimal pelanggaran hukum dalam kasus Century dapat dilihat di empat titik, yaitu:

1. Dalam proses Merger 3 bank

2. Penyaluran fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP)

3. Pengambilan Keputusan KSSK dan Penyaluran Penyertaan Modal Sementara (PMS).

4. Dugaan Penyalahgunaan Dana FPJP dan PMS.

Empat titik dugaan korupsi dan penyimpangan tersebut menurut kami lebih substansial dan seharusnya menjadi prioritas berbagai lembaga dalam kerangka penuntasan skandal Century. Tanpa berpretensi mendelegitimasi proses politik yang sedang berjalan, kami menilai menjerat para mafia dibalik segala kebijakan bermasalah Century jauh lebih penting.

Sejumlah diskusi yang dilakukan dengan ahli hukum Tata Negara dan Pidana sebenarnya semakin meyakinkan kami, bahwa skandal Century dibangun dari sejumlah ketidapatutan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan persekongkolan. Seperti yang juga disampaikan Eddy O.S. Hiariej, doktor ilmu hukum pidana FHUGM yang juga beraktifitas di Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) FHUGM, bahwa “Kebijakan yang terkait Century dengan segala penyalahgunaan didalamnya dapat dilihat sebagai rangkaian tindak pidana, tepatnya korupsi”.

Dalam Legal Opinion yang disampaikan dalam diskusi terbatas “Membedah Perspektif Hukum Kasus Bank Century”, di Sekretariat Kabinet RI (16/12) terdapat dua penekanan hukum penting:

1. Penyimpangan dalam kegiatan perbankan dapat dijerat UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk pertamakalinya Mahkamah Agung menjatuhkan vonis korupsi terhadap kegiatan perbankan di tahun 15 Desember 1983, yakni terhadap: Natalegawa, Direktur Utama Bank Bumi Daya (BBD). Kesalahannya adalah melakukan pelanggaran Surat Edaran Bank Indonesia terkait pemberian kredit real estate pada PT. Jawa Building.

>> Untuk poin ini, perkembangan kasus-kasus korupsi yang ditangani pengadilan, sebenarnya sangat memungkinkan menjerat kegiatan “mafia” perbankan dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Syarat yang dibutuhkan adalah terpenuhinya unsur-unsur dalam UU tersebut, khususnya Pasal 2 dan 3. Tepatnya, jika ada peraturan yang dilanggar; mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan ada pihak lain yang diuntungkan, atau terjadi penyalahgunaan wewenang.

Sangat menarik jika Audit BPK No. 64/2009 dicermati, bahwa dari proses awal merger sebenarnya telah terjadi dugaan kuat pelanggaran aturan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Sekarang tinggal mencari rangkaian pidana yang berujung pada pengucuran keuangan negara hingga Rp. 6,7 triliun dalam bailout Century.

2. Terdapat sejumlah temuan pelanggaran dalam rangkaian kegiatan perbankan dan kebijakan Bank Century, yaitu:

a. Pelanggaran BMPK (pelanggaran pidana) yang melanggar sejumlah aturan hukum:

1) Pasal 11 ayat (4) UU No. 7 tahun 1992 jo UU 10 tahun 2008

2) Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang BMPK Bank Umum

b. L/C fiktif yang membuat kerugian pada bank (pelanggaran Pidana). Melanggar:

1) Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 UU No. 7 tahun 1992 jo UU 10 tahun 2008

c. Pelanggaran hukum pada Kebijakan KSSK dalam pemberian FPJP

1) Bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/26/PBI/2008 dan PBI No. 10/30/PBI/2008. Meskipun dilakukan perubahan PBI (dengan motivasi penyelamatan Century), tetap saja FPJP melanggar ketentuan tersebut, karena per: 31 Oktober 2008 CAR Bank Century justru negatif 3,53%

2) Pemberian FPJP tersebut dinilai memenuhi UNSUR MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi (UU Np. 31/1999 jo 20/2001). Sudah ada putusan MA tahun 1983 dan Putusan Pengadilan Tipikor dalam kasus Aliran Dana YPPI/BI yang mendukung pandangan ini, bahwa jangankan melanggar UU BI dan Peraturan BI, pelanggaran atas Surat Edaran BI saja dapat dijerat korupsi .

3) Perubahan Peraturan BI dengan tujuan hanya untuk menyelamatkan Bank Century dapat dianggap perbuatan tercela.

Putusan PN Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam kasus Syahril Sabirin (skandal Bank Bali) yang mengubah SKB 6 Maret 1998 menjadi SKB 11 Februari 1998 dianggap hakim sebagai perbuatan tercela yang bisa dijerat KORUPSI.

4) Meskipun si pengambil kebijakan (baik di BI ataupun KSSK) tidak mendapatkan keuntungan atau aliran uang, akan tetapi ia tetap bisa dijerat dengan delik KORUPSI.

Contoh kasus: dua mantan Gubernur BI, yakni: Sjahril Sabirin dan Burhanuddin Abdullah.

5) Kebijakan KSSK memberikan FPJP sangat mungkin disebut sebagai rangkaian tindak pidana (korupsi) jika dapat dibuktikan bahwa si pengambil kebijakan mengetahui kemungkinan akibat penyalahgunaan dana bailout Bank Century tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan sederhana diatas, dapat disimpulkan:

1. KPK harus cepat dan tegas mengusut skandal Bank Century tanpa mau diintervensi kekuatan manapun.

2. Pengungkapan skandal Bank Century akan lebih memenuhi rasa keadilan jika mulai dibongkar dari substansi masalah, yakni adanya dugaan permainan mafia perbankan dan pelanggaran kebijakan yang merugikan keuangan negara;

3. Penyelesaian tersebut hanya mungkin dilakukan jika KPK lebih punya sikap yang jelas dan tidak “bias” dalam pengungkapan kasus korupsi;

4. Hasil pemeriksaan investigasi BPK No. 64/LHP/XVI/11/2009 sudah dapat digunakan sebagai fakta hukum oleh KPK dan kemudian menelusuri lebih jauh bukti-bukti materil yang mendukung adanya KORUPSI dibalik skandal Century

5. Penekanan analisis Pidana:

a. Sebuah kebijakan dapat saja dijerat dengan Delik Korupsi jika memenuhi unsur-unsur Pasal 2 atau Pasal 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001;

b. Kegiatan mafia perbankan dan pelanggaran aturan Bank Indonesia memenuhi unsur “melawan hukum” dan bisa dijerat KORUPSI;

c. Ada 4 titik dugaan pidana korupsi yang harus dibongkar KPK

1.Proses merger tiga bank menjadi Bank Century

2. Pelanggaran BMPK

3.L/C Fiktif

4. Pembentukan Kebijakan KSSK dan pengucuran FPJP

6. Dapat diamati, terdapat gerakan dari sejumlah kalangan yang “pro-bailout CENTURY” yang dapat berimplikasi pada pembenaran sejumlah dugaan pelanggaran hukum dibalik Skandal Century dan menyelamatkan pihak-pihak tertentu.

Jakarta, 23 Desember 2009

Indonesia Corruption Watch